ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar Sekjen KKP Antam Novambar. Foto: Humas KKP

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.

Hal ini untuk mendalami penyitaan uang senilai Rp52,3 miliar yang dilakukan KPK dari Bank BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar

Antam Novambar diduga mendapat perintah dari Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membuat surat perintah tertulis terkait jaminan bank garansi.

"ICW mendesak agar KPK segera memanggil seluruh pihak yang disebutkan, termasuk Sekjen KKP, Antam Novambar. Hal ini penting agar yang bersangkutan dapat menjelaskan maksud dibalik perintah Edhy Prabowo agar setiap eksportir menyerahkan bank garansi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (16/3).

Uang yang disita KPK tersebut merupakan bagian komitmen fee dari pihak swasta yang sebenarnya diperuntukan untuk pejabat-pejabat KKP. Selain itu, jika nantinya KPK telah mengirimkan surat panggilan, diharapkan dapat kooperatif dan memenuhi undangan pemeriksaan tersebut.

Antam
Sekjen KKP. Foto: Antam Novambar

ICW mengingatkan Pimpinan dan Deputi Penindakan KPK agar tidak menghalang-halangi proses penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh penyidik.

Pasalnya, berkaca pada penanganan perkara lain, seperti kasus suap pengadaan paket sembako dan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku, ada banyak kejanggalan yang tampak secara terang benderang oleh publik.

"Rangkaian kejanggalan itu diduga dilakukan oleh oknum internal KPK sendiri yang tidak menginginkan pihak-pihak tertentu diproses hukum," ujarnya.

KPK sebelumnya mengungkapkan terdapat peran Antam Novambar dalam penerimaan uang sebesar Rp 52,3 miliar. Antam diduga diperintah Edhy Prabowo untuk membuat surat perintah tertulis terkait jaminan bank garansi.

"Tersangka EP sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP (Antam Novambar) agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/3).

Ali tak memungkiri, pihaknya bakal mengagendakan pemeriksaan terhadap Antam Novambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui terkait dugaan perintah khusus dari Edhy Prabowo kepada Antam.

"Tentunya nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan, misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini," ujar Ali. (Pon)

Baca Juga

Dalami Kasus Benur, KPK Periksa Pejabat KKP Jadi Saksi Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Bahkan tindakan Firli itu berpotensi melanggar hukum

Kasus Corona Turun, RS Rujukan di Solo Bongkar Kamar Isolasi Jadi Ruang Pasien Umum
Indonesia
Kasus Corona Turun, RS Rujukan di Solo Bongkar Kamar Isolasi Jadi Ruang Pasien Umum

Sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Solo, Jawa Tengah mulai membongkar ruang isolasi menjadi kamar perawatan bagi pasien umum.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Ekspor Makanan Olahan Indonesia Naik 7,9 Persen
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Ekspor Makanan Olahan Indonesia Naik 7,9 Persen

Angka 7,9 persen itu naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kasus COVID-19 Terus Meroket, DKI Jakarta Jadi Perhatian Nasional
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Meroket, DKI Jakarta Jadi Perhatian Nasional

Wiku juga mencermati tidak adanya kabupaten/kota dengan zona hijau di Jawa Barat

Pengungsi Banjir di Jakpus Bakal Jalani Tes COVID-19 Sebelum Masuk Pengungsian
Indonesia
Pengungsi Banjir di Jakpus Bakal Jalani Tes COVID-19 Sebelum Masuk Pengungsian

Pengungsi yang terjangkit bisa dirujuk ke RS terdekat sesuai urgensinya

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menolak nota keberatan atau eksepsi Pinangki Sirna Malasari.

Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar
Indonesia
Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar

Bioskop Mulia Agung (Grand) di Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat, hangus terbakar pada Kamis (8/10) malam.

Sejak 2007, Indonesia Dilanda Lima Kali 'Doublet Earthquake'
Indonesia
Sejak 2007, Indonesia Dilanda Lima Kali 'Doublet Earthquake'

Transfer tegangan statis ini berkurang secara cepat terhadap jarak

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu
Indonesia
DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Revisi UU ITE dinilai tepat karena yang terjadi selama ini dianggap memicu kegaduhan dan membuat citra pemerintah negatif.