Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan

Kemenhut duga ada aktivitas ilegal yang bikin hutan rusak. Foto: Dok. Kementerian Kehutanan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mendesak pemerintah segera melakukan rehabilitasi menyeluruh kawasan Hutan Bukit Barisan.

Desakan tersebut menyusul menyusutnya tutupan hutan di Sumatera Barat yang dinilai meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

Rina menyampaikan hal itu merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan bahwa banjir di Sumatera Barat tidak hanya dipicu hujan ekstrem, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya tutupan hutan serta kondisi geomorfologi wilayah.

"Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup harus ditindaklanjuti secara konkret. Ini menjadi alarm serius bagi kondisi hutan di Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan harus segera melakukan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

Ia menjelaskan, Pegunungan Bukit Barisan merupakan kawasan penyangga ekologis utama Pulau Sumatera. Namun, alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi hutan dan menurunkan kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap air serta menahan curah hujan tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, tutupan hutan di Sumatera Barat saat ini diperkirakan berada di bawah 30 persen.

Sementara itu, dari 16 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak, tutupan hutan rata-rata hanya sekitar 38 persen. Kondisi tersebut dinilai memperbesar potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah dengan lereng curam yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

“Ketika fungsi ekologis hutan melemah, dampaknya sangat nyata. Banjir dan longsor menimbulkan korban jiwa, merusak ribuan rumah, serta berdampak pada fasilitas pendidikan dan keagamaan,” katanya.

Baca juga:

Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan

Rina juga mengungkapkan, rehabilitasi Hutan Bukit Barisan penting tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Ia mendorong agar rehabilitasi dilakukan melalui reboisasi berbasis DAS, pengendalian alih fungsi lahan, serta pelibatan masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Selain itu, upaya tersebut juga dinilai penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi habitat berbagai spesies endemik di kawasan Bukit Barisan.

"Kami berharap pemerintah menjadikan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan sebagai prioritas nasional demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Sumatera,” pungkasnya. (Pon)

#Hutan #Sumatera Barat #Komisi IV DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Jaga Hutan Sesuai Perintah Presiden, Kabaharkam Siapkan Polisi Khusus Kehutanan
Kepolisian telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Jaga Hutan Sesuai Perintah Presiden, Kabaharkam Siapkan Polisi Khusus Kehutanan
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Negara Kembali Ambil 259.230,73 Hektare Lahan Lewat Satgas PKH
Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Negara Kembali Ambil 259.230,73 Hektare Lahan Lewat Satgas PKH
Indonesia
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Pengungkapan perkara tersebut dilakukan melalui berbagai sumber informasi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Indonesia
Prakiraan Cuaca BMKG: Padang Waspada Hujan Lebat, Kota Besar Lain Berawan pada Kamis, 17 September
BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah kota besar pada Kamis, 17 September.
Frengky Aruan - Kamis, 17 September 2026
Prakiraan Cuaca BMKG: Padang Waspada Hujan Lebat, Kota Besar Lain Berawan pada Kamis, 17 September
Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
BNPB Minta Warga Waspada Karhutla, Jangan Buka Lahan dengan Cara Membakar
BNPB meminta warga mewaspadai karhutla. BNPB meminta jangan membuka lahan dengan cara membakar.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
BNPB Minta Warga Waspada Karhutla, Jangan Buka Lahan dengan Cara Membakar
Indonesia
Satwa Dilindungi Kasturi Kepala Hitam, Kakatua Koki dan Nusu Bayan Diperjualbelikan di Facebook
Dari pemeriksaan di lokasi, tim menemukan tujuh ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. MH beserta seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Satwa Dilindungi Kasturi Kepala Hitam, Kakatua Koki dan Nusu Bayan Diperjualbelikan di Facebook
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Bagikan