ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata Tersangka kasus BLBI Sjamsul Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SP3 diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

KPK beralasan, mereka tidak bisa memenuhi syarat adanya tindak pidana korupsi terkait penyelenggara negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan SKL BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Baca Juga:

Alasan KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI

Menanggapi itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar KPK segera melimpahkan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk kemudian dilakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, hal ini penting, untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari Sjamsul dan Itjih atas perbuatannya yang telah membohongi dan merugikan perekonomian negara triliunan rupiah.

"Jika gugatan ini tidak segera dilayangkan, maka pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya di masa mendatang," kata Kurnia dalam keterangannya, Sabtu (3/4).

Kurnia mengatakan, bagi publik sendiri, penuntasan perkara penerbitan SKL obligor BLBI ini menjadi penting. Setidaknya untuk dua hal utama, pertama, perkara ini telah menarik perhatian publik sejak lama.

Bahkan, ICW kerap memasukkan perkara BLBI sebagai tunggakan yang harus dituntaskan oleh KPK sejak lama. Kedua, akibat tindakan Sjamsul Nursalim, negara mesti menelan kerugian yang fantasitis, yakni mencapai Rp 4,58 triliun.

"Periode kepemimpinan Firli Bahuri ini justru meruntuhkan harapan publik, " ujar Kurnia.

Kurnia menerangkan, problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK sangatlah dilematis. Hal tersebut lantaran secara jelas aturan yang ada dalam Pasal 40 UU 19/2019 itu bertentangan dengan putusan MK tahun 2004 lalu.

Kala itu, MK menegaskan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 semata-mata untuk mencegah lembaga antirasuah tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tidak menutup kemungkinan pemberian SP3 justru dijadikan bancakan korupsi.

Gedung KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Polanya pun dapat beragam, misalnya, negoisasi penghentian perkara dengan para tersangka, atau mungkin lebih jauh, dimanfaatkan oleh pejabat struktural KPK untuk menunaikan janji tatkala mengikuti seleksi pejabat di lembaga anti rasuah tersebut.

"Penting untuk ditekankan bahwa penghentian ini bukan berarti menutup kemungkinan untuk menjerat Nursalim kembali pada waktu mendatang. Sebab, Pasal 40 ayat (4) UU KPK menjelaskan bahwa SP3 dapat dicabut tatkala ditemukan adanya bukti baru dan putusan praperadilan, " kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Respons KPK Bakal Digugat MAKI Soal Kasus BLBI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kawasan Tambora Sering Terjadi Kebakaran, Seluruh Rumah Diwajibkan Punya Apar
Indonesia
Kawasan Tambora Sering Terjadi Kebakaran, Seluruh Rumah Diwajibkan Punya Apar

Pemerintah Kota Jakarta Barat kemudian mewajibkan seluruh rumah warga di kawasan Tambora memiliki alat pemadam api ringan (apar)

Pemprov DKI Klaim Penanganan Banjir di Jakarta Cukup Berhasil
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Penanganan Banjir di Jakarta Cukup Berhasil

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai, program penanganan banjir di Jakarta cukup berhasil karena sekalipun hujan turun dengan deras pada Jumat, namun tidak terjadi banjir yang signifikan pada Sabtu.

Tangani Dampak Gempa Magnitudo 5,8, Kepala BNPB Terbang Ke Sulawesi Barat
Indonesia
Tangani Dampak Gempa Magnitudo 5,8, Kepala BNPB Terbang Ke Sulawesi Barat

Pada tinjauan lapangan tersebut, Kepala BNPB akan menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik serta peralatan.

Unpad Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Dosen dan Tendik Meninggal di Masa Pandemi
Indonesia
Unpad Berikan Beasiswa Bagi Keluarga Dosen dan Tendik Meninggal di Masa Pandemi

Pusara Digital LaporCovid-19 melaporkan hingga 2 Maret 2022 jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang gugur dalam menjalankan tugas mencapai 2.066 orang.

Gibran Positif COVID-19, Istri dan Kedua Anaknya dalam Keadaan Sehat
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Istri dan Kedua Anaknya dalam Keadaan Sehat

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengumumkan terpapar COVID-19 pada Minggu (6/3) malam.

Senator DKI Sebut Penggunaan JakOne Mobile Hindari Terjadinya Manipulasi Data
Indonesia
Senator DKI Sebut Penggunaan JakOne Mobile Hindari Terjadinya Manipulasi Data

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan DKI Jakarta, Sylviana Murni mengatakan, Bank DKI menangkap peluang lewat JakOne Mobile. Terlebih JakOne Mobile ini menghindari terjadinya manipalasi data ketika bertransaksi.

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Nataru di Seluruh Indonesia
Indonesia
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Nataru di Seluruh Indonesia

Penerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat juga perlu dilakukan

[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa

Beredar video di Facebook yang menampilkan robot mengetuk pintu dan memberikan suntikan kepada manusia.

61 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci
Indonesia
61 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

61 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Indonesia Waspadai 2 Siklon Tropis di Utara Sulawesi dan Selatan Jawa
Indonesia
Indonesia Waspadai 2 Siklon Tropis di Utara Sulawesi dan Selatan Jawa

Siklon tropis Nyatoh (990 hPa) terpantau di Laut Filipina dan Siklon tropis Teratai (1000 hPa) terpantau di Samudra Hindia Selatan Banten.