ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Merahputih.com - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pemerintah harus mengkaji, mengklasifikasi serta menelusuri rekam jejak masing-masing orang dan kebijakan yang diambil pun sifatnya tidak bisa generalisir dalam pelarangan memulangkan eks WNI kombatan ISIS.

Sebab, dalam simpatisan tersebut terdapat perempuan dan anak-anak yang umumnya hanya korban. Baik korban propaganda ISIS maupun korban relasi kuasa yang timpang di keluarga.

Baca Juga:

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

Terkait pencabutan warga negara, tindakan yang menjadi sorotan adalah perobekan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS. Namun hal tersebut tidak dapat serta merta diartikan bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraannya.

Merujuk pada Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya sebuah negara adalah populasi permanen, wilayah yang tetap, pemerintahan dengan kendali yang efektif; dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hingga saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bersedia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan ISIS.

"Sehingga, pilihan untuk mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju dalam keterangannya, Jumat (14/2).

Ratusan eks WNI simpatisan ISIS dilarang pulang ke Indonesia
Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

ICJR berpandangan, pemerintah tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, karena dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.

Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa “warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

"Tidak ada dasar hukum untuk melarang WNI kembali ke Indonesia," kata Anggara.

Baca Juga:

Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

"Kami mendorong pemerintah untuk melakukan penilaian agar dapat memetakan tindakan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi," tutup Anggara. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG di akun Twitternya, @infoBMKG.

Anies Bentuk Tim Khusus Kelola Dana Pinjaman Pempus Rp12,5 Triliun
Indonesia
Anies Bentuk Tim Khusus Kelola Dana Pinjaman Pempus Rp12,5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membentuk tim khusus pinjaman dana pemulihan ekomomi dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp12,5 triliun.

Masyarakat Diminta Tak Takut jika Dites Corona
Indonesia
Masyarakat Diminta Tak Takut jika Dites Corona

Penanganan COVID-19 di Tanah Air dalam kurun waktu tiga bulan terakhir menunjukkan tren lumayan

Imbas Kerusuhan, Sejumlah Fasilitas di Lapas Manado Rusak dan Terbakar
Indonesia
Imbas Kerusuhan, Sejumlah Fasilitas di Lapas Manado Rusak dan Terbakar

"Perlengakapan senjata api lapas tetap terjaga dan aman. Alhamdulillah kondisi sudah aman dan kondusif," jelas dia.

Begini Cara Nadiem Agar Nasib Mahasiswa Tak Terkatung-katung Selama Pandemi
Indonesia
Begini Cara Nadiem Agar Nasib Mahasiswa Tak Terkatung-katung Selama Pandemi

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya gotong-royong dan dukungan pemerintah terhadap seluruh insan dan satuan pendidikan

 Rekomendasi Belum Jelas, Gibran Sudah Siapkan Posko Pemenangan Pilwakot Solo
Indonesia
Rekomendasi Belum Jelas, Gibran Sudah Siapkan Posko Pemenangan Pilwakot Solo

"Ya tim saat ini sedang fokus persiapan posko pemnangan di pusat tingkat kota di Pilwakot Solo pada tanggal 23 September mendatang," terang Gibran.

NasDem Tolak Sekolah di DKI Jadi Isolasi Kasus Corona
Indonesia
NasDem Tolak Sekolah di DKI Jadi Isolasi Kasus Corona

menurut dia, masih banyak gedung lain di Jakarta yang layak layak dijadikan tempat isolasi pasien terinfeksi COVID-19

MPR Tuding Papua Terus Bergejolak Ada yang Bermain
Indonesia
MPR Tuding Papua Terus Bergejolak Ada yang Bermain

Memang ada pihak yang ingin agar image Papua tidak aman

Kemenkes Jadi Penyumbang Klaster COVID-19 Terbanyak di Jakarta
Indonesia
Kemenkes Jadi Penyumbang Klaster COVID-19 Terbanyak di Jakarta

Rinciannya ada 139 kasus COVID-19 di kantor pusat Kemenkes, kemudian 49 kasus berada di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes).

Kerusuhan di Madina, Enam Personel Kepolisian Luka-luka
Indonesia
Kerusuhan di Madina, Enam Personel Kepolisian Luka-luka

Kerusuhan ini disebabkan adanya masyarakat yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu.