ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu (MP/Ponco)

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu mengungkapkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berdampak buruk pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Utamanya terhadap hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

UU ITE terbukti telah menyasar pada ekspresi-ekspresi yang sah dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang beragam, baik pembalasan maupaun pembungkapan atas kritik.

Baca Juga:

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

"Hasil riset dari ICJR mempertanyakan kembali keseimbangan antara pengaturan kebijakan pidana di dalam UU ITE dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Erasmus dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (11/3).

Erasmus menyampaikan, riset yang telah dilakukan pihaknya membenturkan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) dengan realitas sosial bekerjanya UU ITE.

Dia menyebut, sebanyak 768 perkara yang dilakukan indeksasi awal, 73 perkara dipilih untuk dilakukan profiling kasus-kasus UU ITE.

Penemuan dari riset ini memaparkan bahwa revisi atas UU ITE di tahun 2016 lalu belum memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UU ITE 2008.

Bahkan revisi yang dilakukan belum tepat sasaran, karena pasal-pasal yang berupa duplikasi dari ketentuan di dalam KUHP masih longgar dengan cakupan yang luas.

"Ancaman hukuman pidana di dalam UU ITE tidak memberikan pembobotan pemidanaan sesuai dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda," beber Erasmus.

Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id)

Erasmus tak memungkiri, UU ITE secara umum menjadi alat yang efektif untuk mengontrol perilaku warga negara di ruang daring, dengan terus menyebarkan ketakutan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.

"UU ITE telah gagal dalam menghadirkan keadilan dan memberikan perlindungan pada warga negara, serta gagal mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang diharapkan," sesal Erasmus.

Oleh karena itu, riset yang dilakukan ICJR merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan rencana perubahan UU ITE ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Meski memang telah diputuskan revisi UU ITE tidak masuk dalam prolegnas 2021.

Poin-poin perubahan UU ITE meminta untuk mengembalikan kerangka pengaturan UU ITE dalam konsepsi awal yang ditujukan untuk mengatur aspek-aspek teknologi informasi.

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap UU ITE Sumber Ketidakadilan

UU ITE cukup mengatur tindak pidana yang secara spesifik terkait dengan kejahatan teknologi atau kejahatan komputer ansich.

"Ketentuan-ketentuan yang tidak relevan harusnya dikeluarkan dalam UU ITE atau diatur dalam UU lain, misalnya tentang pengaturan penyadapan atau intersepsi," pungkas Erasmus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman
Indonesia
Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan tidak menerjunkan robot canggih senilai Rp40 miliar saat kebakaran di Matraman.

Ma'ruf Amin Akui Masih Ada Ceramah Keagamaan yang Selipkan Khilafah
Indonesia
Ma'ruf Amin Akui Masih Ada Ceramah Keagamaan yang Selipkan Khilafah

Bahkan, sebagian dari mereka bersikap ekstrem

[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera

foto tersebut salah satunya dimuat dalam artikel berjudul “A viral photo in China shows how to manipulate App Store rankings the hard way”. Artikel itu dimuat di techinasia.com pada 5 Februari 2015.

Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter
Indonesia
Tanggapi Ulah Jakmania, Gibran: Di Solo Tidak Ada Konvoi Suporter

"Kalau pada akhirnya ada kerumunan suporter di Jakarta, itu bukan urusan saya. Yang jelas Solo sudah sukses adakan final Piala Menpora dengan aturan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Pembatasan Warga Asing Masuk Indonesia
Foto
Pembatasan Warga Asing Masuk Indonesia

Warga Negara Asing (WNA) melakukan validasi dokumen penerbangan di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten,

DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB
Indonesia
DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.

Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif
Indonesia
Pasca-Kebrutalan KKB, Kondisi Warga Kabupaten Puncak Berangsur Kondusif

Aktivitas masyarakat di Beoga, Kabupaten Puncak saat ini berangsur normal dan warga mulai menggelar dagangan.

Rizieq Shihab Protes Keluarganya Kehujanan di PN Jaktim
Indonesia
Rizieq Shihab Protes Keluarganya Kehujanan di PN Jaktim

Yang paling disesalkan Rizieq ialah petugas dengan tega membiarkan putrinya yang tengah hamil lima bulan kehujanan. Harusnya wanita yang sedang hamil itu harus dilindungi.

Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD
Indonesia
Gegara Gibran Potong Tunjangan Pegawai, ASN Mengadu ke DPRD

Kebijakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ribuan ASN Solo sebesar 10 persen sampai 15 persen mendapat protes dari sejumlah organisasi perangkat daerah.

Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap
Indonesia
Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap

Proses vaksinasi untuk lansia dan petugas pelayanan publik ini dilakukan secara bertahap.