Ibu Kota Provinsi Pindah, Walkot Banjarmasin Pertimbangkan Gugat UU Kalimantan Selatan. (Foto:google map)

MerahPutih.com - DPR RI di rapat paripurna, Selasa (15/2), resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi undang-undang (UU), salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan Bab II Pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal selama ini Kota Banjarmasin.

Baca Juga:

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan Pindah ke Banjarbaru

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan, keputusan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru merupakan keputusan tiba-tiba.

"Bahasa sederhananya, pemindahan ini seperti, untuk keputusannya ya, bukan prosesnya, keputusannya tiba-tiba," ujar Ibnu Sina.

Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpinnya selama dua periode jalan ini hingga 2024 nanti merasa tidak pernah dilibatkan hingga undang-undang itu berproses dan disahkan DPR RI pada 15 Februari 2022.

"Kami merasa tidak pernah ditanya, makanya saya bertanya ini aspirasi siapa," ujar Ibnu Sina.

Ibnu Sina menegaskan, keputusan disepakati pada masa Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur Rosehan NB (2005--2010), hanya pemindahan pusat perkantoran dari wilayah Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

"Di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi saat itu juga hanya pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota provinsi," katanya lagi.

Ia menegaskan, saat itu, dirinya terlibat langsung pada keputusan RPJMD, karena sebagai anggota legislatif.

"Saya ketua Komisi I saat itu yang membahas tentang pemindahan perkantoran baru Pemprov Kalsel ke Kota Banjarbaru tersebut, jadi saya paham betul, tidak ada pemindahan ibu kota provinsi," ujarnya pula.

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota H Arifin Noor saat menyampaikan keterangan di Balai Kota Banjarmasin. ANTARA/Sukarli
Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota H Arifin Noor saat menyampaikan keterangan di Balai Kota Banjarmasin. ANTARA/Sukarli

Ia menegaskan, pemindahan pusat pemerintahan itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel.

"Sebab Kota Banjarmasin merupakan kota bersejarah yang sudah selama 495 tahun jadi ibu kota provinsi. Biasa pemindahan ibu kota daerah itu dimulai prosesnya dari bawah, tidak tiba-tiba keputusannya disepakati seperti ini," katanya lagi.

Keputusan pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ini, Ibnu Sina menyampaikan mempertimbangkan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Aspirasi masyarakat, khususnya warga Kota Banjarmasin saya amati beberapa hari ini ada keinginan kuat untuk melakukan upaya hukum, baik judicial review ataupun yang lainnya," kata Ibnu Sina dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandara YIA Dipadati Nyaris 10 Ribu Penumpang Arus Balik Mudik
Indonesia
Bandara YIA Dipadati Nyaris 10 Ribu Penumpang Arus Balik Mudik

Angkasa Pura 1 sebagai pengelola bandara YIA mencatat bandara ini dipenuhi nyaris 10 ribu penumpang perhari yang datang dan berangkat.

Baleg Bakal Lakukan Pendekatan Sosiokultural Terhadap RUU PKS
Indonesia
Baleg Bakal Lakukan Pendekatan Sosiokultural Terhadap RUU PKS

Saat ini, Baleg belum memiliki draf RUU PKS karena masih dalam proses penyusunan dan akan dipresentasikan di awal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang akan dimulai pada 16 Agustus.

Perusahaan yang Paksa Karyawannya ke Kantor Saat PPKM Darurat Siap-Siap Dipidana
Indonesia
Perusahaan yang Paksa Karyawannya ke Kantor Saat PPKM Darurat Siap-Siap Dipidana

Polisi menemukan sejumlah perusahaan nonesensial yang berada di Jakarta masih mempekerjakan karyawannya

Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan
Indonesia
Pemanggilan BEM UI Sarat Konflik Kepentingan Karena Rektor Rangkap Jabatan

Kajian itu bukan hanya terkait Ari Kuncoro saja

Meski Ekonomi Global Sulit, Jokowi Minta Semua Lembaga Tetap Dukung Pemilu 2024
Indonesia
Meski Ekonomi Global Sulit, Jokowi Minta Semua Lembaga Tetap Dukung Pemilu 2024

Pemilu 2024 didepan mata. Namun, situasi perekonomian global masih dalam kategori sulit. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tahapan Pemilu 2024 akan tetap dimulai pada Juni 2022.

Diduetkan dengan Erick hingga Sandi, Ganjar Unggul Tipis di Simulasi Capres-Cawapres
Indonesia
Diduetkan dengan Erick hingga Sandi, Ganjar Unggul Tipis di Simulasi Capres-Cawapres

Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei simulasi duet elektabilitas bakal calon presiden-calon wakil presiden jelang Pilpres 2024.

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang
Indonesia
Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

hal lain yang perlu mendapat perhatian penyelenggara pemilu, adalah pemilih akan sulit menjaga kemurnian suaranya karena serangan dan tekanan politik uang yang tidak terbendung yang melibatkan orang kuat di sekitarnya.

Jakarta Fair Sedot 300 Ribu Lebih Pengunjung dalam Empat Hari
Indonesia
Jakarta Fair Sedot 300 Ribu Lebih Pengunjung dalam Empat Hari

Antusiasme masyarakat untuk datang ke Jakarta Fair 2022 sangat tinggi.

4 Terduga Teroris Ditangkap di Banten dan Jabar
Indonesia
4 Terduga Teroris Ditangkap di Banten dan Jabar

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri kembali menangkap empat orang terduga teroris di wilayah Banten dan Jawa Barat.

Lihat Langsung RS Penuh Pasien COVID-19, Legislator Ini Minta PPKM Darurat Dikaji Ulang
Indonesia
Lihat Langsung RS Penuh Pasien COVID-19, Legislator Ini Minta PPKM Darurat Dikaji Ulang

Belum lagi banyak masyarakat terdampak akibat adanya PPKM Darurat