Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Irene Sokoy asal Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Papua. Audit yang dilakukan dari Kemendagri mencakup aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah mengirimkan tim ke Papua terkait dugaan penolakan penanganan rumah sakit yang menyebabkan Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia.
"Sekarang kita sudah kirim tim, sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya di mana," kata Menkes Budi Gunadi Saidkin ditemui usai membuka The 1st National Forum of The Indonesian Health Council di Jakarta, Selasa (25/11).
Baca juga:
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Tim yang dikirim oleh Kemenkes akan melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan setempat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Tidak hanya itu, Menkes juga memastikan sudah berbicara dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri terkait dengan kasus tersebut.
Kemenkes menyambut baik keinginan Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan perbaikan di rumah sakit yang berada di bawah pemerintah daerah.
"Kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua," tuturnya.
Ia menegaskan, dengan perbaikan itu diharapkan tidak akan lagi terulang kejadian seperti kasus Irene Sokoy.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada seluruh rumah sakit, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar tak ada lagi warga yang tidak ditangani atau dilayani, menyusul kasus ibu hamil di Papua yang ditolak sejumlah rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia.
Puan mengatakan kasus di Papua itu menjadi perhatian serius dari DPR RI dan akan meminta kepada komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal yang terkait dengan penanganan kesehatan.
"Jadi, jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini," kata Puan.
