ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara Jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/1). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau 20 tahun pidana penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini menggelar sidang putusan untuk terdakwa Pinangki atas perkara dugaan suap, pencucian uang,dan pemufakatan jahat.

Baca Juga

Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra

"ICW mendesak Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis maksimal atau 20 tahun penjara kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (8/2).

Menurut Kurnia, terdapat lima alasan yang mendasari argumentasinya agar Pinangki dihukum maksimal. Pertama, Pinangki merupakan penegak hukum yang harusnya meringkus Djoko Tjandra. Namun, Pinangki justru mencari cara agar Djoko terbebas dari jerat hukum.

Pinangki merupakan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Pinangki Sirna Malasari membacakan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/1). (Desca Lidya Natalia)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari membacakan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/1). (Desca Lidya Natalia)

Kedua, Pinangki diduga melakukan tiga tindak pidana sekaligus, mulai dari penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang. Ketiga, tindakan Pinangki telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum.

Keempat, salah dua kejahatan Pinangki yakni dugaan penerimaan suap dan permufakatan jahat dilakukan dalam konteks penegakan hukum, yakni permohonan fatwa ke Mahkamah Agung.

"Tindakan ini mestinya dipandang serius, karena telah menciderai makna penegakan hukum itu sendiri)," ujar Kurnia.

Kelima, Kurnia menyatakan, berdasarkan pengamatan ICW, Pinangki tidak kooperatif selama masa persidangan. Hal ini dibuktikan dari bantahan Pinangki yang mengklaim tidak pernah mendapatkan uang dari Djoko, menyusun action plan, dan memberikan US$ 50 ribu ke Anita Kolopaking.

"Jika Hakim menjatuhkan vonis ringan atau sekadar mengikuti tuntutan Jaksa, maka dapat dikatakan institusi kekuasaan kehakiman tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan berimbas pada penurunan kepercayaan publik pada pengadilan," kata Kurnia.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana empat tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Jaksa meyakini Pinangki terbukti bersalah menerima janji suap sebanyak 1 juta dolar AS dari Djoko Tjandra setelah menjanjikan bisa mengurus fatwa bebas di Mahkamah Agung. Dari jumlah itu, Pinangki telah lebih dulu menerima uang muka sejumlah 500 ribu dolar AS.

Tak hanya itu, Pinangki juga diyakini melakukan pencucian uang sekaligus melakukan pemufakatan jahat terkait kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) tersebut. (Pon)

Baca Juga

Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi
Indonesia
43 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi

"Total korban yang sudah teridentifikasi sampai hari ini sejumlah 43 jenazah," ucap Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Kramat Jati, Brigjen Asep Hendradiana,

Benyamin-Pilar Unggul Sementara, Ini Perintah Airin kepada Relawan
Indonesia
Benyamin-Pilar Unggul Sementara, Ini Perintah Airin kepada Relawan

"Terus mengawal, dan menjaga surat suara dari TPS hingga tingkat kecamatan dan kota," kata Airin

Jika Ada Bukti Baru, Kasus Kematian Editor Metro TV Bakal Diusut Lagi
Indonesia
Jika Ada Bukti Baru, Kasus Kematian Editor Metro TV Bakal Diusut Lagi

"Tetapi penyidik masih membuka, silakan kalau memang ada fakta-fakta baru atau ada novum baru lagi yang bisa disajikan," jelas Yusri

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Gangguan Jiwa Tak Ada Terkena COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Gangguan Jiwa Tak Ada Terkena COVID-19

Sebab selama pandemi ada sampai sekarang, tidak pernah ada orang gila yang terkena COVID-19.

Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius
Indonesia
Terapkan Hukuman Kontroversial Pelanggar PSBB, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius

Penerapan masuk peti mati dapat disimpulkan main-main dan terkesan Pemprov tidak tegas.

Pengamat: Program Paslon Masih Normatif, IMAN Beri Kejutan
Indonesia
Pengamat: Program Paslon Masih Normatif, IMAN Beri Kejutan

Sejak sesi pertama sampai sesi terakhir pasangan ini tampil progresif dan percaya diri

Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI
Indonesia
Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI

Anak yang diterima pada wilayah terebut paling muda berusia 12 tahun 5 bulan 8 hari

Rusun Asrama Militer Jadi Klaster COVID-19, Pemkot Solo Suplai Logistik
Indonesia
Rusun Asrama Militer Jadi Klaster COVID-19, Pemkot Solo Suplai Logistik

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Solo menemukan klaster penularan COVID-19 di Rumah Susun (Rusun) Asrama Militer (Asmil)

Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei
Indonesia
Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei

Secara nasional positivity rate Indonesia mencapai 12% yang masih di atas standar positivity rate yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 5%

Jadi Mensos, Risma Fokus Perbaiki Data Bansos
Indonesia
Jadi Mensos, Risma Fokus Perbaiki Data Bansos

Tri Rismaharini (Risma) mengaku kaget dipilih menjadi Menteri Sosial (Mensos).