ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara Terdakwa korupsi bansos Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut maksimal mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara atas kasus dugaan suap Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan COVID-19.

Hal itu disampaikan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelang sidang pembacaan surat tuntutan untuk terdakwa Juliari Batubara, pada hari ini. Sidang tuntutan untuk Juliari rencananya akan digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Baca Juga

Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap

"ICW mendesak KPK menuntut maksimal, yakni seumur hidup penjara, kepada mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dalam persidangan perkara korupsi suap pengadaan bantuan sosial COVID-19," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Kurnia mengungkapkan empat alasan ICW mendesak JPU KPK untuk menuntut maksimal Juliari. Pertama, kata Kurnia, Juliari memanfaatkan jabatan publiknya saat melakukan korupsi. Maka, berdasarkan Pasal 52 KUHP, pemberatan hukuman mesti diakomodir oleh jaksa.

"Kedua, Juliari melakukan praktik suap-menyuap di tengah kondisi wabah COVID-19 sedang melanda Indonesia. Praktik culas ini tentu tidak bisa dimaafkan, dapat dibayangkan. Kala itu, empat hari sebelum tangkap tangan KPK (1 Desember 2020) setidaknya 543 ribu orang telah terinfeksi COVID-19 dan 17 ribu nyawa melayang," ujar Kurnia.

Selvy Nurbaety selaku eks sekretaris pribadi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/5/2021) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Sidang kasus Bansos COVID-19 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/5) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Tidak hanya itu, sambungnya, Indonesia juga resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 pada awal November. Sebagai Menteri Sosial, kata Kurnia, tentu Juliari seharusnya memahami situasi tersebut.

Ketiga, saat proses persidangan berlangsung, Juliari belum pernah sekali mengakui perbuatannya. Padahal, dibeberkan Kurnia, pengadilan telah memutus bersalah pihak penyuap Juliari, salah satunya Ardian Iskandar Maddanatja.

Keempat, tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari langsung berdampak pada masyarakat. Mulai dari tidak mendapatkan bansos, kualitas bahan makanan buruk, hingga kuantitas penerimaan berbeda dengan masyarakat lain.

Baca Juga

Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset

"Berangkat dari poin-poin di atas, jika KPK menuntut rendah Juliari, maka dugaan publik selama ini terkonfirmasi, yakni KPK ingin melindungi pelaku korupsi bansos," tegasnya.

Berdasarkan catatan ICW, proses penanganan korupsi bansos COVID-19 di KPK dapat dikategorikan sangat buruk. ICW menduga ada upaya KPK untuk melokalisir perkara agar berhenti hanya di Juliari Batubara. Padahal, banyak nama yang terlibat dalam perkara ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berbikini di Jalan Buntut PPKM Diperpanjang, Dinar Candy Diamankan Polisi
Indonesia
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri
Indonesia
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri

Sebanyak 10 muralis mengekspresikan kritikannya di media dinding dalam bentuk lukisan untuk memperebutkan Piala Kapolri.

Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri
Indonesia
Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Alvin Wijaya atau AW mengundurkan diri.

Tina Toon Ingin Imleknas Jadi Momentum Doa Agar Virus Corona Segera Hilang
Indonesia
Tina Toon Ingin Imleknas Jadi Momentum Doa Agar Virus Corona Segera Hilang

"Somoga bisa pulih kembali secara normal dari bidang ekonomi kesehatan, dan sosial," tutup ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Agustina Hermanto.

Kedatangan Penumpang Internasional Meningkat, Tempat Karantina Perlu Ditambah
Indonesia
Kedatangan Penumpang Internasional Meningkat, Tempat Karantina Perlu Ditambah

Saat ini sudah ada 700 pergerakan pesawat take off dan landing per hari dan sudah sekitar 4.000 orang penumpang kedatangan dari luar negeri.

Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten
Indonesia
Soal Revisi UU Pemilu, Demokrat Minta Semua Pihak Konsisten

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta semua pihak untuk konsisten dengan kesepakatan awal antara pemerintah dengan Komisi II DPR terkait revisi Undang-Undang Pemilu.

Makna Paskah Bagi Sekjen PDIP
Indonesia
Makna Paskah Bagi Sekjen PDIP

Hasto menyatakan, peringatan Tri Hari Suci Paskah tidak hanya mengungkapkan karya penyelamatan Allah melalui jalan pengorbanan penuh kasih Yesus Kristus.

Satgas Marinir Tembus Daerah Terisolir Dampak Banjir Kalsel
Indonesia
Satgas Marinir Tembus Daerah Terisolir Dampak Banjir Kalsel

Sementara Tim Dapur Lapangan Satgas Marinir juga bersinergi dengan warga

[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Ditunjuk Jadi Plt Gubernur DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Ditunjuk Jadi Plt Gubernur DKI

Tidak ada informasi resmi yang mengabarkan bahwa Jokowi menunjuk Ahok sebagai Plt Gubernur DKI

ASN Tidak Diwajibkan Ikut Program Komponen Cadangan
Indonesia
ASN Tidak Diwajibkan Ikut Program Komponen Cadangan

Program pelatihan Komcad berbeda dengan program bela begara yang sudah ada dan wajib diikuti ASN.