Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim, Begini Reaksi Juara Dunia BWF 2019
MerahPutih.com - Pebulutangkis Indonesia, Hendra Setiawan memberikan respons terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
Pasangan Mohammad Ahsan itu menilai Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi saat ini sudah terlalu padat dengan aktifitasnya.
Baca Juga
Fantastis, Ahsan/Hendra Raih Juara Dunia untuk Ketiga Kalinya
"(Pemindahan ibu kota) Juga buat pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan juga," ujarnya dilansir Antara, Selasa (27/8).
Pasangan peringkat dua dunia ini baru saja menjuarai Kejuaraan Dunia Bulu tangkis di Basel, Swiss, Minggu (25/8). Pada laga final mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 25-23, 9-21, 21-15.
Bagi pasangan dengan julukan The Daddies ini, predikat juara dunia bukan yang pertama karena pada 2013 dan 2015 juga sukses digenggam. Namun, untuk Hendra Setiawan jauh lebih banyak karena pada 2007 juga meraihnya namun bersama pasangan lain yaitu Markis Kido.
Baca Juga
Anak Buah Prabowo Anggap Pemindahan Ibu Kota Keputusan Gegabah
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.
"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan dan dipilihnya Kalimantan Timur karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yaitu risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia.
Baca Juga
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib Istana Negara?
Selanjutnya lokasi ibu kota batu berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Selain itu memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. (*)