ICW Desak DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Mutual Legal Assistance/MLA RI-Swiss) untuk menjadi UU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7) kemarin.

Menyikapi hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai MLA Indonesia dengan Swiss hanya bagian kecil dari legislasi yang mendukung perampasan aset hasil kejahatan korupsi di luar negeri.

Baca Juga

Kapolri Copot Brigjen Pol Prasetijo Utomo Terkait Surat Jalan Djoko Tjandra

Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

"Sebab, RUU ini kami yakini menjadi paket penting untuk dapat merampas aset hasil kejahatan korupsi," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7).

Logo ICW (Foto: Istimewa)
Logo ICW (Foto: Istimewa)

Kurnia menyebut, jika RUU Perampasan Aset sudah disahkan, penegak hukum tidak lagi bergantung dengan kehadiran para pelaku korupsi di Indonesia. Sekali pun menjadi buronan, aset mereka yang diduga berasal dari kejahatan korupsi bisa dirampas dalam persidangan.

"Metode pembuktiannya pun lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembalikan beban pembuktian," ujar Kurnia.

Apalagi, kata Kurnia, RUU Perampasan Aset sudah menjadi tunggakan legislasi DPR dan pemerintah sejak 2012. Dalam konteks ini, publik juga dapat dengan mudah melihat bahwa pembentuk UU memang tidak pernah memikirkan penguatan legislasi pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Usai Dicopot, Brigjen Pol Prasetijo Utomo Dipenjara 14 Hari di Sel Khusus

"Dapat dibayangkan, legislasi penting seperti RUU Perampasan Aset ini saja selama delapan tahun tidak kunjung dibahas oleh pembentuk UU. Sedangkan revisi UU KPK, prosesnya sangat kilat, praktis kurang dari 15 hari saja," tutup Kurnia. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Unair-TNI AD Klaim Temukan Obat Corona, DPR Ingatkan Potensi Terjadi Polemik
Indonesia
Unair-TNI AD Klaim Temukan Obat Corona, DPR Ingatkan Potensi Terjadi Polemik

Untuk menghindari polemik, Dasco mengusulkan dilakukan uji pembanding terhadap obat COVID-19 temuan Unair.

Dalam 24 Jam, 5.679 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 5.679 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pandemi COVID-19 belum berakhir karena penularan virus corona masih terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.

Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia
Dunia
Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia

Pengecualian diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk .ertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,

Menristek Targetkan Vaksin Merah Putih Diproduksi Massal Akhir 2021
Indonesia
Menristek Targetkan Vaksin Merah Putih Diproduksi Massal Akhir 2021

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro menargetkan vaksin Merah Putih diproduksi massal akhir 2021.

Penangkapan 8 Tokoh KAMI Diduga Kental Aroma Politis
Indonesia
Penangkapan 8 Tokoh KAMI Diduga Kental Aroma Politis

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan protes resmi terhadap penangkapan delapan anggotanya oleh Tim Siber Bareskrim Polri

Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif
Indonesia
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan ruang isolasi COVID-19 bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan Jakarta Islamic Hospital (JIH).

Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta
Indonesia
Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta

Bantuan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja di Indonesia karena menurunnya daya beli akibat pandemi COVID-19.

270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari
Indonesia
270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gebrakan dengan memproses hukum Menteri Sosial Juliari Batubara.