ICW Desak KPK Ajukan Kasasi Atas Pengurangan Hukuman Romahurmuziy Terdakwa eks Ketum PPP Romahurmuziy menyalahkan KPK. (ANT/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan banding terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Desakan itu disampaikan ICW lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Romi atas perkara suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun menjadi 1 tahun penjara.

Baca Juga

Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Romahurmuziy Jadi 1 Tahun Penjara

"ICW mendesak agar KPK segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Seharusnya, kata Kurnia, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa lebih berat dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama. Bahkan, akan lebih baik jika dalam putusan tersebut Hakim juga mencabut hak politik Romi.

"Vonis rendah semacam ini bukan lagi hal yang baru, sebab catatan ICW sepanjang tahun 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara," ujar Kurnia.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)

Diketahui, banding ini diajukan Jaksa Penuntut KPK dan pihak Romi. KPK mengajukan banding lantaran menilai hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan yang dijatuhkan hakim kepada Romi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hukuman terhadap Romi lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Selain itu, banding ini diajukan KPK lantaran Hakim tidak menjatuhkan hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp46,4 juta yang dituntut Jaksa. Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Romi.

Romi sebelumnya divonis 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Januari 2020. Romi dinyatakan bersalah menerima uang suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi.

Suap ini diberikan lantaran Romi telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya. Majelis hakim menyatakan Romi terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin.

Baca Juga

Romahurmuziy Cuma Dibui 1 Tahun, ICW Bandingkan Korupsi Kades Saja 4 Tahun

Selain itu, Romi juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. Haris dihukum 2 tahun pidana penjara, sementara Muafaq dihukum 1 tahun 6 bulan pidana penjara.

Hukuman terhadap Romi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Romy dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Hadapi Ledakan Pasien Corona, Erick Thohir Siapkan 35 Rumah Sakit BUMN
Indonesia
Hadapi Ledakan Pasien Corona, Erick Thohir Siapkan 35 Rumah Sakit BUMN

"BUMN mempunyai 65 rumah sakit, di mana 35 rumah sakit diantaranya sekarang sudah buat COVID-19," ujar Erick usai meninjau RS Pertamina Jaya

Masjid Agung Keraton Surakarta Mulai Adakan Salat Jumat
Indonesia
Masjid Agung Keraton Surakarta Mulai Adakan Salat Jumat

MUI tetap meminta pada pengelola tempat ibadah agar waspada akan penularan virus corona.

Panglima TNI Mutasi 14 Perwira Tinggi TNI AD dan TNI AL
Indonesia
Panglima TNI Mutasi 14 Perwira Tinggi TNI AD dan TNI AL

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI.

MUI: COVID-19 Tidak Hentikan Sertifikasi Halal
Indonesia
MUI: COVID-19 Tidak Hentikan Sertifikasi Halal

MUI tetap dapat melayani masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Klaster Keluarga di Solo, 12 Orang Positif Corona usai Rayakan Ultah di Rumah
Indonesia
Klaster Keluarga di Solo, 12 Orang Positif Corona usai Rayakan Ultah di Rumah

"Sejumlah anggota keluarga kemudian menjalani uji swab. Hasilnya total ada 12 orang yang dinyatakan positif COVID-19," kata dia.

Pemerintah Diminta Mobilisasi Rakyat Laksanakan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Diminta Mobilisasi Rakyat Laksanakan Protokol Kesehatan

Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat

Yusril Nilai Pemerintah tak Serius Atasi Virus Corona
Indonesia
Yusril Nilai Pemerintah tak Serius Atasi Virus Corona

pemerintah Indonesia selama ini hanya mengimbau warga tetap tenang sementara makin hari korban semakin banyak.

Pelesetkan Marga 'Latuconsina', Andre Taulany dan Rina Nose Dipolisikan Pakai UU ITE
Indonesia
Pelesetkan Marga 'Latuconsina', Andre Taulany dan Rina Nose Dipolisikan Pakai UU ITE

Sekarang laporannya sudah diterima di Polda Metro Jaya

DPRD: Warga Jakarta Bakal Punya Wagub Pertengahan Maret
Indonesia
DPRD: Warga Jakarta Bakal Punya Wagub Pertengahan Maret

Fraksi Gerindra Syarief menargetkan bahwa pihaknya sudah bisa memilih Wakil Gubernur DKI Jakarta pada awal Maret 2020 mendatang.

Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel
Indonesia
Anggota DPR Ungkit Tuntutan 1 Tahun Bui Apa Sebanding Cacat Seumur Hidup Novel

Novel Baswedan mengalami cacat mata seumur hidup akibat ulah pelaku penyiram air keras.