ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (MP/Ponco)

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengungkapkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berdampak buruk pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Utamanya terhadap hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

UU ITE terbukti telah menyasar pada ekspresi-ekspresi yang sah dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang beragam, baik pembalasan maupaun pembungkapan atas kritik.

Baca Juga:

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

"Hasil riset dari ICJR mempertanyakan kembali keseimbangan antara pengaturan kebijakan pidana di dalam UU ITE dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Erasmus dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (11/3).

Erasmus menyampaikan, riset yang telah dilakukan pihaknya membenturkan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) dengan realitas sosial bekerjanya UU ITE.

Dia menyebut, sebanyak 768 perkara yang dilakukan indeksasi awal, 73 perkara dipilih untuk dilakukan profiling kasus-kasus UU ITE.

Penemuan dari riset ini memaparkan bahwa revisi atas UU ITE di tahun 2016 lalu belum memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UU ITE 2008.

Bahkan revisi yang dilakukan belum tepat sasaran, karena pasal-pasal yang berupa duplikasi dari ketentuan di dalam KUHP masih longgar dengan cakupan yang luas.

"Ancaman hukuman pidana di dalam UU ITE tidak memberikan pembobotan pemidanaan sesuai dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda," beber Erasmus.

Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id)

Erasmus tak memungkiri, UU ITE secara umum menjadi alat yang efektif untuk mengontrol perilaku warga negara di ruang daring, dengan terus menyebarkan ketakutan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.

"UU ITE telah gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan pada warga negara, serta gagal mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diharapkan," sesal Erasmus.

Oleh karena itu, riset yang dilakukan ICJR merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan rencana perubahan UU ITE ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Meski memang telah diputuskan revisi UU ITE tidak masuk dalam prolegnas 2021.

Poin-poin perubahan UU ITE meminta untuk mengembalikan kerangka pengaturan UU ITE dalam konsepsi awal yang ditujukan untuk mengatur aspek-aspek teknologi informasi.

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap UU ITE Sumber Ketidakadilan

UU ITE cukup mengatur tindak pidana yang secara spesifik terkait dengan kejahatan teknologi atau kejahatan komputer ansich.

"Ketentuan-ketentuan yang tidak relevan harusnya dikeluarkan dalam UU ITE atau diatur dalam UU lain, misalnya tentang pengaturan penyadapan atau intersepsi," pungkas Erasmus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Bunga Kredit Diminta 1 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Bunga Kredit Diminta 1 Persen

Pemerintah hanya perlu dana Rp200 triliun untuk menyuntik bunga bank, namun perekonomian nasional akan segera pulih dalam waktu singkat.

Komunitas Pers Anggap Maklumat Polri Terkait FPI Berlebihan
Indonesia
Komunitas Pers Anggap Maklumat Polri Terkait FPI Berlebihan

Komunitas Pers menyebut Maklumat Kapolri berkaitan dengan FPI berlebihan. Hal itu tidak sejalan dengan hak masyarakat untuk mendapat dan menyebarkan informasi.

Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemendagri Minta Politisi Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja

DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja.

Underpass Senen Ditutup Hingga Juli, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya
Indonesia
Underpass Senen Ditutup Hingga Juli, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya

Underpass Senen yang mengarah ke Monas, Jakarta Pusat juga sempat ditutup selama 10 hari, pada 28 April 2020

[HOAKS atau FAKTA]: Mata Uang Baru Ada Wanita Bercadar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mata Uang Baru Ada Wanita Bercadar

Di bagian tengah uang terdapat sekelompok wanita bercadar sedang berpose.

Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya
Indonesia
Jokowi Bisa Pecat Kepala Daerah Tanpa Persetujuan DPRD, Ini Aturan Rujukannya

Presiden Joko Widodo bisa memberhentikan kepala daerah.

Status Gunung Merapi Masih Siaga, Pengungsi Merapi Diminta Bertahan
Indonesia
Status Gunung Merapi Masih Siaga, Pengungsi Merapi Diminta Bertahan

Pemerintah mengimbau pada para pengungsi Gunung Merapi agar tetap bersabar dan tidak meninggalkan tempat pengungsian sementara.

Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung

Sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel telah dikerahkan

DPR Maklumi Jika Kemenhan Harus Impor Alutsista dari Luar Negeri
Indonesia
DPR Maklumi Jika Kemenhan Harus Impor Alutsista dari Luar Negeri

Ia juga mengapresiasi dorongan bagi sejumlah kementerian

Presiden Jokowi Bertolak ke Yogyakarta untuk Kunjungan Kerja
Indonesia
Presiden Jokowi Bertolak ke Yogyakarta untuk Kunjungan Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (28/2), dalam rangka kunjungan kerja.