ICW Desak Dewas KPK Segera Periksa Firli Cs Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya atas dugaan pelanggaran etik dengan menonaktifkan 75 pegawai.

Diketahui, 75 pegawai KPK dinonaktifkan Firli Bahuri cs lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga:

Novel Baswedan Mengaku Sedih Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

"ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera menjadwalkan pemanggilan seluruh Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik perihal tes wawasan kebangsaan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (22/5).

Menurut Kurnia, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli cs dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 sudah sangat nyata. Pasalnya, TWK yang diterbitkan melalui PerKom 1/2021 tidak berlandaskan undang-undang.

"TWK tidak ada cantolan hukum, baik UU 19/2019 maupun PP 41/2020. Jika tidak dilakukan, maka Dewan Pengawas tidak lagi menjadi instrumen pengawasan, justru berubah menjadi pelindung Pimpinan KPK," ujarnya.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Di sisi lain, menurut Kurnia, penjelasan Firli Bahuri ihwal polemik hasil TWK masih sangat ambigu. Semestinya, Firli Cs menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, dengan mengeluarkan produk hukum untuk membatalkan penonaktifan 75 pegawai dan menegaskan seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Maka dari itu, Presiden harus melakukan supervisi atas tindak lanjut polemik hasil TWK. Sebab, bukan tidak mungkin Pimpinan KPK akan mencari cara lain untuk tetap meneguhkan niatnya memberhentikan 75 pegawai KPK," tegas Kurnia.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK melaporkan Firli Cs ke Dewas KPK. Hotman Tambunan, selaku perwakilan ke-75 pegawai mengatakan terdapat tiga alasan pihaknya melaporkan kelima pimpinan KPK ke Dewas.

Pertama terkait kejujuran. Menurut dia, dalam berbagai sosialisasi pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari TWK.

"Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal," kata Hotman di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (18/5).

Baca Juga:

Komisi III Dorong Pimpinan KPK Tindak Lanjuti Arahan Jokowi Soal Nasib Novel Dkk

Kedua, para pegawai melaporkan pimpinan ke Dewas lantaran kepedulian terhadap pegawai perempuan di KPK. Hotman mengatakan tidak ada yang menginginkan lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual terkait TWK.

"Jika bapak ibu melihat, bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK," ujar Hotman.

Ketiga, lanjut Hotman, para pegawai melaporkan pimpinan ke Dewas terkait tindakan yang dianggap sewenang-wenang. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memiliki konsekuensi terhadap pegawai. Namun, pimpinan KPK justru mengeluarkan SK yang dinilai sangat merugikan pegawai. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Amandemen UUD 1945
Indonesia
MPR Tegaskan Tidak Ada Pembahasan Amandemen UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan saat ini tidak ada pembahasan untuk melakukan amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

2.963 Pelamar Lolos CPNS Pemkab Klaten, Jadwal Ujian SKD Tidak Jelas
Indonesia
2.963 Pelamar Lolos CPNS Pemkab Klaten, Jadwal Ujian SKD Tidak Jelas

"Mereka yang lolos diminta untuk bersabar menunggu jadwal tahapan seleksi selanjutnya dari Panselnas. BKPPD sampai saat ini belum tahu tanggal pasti untuk pelaksanaan ujian SKD," tandasnya.

Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik
Indonesia
Polisi Yakin Penyekatan Bakal Kurangi Pemudik

Kemenhub bersama Korlantas Polri sudah menggelar rapat koordinasi membahas larangan mudik. Nantinya Korlantas akan mendirikan 333 titik penyekatan

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pihak yang Terbukti Komersilkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Panglima TNI dan Kapolri Sidak Ketertiban Warga Gunakan Masker di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Panglima TNI dan Kapolri Sidak Ketertiban Warga Gunakan Masker di Pasar Tanah Abang

Mereka langsung berkeliling kawasan Blok A Pasar Tanah Abang

Putra-Putri Awak Kapal KRI Nanggala-402 Akan Disekolahkan Hingga Sarjana
Indonesia
Putra-Putri Awak Kapal KRI Nanggala-402 Akan Disekolahkan Hingga Sarjana

Jokowi berharap semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik

Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan di sela webiner pembekalan pasangan calon kepala daerah oleh KPK.

Dihukum Seumur Hidup, Heru Hidayat Akan Ajukan Banding
Indonesia
Dihukum Seumur Hidup, Heru Hidayat Akan Ajukan Banding

Hukuman Heru Hidayat menyusul putusan terhadap Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro

Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra

Saksi AKP Adi Setya dalam persidangan menunjukkan bukti pengiriman gambar surat jalan palsu Djoko Tjandra