ICW Desak KPK Tuntut Maksimal Juliari Batubara Terdakwa korupsi bansos Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut maksimal mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara atas kasus dugaan suap Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan COVID-19.

Hal itu disampaikan Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelang sidang pembacaan surat tuntutan untuk terdakwa Juliari Batubara, pada hari ini. Sidang tuntutan untuk Juliari rencananya akan digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Baca Juga

Pengacara Klaim Belum Ada Saksi yang Menyebut Juliari Terima Suap

"ICW mendesak KPK menuntut maksimal, yakni seumur hidup penjara, kepada mantan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dalam persidangan perkara korupsi suap pengadaan bantuan sosial COVID-19," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (28/7).

Kurnia mengungkapkan empat alasan ICW mendesak JPU KPK untuk menuntut maksimal Juliari. Pertama, kata Kurnia, Juliari memanfaatkan jabatan publiknya saat melakukan korupsi. Maka, berdasarkan Pasal 52 KUHP, pemberatan hukuman mesti diakomodir oleh jaksa.

"Kedua, Juliari melakukan praktik suap-menyuap di tengah kondisi wabah COVID-19 sedang melanda Indonesia. Praktik culas ini tentu tidak bisa dimaafkan, dapat dibayangkan. Kala itu, empat hari sebelum tangkap tangan KPK (1 Desember 2020) setidaknya 543 ribu orang telah terinfeksi COVID-19 dan 17 ribu nyawa melayang," ujar Kurnia.

Selvy Nurbaety selaku eks sekretaris pribadi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/5/2021) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Sidang kasus Bansos COVID-19 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/5) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Tidak hanya itu, sambungnya, Indonesia juga resmi mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 pada awal November. Sebagai Menteri Sosial, kata Kurnia, tentu Juliari seharusnya memahami situasi tersebut.

Ketiga, saat proses persidangan berlangsung, Juliari belum pernah sekali mengakui perbuatannya. Padahal, dibeberkan Kurnia, pengadilan telah memutus bersalah pihak penyuap Juliari, salah satunya Ardian Iskandar Maddanatja.

Keempat, tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari langsung berdampak pada masyarakat. Mulai dari tidak mendapatkan bansos, kualitas bahan makanan buruk, hingga kuantitas penerimaan berbeda dengan masyarakat lain.

Baca Juga

Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset

"Berangkat dari poin-poin di atas, jika KPK menuntut rendah Juliari, maka dugaan publik selama ini terkonfirmasi, yakni KPK ingin melindungi pelaku korupsi bansos," tegasnya.

Berdasarkan catatan ICW, proses penanganan korupsi bansos COVID-19 di KPK dapat dikategorikan sangat buruk. ICW menduga ada upaya KPK untuk melokalisir perkara agar berhenti hanya di Juliari Batubara. Padahal, banyak nama yang terlibat dalam perkara ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Serang Ukraina
Dunia
Rusia Serang Ukraina

"Dunia bisa dan harus menghentikan Putin. Waktu untuk bertindak adalah sekarang," kata Menlu Ukraina.

Dihadiri Tokoh Politik Lintas Partai, Anies Sebut Formula E Jadi Ajang Pemersatu
Indonesia
Dihadiri Tokoh Politik Lintas Partai, Anies Sebut Formula E Jadi Ajang Pemersatu

Anies mengatakan, bahwa gelaran balap mobil berenergi listrik tersebut bukan hanya hajatan kemeriahan untuk Jakarta, tapi juga untuk Indonesia, bahkan juga dunia.

Pemprov DKI Beri Sanksi Sosial Pelaku Pelecehan Seksual
Indonesia
Pemprov DKI Beri Sanksi Sosial Pelaku Pelecehan Seksual

Sanksi sosial nampaknya akan menjadi solusi Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi peristiwa pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam transportasi umum ibu kota.

[HOAKS atau FAKTA]: Kolektor Punya Ribuan Mobil Esemka Berbagai Tipe
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kolektor Punya Ribuan Mobil Esemka Berbagai Tipe

Artikel tersebut berjudul ”Kolektor mobil esemka asal Jawa Tengah mempunyai ribuan koleksi esemka dari berbagai tipe".

SDI Ancam Polisikan Peneliti Formappi Jika Tidak Minta Maaf
Indonesia
SDI Ancam Polisikan Peneliti Formappi Jika Tidak Minta Maaf

"Karena itu Sahabat DPR Indonesia (SDI) memberikan waktu 3 X 24 Jam kepada Formappi untuk memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf. Jika pada tenggat waktu tersebut tidak dilakukan, kami mempertimbangkan menempuh jalur hukum.” pungkasnya.

Menko PMK Pastikan Tol Cikampek dan Pelabuhan Merak Siap Hadapi Arus Mudik 2022
Indonesia
Menko PMK Pastikan Tol Cikampek dan Pelabuhan Merak Siap Hadapi Arus Mudik 2022

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan Tol Cikampek dan Pelabuhan Merak siap menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1443 H/Lebaran 2022.

Menkominfo Raih Penghargaan Top Leader on Digital
Indonesia
Menkominfo Raih Penghargaan Top Leader on Digital

Ia menerima penghargaan TOP Digital Awards 2021 untuk kategori TOP Leader on Digital Implementation 2021.

Beli Pertalite dan Solar Subsidi Wajib Pakai MyPertamina, Simak Cara Daftarnya!
Indonesia
Beli Pertalite dan Solar Subsidi Wajib Pakai MyPertamina, Simak Cara Daftarnya!

PT Pertamina akan melakukan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri
Indonesia
Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri

Brigadir NP telah menjalani penahanan di Mapolda Banten

Penyebab Angka Kemiskinan di Kulon Progo Tinggi
Indonesia
Penyebab Angka Kemiskinan di Kulon Progo Tinggi

Tingkat kemiskinan di Kulon Progo, Yogyakarta, tercatat 18,38 persen atau 81.140 jiwa.