ICW Dorong KPK Jerat Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang senilai sekitar Rp14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang dari OTT yang menjerat Mensos Juliari Batubara (Humas KPK)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat pejabat lain yang terlibat kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

KPK saat ini baru menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta dua pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka.

Baca Juga

Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

"Kami mendorong KPK untuk tidak hanya berhenti di PPK melainkan juga pejabat lain di Kemensos yang berpotensi terlibat didalamnya. Terlebih lagi program bansos di tengah COVID-19 anggarannya besar dan sudah berlangsung lama," kata peneliti ICW, Almas Ghaliya Putri Sjafrina dalam keterangannya, Minggu (6/12).

ICW menduga, praktik suap atau pemberian hadiah kepada para pejabat di Kemensos tidak hanya terjadi pada pengadaan bansos ini. Melainkan terjadi pada pengadaan lainnya.

"Perlu ditelusuri juga potensi penerimaan uang dari penyedia atau rekanan-rekan sebelumnya," tegas Almas.

Almas Ghaliya Putri Sjafrina
Peneliti ICW, Almas Ghaliya Putri Sjafrina

Di sisi lain, ICW juga mendorong agar Juliari dapat dijatuhi hukuman maksimal. Menurut Almas, hal itu akan memberikan efek jera terhadap para koruptor. Meski demikian, dia menilai hukuman mati bukan solusi untuk memutus mata rantai korupsi.

"ICW konsisten pada posisi mendorong penjatuhan hukuman berat. Tujuannya agar muncul efek jera dan daya cegah. Namun kami menilai hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera dan bukan solusi," kata Almas.

Dalam kasus ini, Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga

Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis
Indonesia
MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis

MPR menyoroti kesehatan mental tenaga medis dikarenakan masih meningkatnya kasus virus corona (COVID-19.

KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Erry Basworo.

Kementan Jamin Pemerintah Serap Ribuan Ton Gabah Petani
Indonesia
Kementan Jamin Pemerintah Serap Ribuan Ton Gabah Petani

Produksi padi awal tahun 2021 ini cukup terjamin dan sesuai dengan target untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan.

Pasar Harjodaksino Rawan Jadi Klaster COVID-19, 200 Pedagang Bakal Dites PCR
Indonesia
Pasar Harjodaksino Rawan Jadi Klaster COVID-19, 200 Pedagang Bakal Dites PCR

Pemkot Solo langsung memutuskan menutup pasar selama sepekan terhitung tanggal 14-20 Juli setelah seorang meninggal karena COVID-19.

KAMI Bantah Tunggangi Aksi Rusuh Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
KAMI Bantah Tunggangi Aksi Rusuh Tolak UU Cipta Kerja

KAMI membantah adanya tudingan mengikuti aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), Kamis (8/10).

Pemasukan Cukai Tinggi, Industri Olahan Tembakau Diusulkan Dapat Insentif
Indonesia
Pemasukan Cukai Tinggi, Industri Olahan Tembakau Diusulkan Dapat Insentif

Saat ini, produk-produk HPTL dikenakan sistem tarif cukai persentase (ad valorem) sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).

Usut Kasus Bansos, KPK Periksa Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Anies dan Riza tak Sejalan soal Aturan Larangan Skateboard di Atas Trotoar
Indonesia
Anies dan Riza tak Sejalan soal Aturan Larangan Skateboard di Atas Trotoar

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria tak sejalan soal aturan larangan permainan skateboard di atas trotoar.

Pemerintah Tegaskan tidak akan Intervensi Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tidak akan Intervensi Kasus Edhy Prabowo

"Pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mahfud MD

1,3 Juta Warga di Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
1,3 Juta Warga di Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Sebanyak 1.363.138 orang di Indonesia telah disuntik vaksin COVID-19.