ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata Tersangka kasus BLBI Sjamsul Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SP3 diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

KPK beralasan, mereka tidak bisa memenuhi syarat adanya tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Baca Juga:

Alasan KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI

Menanggapi itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar KPK segera melimpahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, hal ini penting, untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Sjamsul dan Itjih atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah.

"Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang," kata Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (3/4).

Kurnia mengatakan, bagi publik sendiri, penuntasan perkara penerbitan SKL obligor BLBI ini menjadi penting. Setidaknya untuk dua hal utama, pertama, perkara ini telah menarik perhatian publik sejak lama.

Bahkan, ICW kerap memasukkan perkara BLBI sebagai tunggakan yang harus dituntaskan oleh KPK sejak lama. Kedua, akibat tindakan Sjamsul Nursalim, negara mesti menelan kerugian yang fantasitis, yakni mencapai Rp 4,58 triliun.

"Periode kepemimpinan Firli Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik, " ujar Kurnia.

Kurnia menerangkan, problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK sangatlah dilematis. Hal tersebut lantaran secara jelas aturan yang ada dalam Pasal 40 UU 19/2019 itu bertentangan dengan putusan MK tahun 2004 lalu.

Kala itu, MK menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 semata-mata untuk mencegah lembaga antirasuah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 justru dijadikan bancakan korupsi.

Gedung KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Polanya pun dapat beragam, misalnya, negoisasi penghentian perkara dengan para tersangka, atau mungkin lebih jauh, dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah tersebut.

"Penting untuk ditekankan bahwa penghentian ini bukan berarti menutup kemungkinan untuk menjerat Nursalim kembali pada waktu mendatang. Sebab, Pasal 40 ayat (4) UU KPK menjelaskan bahwa SP3 dapat dicabut tatkala ditemukan adanya bukti baru dan putusan praperadilan, " kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Respons KPK Bakal Digugat MAKI Soal Kasus BLBI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PP Muhammadiyah Minta Kapolri Listyo Bentuk Tagline Polisi Umat
Indonesia
PP Muhammadiyah Minta Kapolri Listyo Bentuk Tagline Polisi Umat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan silaturahmi ke sejumlah organisasi keagamaan.

Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik
Indonesia
Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik

Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan

KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen
Indonesia
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 mencapai 93,10 persen.

Terduga Teroris Pasar Rebo Berperan Siapkan Tempat Uji Coba Bom
Indonesia
Terduga Teroris Pasar Rebo Berperan Siapkan Tempat Uji Coba Bom

Densus 88 menggeledah terduga teroris W di kediamannya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. W saat ini sudah ditangkap.

KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

Anak Paud-SMA DKI Makin Lama Belajar di Sekolah, Ditambah Jadi 3-7 Jam
Indonesia
Anak Paud-SMA DKI Makin Lama Belajar di Sekolah, Ditambah Jadi 3-7 Jam

Pekan ini, Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan mulai menerapkan aturan baru TPM di sekolah

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja?
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Promo Lewat SMS, Pelaku Untung Ratusan Juta
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Promo Lewat SMS, Pelaku Untung Ratusan Juta

Mereka melakukan penipuan dan penggelapan melalui SMS, modus pelaku menawarkan adanya undian harapan kepada para korban.

Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen
Indonesia
Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen

"Permintaan plasma konvalesen tidak hanya datang dari Solo saja, tetapi luar Kota Solo. Kami belum bisa memenuhi permintaan itu karena stok kosong," ucap dia.

Tjahjo Sebut Lebih dari Sejuta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS
Indonesia
Tjahjo Sebut Lebih dari Sejuta Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS

Terkait tenaga honorer, melalui PP akan diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023