Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) karena diduga ada kecacatan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu
Menurut Peneliti ICW Dewi Anggraeni, kecacatan tersebut dari sektor anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam. Ia juga mengatakan informasi MBG tertutup untuk publik.
“Pertama, belum ada kebijakan yang mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaan MBG secara komprehensif,” ujar Dewi dalam keterangan tertulis, Minggu (9/3).
Baca juga:
Prabowo Yakin MBG Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Uang Berputar di Desa Hingga Kabupaten
ICW menduga kebijakan MBG hanya mengakomodir ambisi Prabowo dilihat dari terbitnya Perpres 83/2024 tentang pembentukan BGN sebagai koordinator pelaksana program MBG.
Selain itu, dia juga menyoroti pemotongan anggaran negara untuk membiayai MBG dan program Presiden lainnya. Menurutnya, segala perancanaan dilakukan dengan singkat dan tak transparan.
“Perencanaan dalam waktu singkat, minim transparansi informasi dan pelibatan stakeholders maupun publik, serta larangan mempublikasikan program MBG,” tuturnya.
Baca juga:
KPK Ungkap Informasi Harga Makan Bergizi Gratis Dikurangi, Istana Anggap Bentuk Pencegahan
Ia mengatkan hal tersebut menjadi kombinasi jitu untuk menghabiskan anggaran dan membuka peluang besar terjadinya korupsi.
Dewi juga mengatakan perhitungan kebutuhan anggaran MBG yang serampangan berdampak pada pemangkasan anggaran pemerintahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.
Lalu, dirinya mengatakan mekanisme pengadaan MBG yang tidak transparan. Padahal, program itu membutuhkan bahan pangan, ahli gizi, juru masak, distributor hingga ke penerima.
“Namun masyarakat sulit mengakses informasi tersebut. ICW menyisir data SPPG yang dipublikasi di media, setidaknya akhir Januari baru terdapat 190 SPPG dari target BGN sebanyak 500-937,” pungkasnya. (Pon)
