ICMI: Awal Korupsi Adalah Ketika Seorang Punya Jabatan Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie. (Foto: MP/Istimewa)

Merahputih.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengingatkan para pejabat untuk menempatkan jabatan sebagai alat memberi yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk meminta sesuatu yang bukan haknya.

"Awal dari korupsi adalah ketika seseorang memiliki jabatan namun berniat untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan berniat untuk memberi," ujar Jimly.

Hal itu diucapkan Jimly pada acara seminar Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk "Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Muda Islam" yang diselenggarakan GPII Jakarta Raya dan PII Jakarta Raya secara daring, Rabu (9/12).

Baca Juga:

Ilham Saputra Tanggapi Keputusan DKPP Terkait Pencopotan Dirinya

Dalam prinsip Islam, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga, mental untuk mengambil sesuatu dari sebuah jabatan adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut Islam.

"Khoirunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya," kata Jimly.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan kebanyakan persoalan korupsi berawal dari gaya hidup mewah.

Taufan menilai penanaman gaya hidup sederhana dalam pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini untuk memberi pemahaman betapa pentingnya menjalankan gaya hidup yang dianjurkan agama tersebut.

Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)
Jimly Asshiddiqie. (MP/Ponco Sulaksono)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Ahmad Sulhy menilai bahwa pendidikan antikorupsi perlu dijadikan kurikulum dalam institusi pendidikan formal.

"Sebab, banyak oknum yang senang memperjualbelikan jabatan dan pengaruh. Sehingga ke depan, butuh penanaman pendidikan antikorupsi yang lebih serius," ujar dia.

Di sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, aktivis juga harus dilibatkan terutama dalam pengawasan dan pengawalan roda pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta.

Baca Juga:

DKPP Hukum Puluhan Penyelenggara Pemilu 2019

Sulhy menambahkan, semua elemen harus ikut berperan dalam mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam rangka mencegah dan melawan budaya korupsi di DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, saya mengajak para aktivis mengawasi proses penganggaran dan penggunaan APBD DKI Jakarta termasuk penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) pada BUMD DKI Jakarta," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pendakian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup sementara hingga 20 Juli mendatang.

63 Titik Jalan Dibatasi Selama PPKM Darurat
Indonesia
63 Titik Jalan Dibatasi Selama PPKM Darurat

Termasuk penegakan hukum terhadap batas kapasitas angkutan umum dan jam operasional

Andi Widjajanto, Timses Jokowi Yang Bakal Jadi Gubernur Lemhannas
Indonesia
Andi Widjajanto, Timses Jokowi Yang Bakal Jadi Gubernur Lemhannas

Pada Pemilu 2014, Andi merupakan salah satu figur dan pemikir penting pada pemenangan Jokowi- Jusuf Kalla.

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub
Indonesia
Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

"Barusan groundbreaking Elevated Rail dan Jalur Ganda masak ngomongin survey. Ini kok udah mikir Cagub Jateng," kata Gibran

Erick Pastikan BUMN Ikuti Perintah Jokowi Amankan Pasokan Batu Bara untuk Listrik
Indonesia
Erick Pastikan BUMN Ikuti Perintah Jokowi Amankan Pasokan Batu Bara untuk Listrik

"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut," kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Minyak Goreng Satu Harga Hanya Kebijakan Temporer dan Populis
Indonesia
Minyak Goreng Satu Harga Hanya Kebijakan Temporer dan Populis

Desain kebijakan tersebut dinilai kurang tepat sasaran, mengingat subsidi diberikan untuk seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali.

Negara-Negara COP26 Janji Berhenti Pakai Batu Bara, Paling Lambat 2040
Dunia
Negara-Negara COP26 Janji Berhenti Pakai Batu Bara, Paling Lambat 2040

Sepakat menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada 2030-an di negara-negara kaya, dan 2040-an untuk negara-negara miskin.

Tolak Rusia Dikeluarkan, Tiongkok Dukung Putin Tetap Datang ke KTT G20 Bali
Indonesia
Tolak Rusia Dikeluarkan, Tiongkok Dukung Putin Tetap Datang ke KTT G20 Bali

Tiongkok menegaskan Rusia merupakan anggota penting G20

DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan
Indonesia
DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan

DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Satgas COVID-19 Tidak Rekomendasikan Tes Antigen Mandiri
Indonesia
Satgas COVID-19 Tidak Rekomendasikan Tes Antigen Mandiri

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan agar masyarakat hati-hati dalam membeli alat tes cepat antigen di pasaran.