ICW Desak KPK Ajukan Kasasi Atas Pengurangan Hukuman Romahurmuziy Terdakwa eks Ketum PPP Romahurmuziy menyalahkan KPK. (ANT/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan banding terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Desakan itu disampaikan ICW lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Romi atas perkara suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun menjadi 1 tahun penjara.

Baca Juga

Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Romahurmuziy Jadi 1 Tahun Penjara

"ICW mendesak agar KPK segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Seharusnya, kata Kurnia, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa lebih berat dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama. Bahkan, akan lebih baik jika dalam putusan tersebut Hakim juga mencabut hak politik Romi.

"Vonis rendah semacam ini bukan lagi hal yang baru, sebab catatan ICW sepanjang tahun 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara," ujar Kurnia.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)

Diketahui, banding ini diajukan Jaksa Penuntut KPK dan pihak Romi. KPK mengajukan banding lantaran menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Romi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hukuman terhadap Romi lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp46,4 juta yang dituntut Jaksa. Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Romi.

Romi sebelumnya divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Januari 2020. Romi dinyatakan bersalah menerima uang suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

Suap ini diberikan lantaran Romi telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya. Majelis hakim menyatakan Romi terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin.

Baca Juga

Romahurmuziy Cuma Dibui 1 Tahun, ICW Bandingkan Korupsi Kades Saja 4 Tahun

Selain itu, Romi juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. Haris dihukum 2 tahun pidana penjara, sementara Muafaq dihukum 1 tahun 6 bulan pidana penjara.

Hukuman terhadap Romi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Romy dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

2025 Jumlah Kendaraan Listrik Capai 19 Ribu Unit
Indonesia
2025 Jumlah Kendaraan Listrik Capai 19 Ribu Unit

Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan terjadi penghematan devisa sebesar USD1,8 miliar dari pengurangan impor BBM setara 77 ribu bopd.

Anak Buah Anies yang Hendak Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan' Positif COVID-19
Indonesia
Anak Buah Anies yang Hendak Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan' Positif COVID-19

Setiyanto kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polri

Hari Ini Kereta Api Reguler Mulai Beroperasi
Indonesia
Hari Ini Kereta Api Reguler Mulai Beroperasi

Seluruh prosedur yang disusun telah menyesuaikan dengan seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah.

Masa Tahanan Diperpanjang, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Makin Lama Dipenjara
Indonesia
Masa Tahanan Diperpanjang, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking Makin Lama Dipenjara

"Ya diperpanjang (masa penahanannya)," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo

Serangan Roket di Kabul, Tiga Tewas dan Belasan Luka-luka
Dunia
Serangan Roket di Kabul, Tiga Tewas dan Belasan Luka-luka

Sejumlah roket meledak di beberapa daerah pemukiman warga Kabul, ibu kota Afghanistan, saat jam sibuk, Sabtu (21/11).

Gegara New Normal, Angka Kejahatah Meningkat
Indonesia
Gegara New Normal, Angka Kejahatah Meningkat

Polri mengungkap angka kejahatan yang naik pada dua minggu pertama Mei 2020.

[HOAKS atau FAKTA]:  Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tol Jakarta - Bandung Tidak Lagi Diberlakukan Pembatasan Sosial

Beredar unggahan video melalui Facebook dengan narasi bahwa tol Jakarta - Bandung sudah tidak melakukan pembatasan sosial.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Tewaskan 48 Orang

“Innalilahi Wainnailahi Rojiun, 48 Orang Meninggal Usai Divaksin Corona”

Debat dengan Penyidik, Kakak Penyuap Nurhadi Minta Hakim Buka Rekaman Suara dan CCTV
Indonesia
Debat dengan Penyidik, Kakak Penyuap Nurhadi Minta Hakim Buka Rekaman Suara dan CCTV

Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, Kamis (18/2).