ICW Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya mencopot Pinangki Sirna Malasari dari jabatan Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. ICW mendesak Kejagung memberhentikan Pinangki sebagai jaksa

"Yang bersangkutan (Pinangki) harus segera diberhentikan sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (30/7).

Baca Juga:

ICW Ingatkan Parpol Tak Usung Eks Koruptor di Pilkada 2020

ICW juga meminta Kejagung untuk mengusut motif Pinangki menemui terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Pertemuan antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran Djoko Tjandra merupakan buronan Kejagung tempat Pinangki bernaung.

"Jika dalam pertemuan tersebut ada tindak pidana suap, maka Pinangki harus segera diproses hukum," tegas Kurnia.

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

Korps Adhyaksa juga diminta mengusut dugaan keterlibatan Pinangki dalam pelarian Djoko Tjandra. Jika terbukti terlibat, Pinangki bisa dijerat dengan pasal merintangi penyidikan.

"Jika iya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara," ujarnya.

Selain itu, ICW mendesak, agar Kepolisian segera menuntaskan proses hukum terkait jenderal yang diduga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

"Bahkan, jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang signifikan, maka KPK harus berani mengambil alih proses hukum ini," kata Kurnia.

Baca Juga:

ICW Minta Budi Gunawan Dicopot, Pengamat: Salah Alamat

Menurut Kurnia, pelarian Djoko Tjandra menampar wajah penegakan hukum serta aparat penegak hukum dan seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu, ICW mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tanggungjawab untuk mengevaluasi seluruh lembaga yang terkait dengan pelarian Djoko Tjandra.

"Presiden Jokowi harus mengevaluasi Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Imigrasi," pungkasnya.

Kejagung sendiri telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan ini dilakukan lantaran Pinangki melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra. (Pon)

Baca Juga:

Kritikan ICW Salah Alamat, Pengamat: BIN Bukan Penegak Hukum

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diminta Bertanggung Jawab terhadap Pekerja yang Jadi Korban Larangan Mudik
Indonesia
Jokowi Diminta Bertanggung Jawab terhadap Pekerja yang Jadi Korban Larangan Mudik

Trubus meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat setelah Jokowi mengumumkan pelarangan mudik.

Tolak Sidang Online 'IDI Kacung WHO', Jerinx SID Pilih Walk Out
Indonesia
Tolak Sidang Online 'IDI Kacung WHO', Jerinx SID Pilih Walk Out

Jrx SID menyatakan keberatan dan mengaku menolak sidang online karena hak-haknya sebagai warga negara dirampas dan merasa kurang adil.

[HOAKS atau FAKTA] Wapres Bolehkan Konser di Bulan Ramadan karena Dapat Pahala
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Wapres Bolehkan Konser di Bulan Ramadan karena Dapat Pahala

Gambar tangkapan layar yang diunggah oleh sumber klaim adalah hasil suntingan atau manipulasi.

Gunung Merapi Siaga, Pemkab Klaten Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Indonesia
Gunung Merapi Siaga, Pemkab Klaten Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi selama tujuh hari kedepan atau mulai 10-16 November 2020.

Irjen Sigit Listyo Jabat Kabareskrim Polri
Indonesia
Irjen Sigit Listyo Jabat Kabareskrim Polri

Posisi Kabareskrim kosong setelah Idham Azis diangkat Jokowi menjadi Kapolri

 Terdampak Corona, Sektor Wisata di Yogyakarta Kehilangan Pemasukan Ratusan Miliar
Indonesia
Terdampak Corona, Sektor Wisata di Yogyakarta Kehilangan Pemasukan Ratusan Miliar

"Kami hitung-hitung estimasi kehilangan peredaran uang dari sektor pariwisata hingga Mei 2020 sekitar 100 miiar. Tapi kalau sampai Desember bisa lebih dari Rp500 miliar," jelas Hary

Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bergantung Pada Surat Berharga Negara
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Indonesia Bergantung Pada Surat Berharga Negara

Mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen PDB.

Anies Tegaskan Larangan Berkumpul Saat PSBB Untuk Kurangi Interaksi
Indonesia
Anies Tegaskan Larangan Berkumpul Saat PSBB Untuk Kurangi Interaksi

Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020

KPK: Bansos COVID-19 Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada
Indonesia
KPK: Bansos COVID-19 Jangan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada

KPK juga telah mengeluarkan tiga surat edaran tentang penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bansos ke masyarakat.