ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata Tersangka kasus BLBI Sjamsul Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SP3 diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

KPK beralasan, mereka tidak bisa memenuhi syarat adanya tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Baca Juga:

Alasan KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI

Menanggapi itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar KPK segera melimpahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, hal ini penting, untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Sjamsul dan Itjih atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah.

"Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang," kata Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (3/4).

Kurnia mengatakan, bagi publik sendiri, penuntasan perkara penerbitan SKL obligor BLBI ini menjadi penting. Setidaknya untuk dua hal utama, pertama, perkara ini telah menarik perhatian publik sejak lama.

Bahkan, ICW kerap memasukkan perkara BLBI sebagai tunggakan yang harus dituntaskan oleh KPK sejak lama. Kedua, akibat tindakan Sjamsul Nursalim, negara mesti menelan kerugian yang fantasitis, yakni mencapai Rp 4,58 triliun.

"Periode kepemimpinan Firli Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik, " ujar Kurnia.

Kurnia menerangkan, problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK sangatlah dilematis. Hal tersebut lantaran secara jelas aturan yang ada dalam Pasal 40 UU 19/2019 itu bertentangan dengan putusan MK tahun 2004 lalu.

Kala itu, MK menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 semata-mata untuk mencegah lembaga antirasuah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 justru dijadikan bancakan korupsi.

Gedung KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Polanya pun dapat beragam, misalnya, negoisasi penghentian perkara dengan para tersangka, atau mungkin lebih jauh, dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah tersebut.

"Penting untuk ditekankan bahwa penghentian ini bukan berarti menutup kemungkinan untuk menjerat Nursalim kembali pada waktu mendatang. Sebab, Pasal 40 ayat (4) UU KPK menjelaskan bahwa SP3 dapat dicabut tatkala ditemukan adanya bukti baru dan putusan praperadilan, " kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Respons KPK Bakal Digugat MAKI Soal Kasus BLBI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Terbanyak COVID-19, Nyaris 1.000 Orang
Indonesia
Jawa Barat Sumbang Penambahan Kasus Terbanyak COVID-19, Nyaris 1.000 Orang

Jumlah pasien sembuh bertambah cukup banyak mencapai 1.066 orang

KPK Ajukan Kasasi Putusan PT DKI yang Tak Cabut Hak Politik Eks Komisioner KPU
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Putusan PT DKI yang Tak Cabut Hak Politik Eks Komisioner KPU

PT DKI tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap Wahyu dan Agustiani seperti yang dituntut Jaksa Penuntut KPK.

Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi
Indonesia
Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi

Sejauh ini semua merek vaksin termasuk Sinovac diketahui masih efektif

Gibran Copot Lurah Gajahan dan Kembalikan Uang Pungli Rp11,5 Juta
Indonesia
Gibran Copot Lurah Gajahan dan Kembalikan Uang Pungli Rp11,5 Juta

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya mencopot Lurah Gajahan, Suparno yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada warga yang memiliki usaha di wilayah Kelurahan Gajahan.

Wajah Novel Bakal Melepuh Jika Disiram Air Keras, IPW: Saat Ini Masih Mulus dan Tampan
Indonesia
Wajah Novel Bakal Melepuh Jika Disiram Air Keras, IPW: Saat Ini Masih Mulus dan Tampan

Asam sulfat yang sudah diencerkan dengan air juga tidak menimbulkan daya destruktif pada wajah Novel

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK
Indonesia
Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

"Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Listyo Jadi Kapolri, Generasi Muda Polri Bakal Berlomba Bikin Prestasi
Indonesia
Listyo Jadi Kapolri, Generasi Muda Polri Bakal Berlomba Bikin Prestasi

Jenderal Tito Karnavian yang menjadi Kapolri di usia 51 tahun, melewati lima angkatan seniornya, terbukti, Pak Tito berhasil memimpin Polri.

Ancaman Teror Meningkat, Tempat Ibadah Rawan Jadi Sasaran
Indonesia
Ancaman Teror Meningkat, Tempat Ibadah Rawan Jadi Sasaran

Peningkatan kewaspadaan ini tidak hanya dilakukan di tempat ibadah

DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi
Indonesia
DKI Mulai Vaksinasi Tenaga Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Jumat Pagi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut untuk wilayah ibu kota akan memulai vaksinasi COVID-19 pada Jumat (15/1) mendatang.

Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona
Indonesia
Anies 'Dikerjai' Pemerintah Pusat soal Penanganan Corona

"Banyak keinginan dan kebijakan Anies yang terhalang oleh pemerintah pusat," ujar Ujang