ICJR Nilai Hukuman Mati Hanya Kebijakan Populis Jokowi Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019). ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Merahputih.com - Institute For Criminal Justice Reform (IJCR) mengingatkan Presiden Joko Sidodo agar berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi terutama dalam mengancam akan menghukum mati koruptor.

ICJR mengatakan, penggunaan hukuman yang keras selama ini tidak pernah menunjukkan hasil yang diharapkan.

"ICJR memandang bahwa pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif jika memaksimalkan langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat (13/12).

Baca Juga:

Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Penghukuman keras seperti hukuman mati khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia justru malah tidak akan efektif.

Seperti Tiongkok, sekalipun telah menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tidak mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Sejak 2015 hingga 2018 nilai Indeks Persepsi Korupsi negara Tiongkok masih berkisar antara 37 hingga 41. Nilai tersebut pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 pada 2015 hingga 2018.

"Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi," sebut Anggara.

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Menkopolhukam Mahfud MD. ANTARA FOTO/desca Lidya Natalia.

Namun sebaliknya, tanpa menerapkan hukuman mati pun, negara-negara seperti di kawasan Australia dan Eropa tersebut terbukti dapat berhasil terbebas dari masalah korupsi.

ICJR mengingatkan agar Jokowi dapat menghindari budaya 'penal populism' khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Penal populism hanya mengandalkan suasana emosional sesaat tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan berbasis bukti/data yang dapat mendukung pemilihan kebijakan yang dimaksud," ucapnya.

Baca Juga:

Mahfud MD: Korupsi Memotong Urat Nadi Kehidupan Bangsa

Mereka mendesak, Jokowi perlu mendorong gebrakan-gebrakan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dengan mereformasi sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

Dalam acara peringatan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2019, Joko Widodo memberikan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai kemungkinan penjatuhan hukuman mati bagi koruptor yang dilontarkan oleh salah satu siswa di SMKN 57 Jakarta.

Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan penjatuhan hukuman mati dalam kasus korupsi jika masyarakat memang menghendaki. Namun Presiden sepertinya perlu berkali-kali. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH