ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman Ilustrasi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sejak awal sudah meragukan keberpihakan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi.

Kesimpulan itu bukan tanpa dasar, tren vonis koruptor tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

"Jadi, bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi jika lembaga kekuasaan kehakiman saja masih menghukum ringan para koruptor?," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Minta MA Jelaskan Maksud Korting Hukuman Koruptor

Apalagi, kata Kurnia, saat ini terdapar 23 koruptor yang hukumannya dikorting oleh MA lewat putusan peninjaun kembali (PK).

Teranyar, MA memotong hukuman eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi delapan tahun penjara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) (ANTARA/Fathur Rochman)
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana saat ditemui di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) (ANTARA/Fathur Rochman)

Menurut Kurnia, setidaknya ada dua implikasi serius yang timbul akibat putusan PK tersebut. Pertama, pemberian efek jera akan semakin menjauh. Kedua, kinerja penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan menjadi sia-sia saja.

"Putusan demi putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung, di antaranya Anas Urbaningrum, sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi," tegas dia.

Baca Juga:

KPK Belum Terima Salinan Putusan Korting Hukuman Koruptor dari MA

Oleh karena itu, ICW menuntut agar Ketua MA mengevaluasi penempatan hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.

"Serta KPK harus mengawasi persidangan-persidangan PK di masa mendatang dan Komisi Yudisial untuk turut aktif terlibat melihat potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan PK perkara korupsi," kata Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Respon MA Tanggapi Kritik KPK Soal Korting Hukuman Koruptor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Periksa Hadi Pranoto Pekan Depan
Indonesia
Polisi Periksa Hadi Pranoto Pekan Depan

"Dijadwalkan tanggal 24 Agustus diperiksa," kata Kombes Yusri Yunus

Jokowi Minta ‘Sharing The Pain’ Jadi Acuan Sektor Ekonomi Selama COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta ‘Sharing The Pain’ Jadi Acuan Sektor Ekonomi Selama COVID-19

Jokowi ingin konsep tersebut diacu oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku usaha

Polisi Temukan Bukti Ajakan Berbuat Rusuh Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Polisi Temukan Bukti Ajakan Berbuat Rusuh Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf

Namun, beberapa orang disebutnya juga telah ada yang dipulangkan

Usai Pemakaman Ibunda, Presiden Jokowi Ikuti KTT G-20 dari Istana Bogor
Indonesia
Usai Pemakaman Ibunda, Presiden Jokowi Ikuti KTT G-20 dari Istana Bogor

KTT G-20 tersebut akan dipimpin oleh Kepala Negara Arab Saudi Raja Salman secara virtual pada Kamis (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB

 Novel Ungkap Kejanggalan Pelaku Penyerangnya yang Hanya Berpangkat Brigadir
Indonesia
Novel Ungkap Kejanggalan Pelaku Penyerangnya yang Hanya Berpangkat Brigadir

"Harusnya yang khawatir adalah anggota Polri yang berbuat serupa (korupsi) atau yang kaya karena menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya. Sehingga dia bisa menyerang saya," jelas Novel.

Datangi Parpol Pendukung Jokowi, AHY Dinilai Tengah Cari Panggung
Indonesia
Datangi Parpol Pendukung Jokowi, AHY Dinilai Tengah Cari Panggung

"Walaupun masih lama. Tapi bagi tokoh yang ingin maju di pilpres 2024, start dan tancal gasnya harus dari sekarang," ungkap Ujang.

DPR Belum Terima Surat Presiden Pengganti Idham Azis
Indonesia
DPR Belum Terima Surat Presiden Pengganti Idham Azis

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan lima calon Kapolri telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.

Tiga Penjual Surat Tes PCR Palsu Berstatus Mahasiswa, Salah Satunya dari Kedokteran
Indonesia
Tiga Penjual Surat Tes PCR Palsu Berstatus Mahasiswa, Salah Satunya dari Kedokteran

Polisi mencokok tiga pelaku penjual surat hasil tes PCR palsu lewat media sosial Instagram.

Tiba di Lokasi Debat, Bajo Lambaikan Victory dan Gibran Bawa Buku
Indonesia
Tiba di Lokasi Debat, Bajo Lambaikan Victory dan Gibran Bawa Buku

Keduanya kompak memakai seragam putih dan bawahan hitam. Gibran tampak membawa buku pada tangan sebelah kiri saat berjalan masuk ke dalam ruangan debat.

Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pasar Tanah Abang Ramai, Polisi Tertibkan Warga yang tak Patuhi Protokol Kesehatan

"Kami siagakan di sana sekaligus persiapan personel kami di Tanah Abang kalau nanti udah dibuka," jelas Heru