ICW Desak Jokowi Copot Burhanuddin dari Jaksa Agung Jaksa Agung S Burhanuddin (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot ST Burhanuddin dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. ICW sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi ihwal permintaan tersebut pada Jumat (23/10) hari ini.

"Indonesia Corruption Watch mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal permintaan untuk memberhentikan ST Burhanudin dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Baca Juga:

Besok Gelar Perkara Kebakaran Kejagung, Polisi: Penetapan Tersangka

Kurnia membeberkan hal yang melatarbelakangi permintaan tersebut. Yakni terkait performa Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanudin yang kerap menimbulkan persoalan.

"Terutama terkait penanganan perkara buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra, yang juga menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari," ujarnya.

ICW mencatat setidaknya ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan terkait kinerja Kejagung dalam membongkar praktik korupsi yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

Pertama, Kejagung mengabaikan fungsi pengawasan dari Komisi Kejaksaan (Komjak), yang telah secara aktif mengirimkan panggilan pemeriksaan kepada Pinangki Sirna Malasari sebanyak dua kali.

Kedua, kata Kurnia, Kejagung terkesan ingin 'melindungi' Pinangki Sirna Malasari. Ditegaskannya, ada dua kejadian yang menjadi dasar ICW menduga Kejagung terkesan 'melindungi' Pinangki Sirna Malasari.

Jaksa Agung ST Burhanuddin ancam para penimbun dengan hukuman pidana maksimal
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin (Ant)

"Ke satu terkait penerbitan dan pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dalam waktu singkat," beber Kurnia.

"Kedua soal wacana pemberian bantuan hukum dari institusi Kejaksaan kepada Pinangki Sirna Malasari," sambung dia.

Hal terakhir yang menjadi catatan ICW yaitu Kejagung diduga tidak melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada setiap tahapan penanganan perkara.

Di luar itu, Kejagung bahkan sudah terbukti melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara Djoko Tjandra.

"Temuan ini merujuk pada pernyataan Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia pada awal Oktober 2020," ujarnya.

Baca Juga:

ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, ICW memandang bahwa ST Burhanuddin telah gagal mengemban tugas sebagai Jaksa Agung.

"Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinannya, justru tidak mampu menunjukkan profesionalitas dalam menangani perkara Pinangki Sirna Malasari," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Sepatu Berlogo Palu Arit Dijual Bebas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Sepatu Berlogo Palu Arit Dijual Bebas

Pengguna media sosial Facebook tengah membahas soal kemunculan foto sepatu berlambang 'Palu Arit'.

Polisi 'Garap' Hadi Pranoto Kamis
Indonesia
Polisi 'Garap' Hadi Pranoto Kamis

Surat panggilan telah dilayangkan ke Hadi Pranoto

Indonesia Tutup Penerbangan ke Wuhan Tiongkok
Indonesia
Indonesia Tutup Penerbangan ke Wuhan Tiongkok

Ada dua maskapai penerbangan nasional yang memiliki rute penerbangan ke Kota Wuhan yaitu Sriwijaya Air dan Lion Air.

 Pembelaan Pemprov DKI Soal Serapan Anggaran Belum Capai Target
Indonesia
Pembelaan Pemprov DKI Soal Serapan Anggaran Belum Capai Target

"Kita tutup buku (penganggaran) kan Hari Selasa tanggal 31 Desember, Kita berharap, pada pukul 19.00 malam, realisasi anggaran itu sudah balance (seimbang)," kata Saefullah

TNI AD Selidiki Dugaan Keterlibatan Anggota dalam Penembakan Pendeta Yeremia
Indonesia
TNI AD Selidiki Dugaan Keterlibatan Anggota dalam Penembakan Pendeta Yeremia

Puspomad memastikan TNI AD akan menindak secara hukum para anggota yang terlibat dalam kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani, Sabtu (19/9).

DKI Jakarta Teratas Dalam Penambahan Kasus COVID-19 Per 23 Juli
Indonesia
DKI Jakarta Teratas Dalam Penambahan Kasus COVID-19 Per 23 Juli

Sementara itu, penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 469 kabupaten/kota

Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Buktikan UU Cipta Kerja tak Rugikan Rakyat

pemerintah perlu membuktikan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja berhasil menumbuhkan perekenomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kalangan buruh.

KSPI Tuntut Pemerintah Berikan BLT Bagi Buruh
Indonesia
KSPI Tuntut Pemerintah Berikan BLT Bagi Buruh

“Dengan kata lain, usia 45 tahun ke bawah bukan jaminan kebal dengan corona,” ujarnya

Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'
Indonesia
Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'

Kekuatan moral bisa saja berpengaruh namun tidak bisa kalau dalam konteks kekuatan politik

Hasto Berkelit saat Ditanya Soal Staf PDIP Saeful Bahri
Indonesia
Hasto Berkelit saat Ditanya Soal Staf PDIP Saeful Bahri

Hasto malah membenarkan kabel yang melintang di hadapannya.