ICW Desak KPK Jerat Pihak Bantu Pelarian Nurhadi DPO sejak Februari, mantan Sekretaris MA Nurhadi ditangkap KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pihak-pihak yang membantu pelarian buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

Hal itu disampaikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyusul ditangkapnya mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6) malam

Baca Juga

Nurhadi Tak Kooperatif Meski Sudah Dikepung Petugas KPK, Pintu Rumahnya Dijebol

"KPK harus mengenakan Obstruction of Justice bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi," kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).

Nurhadi dan Rezky buron selama hampir empat bulan. Saat ini, tinggal satu buronan lagi atas kasus mafia peradilan di MA yang belum tertangkap yakni, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Ketiganya telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 13 Februari 2020.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. ANTARA FOTO/Sigid
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. ANTARA FOTO/Sigid

Kurnia menduga ada sejumlah pihak yang membantu pelarian Nurhadi dan menantunya. ICW pun meminta agar lembaga yang dipimpin Firli Bahuri Cs itu mengusut orang-orang yang membantu pelarian Nurhadi tersebut.

"Tentu hal ini dapat digali lebih lanjut oleh KPK dengan menyoal kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang membantu pelarian atau persembunyian keduanya. Mustahil jika dikatakan pelarian ini tanpa adanya bantuan dari pihak lain," kata Kurnia.

Pihak-pihak yang diduga ikut membantu pelarian Nurhadi Cs, kata Kurnia, bisa dijerat dengan pasal merintangi atau menghalang-halangi penyidikan.

"Maka dari itu, KPK harus menjerat pihak-pihak tersebut dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice," tegas dia.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Baca Juga

KPK Turut Amankan Istri Nurhadi Tin Zuraida

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Diketahui Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik
Indonesia
Kontestan Pilkada Diharap Tak Gunakan Pandemi COVID-19 'Goda' Wong Cilik

Kondisi pandemi COVID-19 sangat berpotensi menghadirkan praktik politik dengan dalih ekonomi yang kian sulit

Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi
Indonesia
Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi

Setelah berhasil menangkap salah satu penyebar video azan "jihad" berinisial H, Polda Metro kini tengah mengejar pembuat video tersebut.

Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional

Kebebasan harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan

Libur Panjang, Warga Jakarta 'Hijrah' ke Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang, Warga Jakarta 'Hijrah' ke Luar Kota

Libur panjang Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang dimulai pada Kamis (20/8) hingga Minggu (23/8) membuat warga Jakarta dan sekitarnya 'hijrah' ke luar kota.

Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?
Indonesia
Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?

Namun, polisi tidak melarang adanya aksi penyampaian pendapat

12 Pegawai dan Anggota DPRD Positif COVID-19
Indonesia
12 Pegawai dan Anggota DPRD Positif COVID-19

DPRD DKI mulai tanggal 4 sampai tanggal 18, saya akan Lockdown kantor DPRD, ucap Prasetyo di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Anak Raja Dangdut Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Anak Raja Dangdut Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama ini tidak hadir tanpa menyertai keterangannya pada pemanggilan di Kamis (14/1) kemarin.

Orang Tua Mahfud Jadi Sasaran Demo Pendukung Rizieq, Banser Kirim Pengamanan
Indonesia
Orang Tua Mahfud Jadi Sasaran Demo Pendukung Rizieq, Banser Kirim Pengamanan

Selasa siang sekitar pukul 13.45 WIB, rumah orang tua Mahfud MD di Pamekasan tiba-tiba digeruduk ratusan orang yang datang dengan menumpang beberapa truk.

Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Minta Kerja Sama Warga Petamburan Jalani Tes COVID-19

Pemprov DKI Jakarta meminta warga Petamburan di dekat kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab untuk tes COVID-19.

Anggaran Kesehatan Untuk COVID-19 Dinilai Tidak Memadai
Indonesia
Anggaran Kesehatan Untuk COVID-19 Dinilai Tidak Memadai

Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN 2020 mencapai Rp695,2 triliun, sebanyak Rp87,5 triliun di antaranya untuk kesehatan.