ICMI Dorong Para Capres Ungkap Kriteria Cawapres Mereka ke Publik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 Agustus 2023
ICMI Dorong Para Capres Ungkap Kriteria Cawapres Mereka ke Publik

Tangkapan layar Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Yuddy Chrisnandi. ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) yang sudah muncul di publik hingga kini belum satu pun menentukan calon wakil presiden (cawapres) mereka.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta, para capres untuk mengemukakan gagasannya demi kebaikan Indonesia ke depan dan membeberkan kriteria yang dicari dalam memilih cawapres.

"Dalam pandangan saya, kita, ICMI ini, kalau memiliki akses kepada salah satu atau ketiganya atau mungkin calon yang keempat yang memungkinkan dia akan maju dalam kontestasi pilpres nanti, cobalah kita imbau kepada beliau-belau itu, mulailah mengemukakan gagasannya itu apa jadi presiden?" kata Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan Dewan Pakar ICMI Pusat Yuddy Chrisnandi dalam Webinar Nasional "Dinamika Koalisi Pilpres 2024" pada Jumat (11/8).

Baca Juga:

Pengamat Ungkap Jokowi Lebih Dukung Prabowo Dibanding Bacapres Lain

Menurut Yuddy, saat ini para bakal capres yang akan berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024 masih perlu memaksimalkan penyuaraan gagasan kepada masyarakat.

"Sementara ini yang kita dengar tidak lebih dari slogan-slogan dan retorika, saya belum melihat suatu gagasan yang mengemuka tentang banyak hal lah kalau kita diskusikan," ujar dia, seperti dikutip Antara.

Ia pun mengatakan, capres perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait kriteria cawapres yang dibutuhkan.

"Kemudian yang kedua, coba jelaskan kepada masyarakat, kriteria para calon presiden ini memilih wapresnya itu yang seperti apa? Kriteria yang diperlukan atau kriteria ideal wapresnya itu untuk melengkapi posisinya sebagai presiden itu yang seperti apa? Dijelaskan kepada kami," ujarnya pula.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Tolak Pendaftaran Ganjar Pranowo Jadi Capres

Dalam pandangan Yuddy, kriteria cawapres yang ideal itu adalah sosok yang bisa melengkapi capres, sehingga dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dari dwitunggal kepemimpinan nasional.

"Kalau menurut pandangan saya, yang ideal itu seperti Bung Karno memilih Bung Hatta. Bung Karno, kan, figur politik, seorang organizer, leader, dia memerlukan seorang yang mengerti ekonomi," kata Yuddy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa di masa pascapandemi COVID-19, ditambah gejolak global dan fluktuasi ekonomi dunia, Indonesia masih memerlukan orang yang mengerti ekonomi.

"Itu, kan, kita belum dengar mereka (capres) ini perlu wakil presiden seperti apa? Jadi, minim gagasan, terus kemudian juga langka kriteria," ujar Duta Besar RI untuk Ukraina, Georgia, dan Armenia periode 2017-2021 itu. (*)

Baca Juga:

PPP Sebut Kriteria Capres Versi Jokowi Hanya Ada pada Sosok Ganjar

#Capres 2024 #Pilpres #Pemilu #ICMI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan