Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan Mensos Juliari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tindak pidana korupsi yang dilakukan mentan Menteri Kelautan dan Perikana, Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dinila layak diganjar dengan hukuman mati.

Hal ini lantaran rentang waktu korupsi yang Edhy dan Juliari lakukan terjadi saat Indonesia tengah dilanda bencana pandemi COVID-19.

"Undang-undangnya memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," kata Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati

Menurut Agus, hukuman mati terhadap dua mantan menteri Presiden Jokowi itu, bisa menjadi efek jera untuk mencegah perilaku koruptif para pejabat negara.

"Mungkin pertimbangan penting lainnya, efek pencegahan, karena hukuman mati akan membuat orang takut atau jera melakukan korupsi (deterrent effect)," ujar Agus.

Tak hanya hukuman mati, Agus bahkan mendorong agar kedua tersangka ini bisa dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Agus menilai, pasal TPPU layak diterapkan lantaran belakangan mulai terkuak adanya pihak-pihak lain yang turut kecipratan duit hasil korupsi Edhy dan Juliari.

"Hukuman maksimal lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan," kata Agus.

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: Ponco)
Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: Ponco)

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara layak untuk dituntut dengan ancaman hukuman mati.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Eddy Hiariej ini, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk "Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi" yang ditayangkan secara daring, Selasa (16/2).

"Kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari Batubara) melakukan perbuatan korupsi yang kemudian terkena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Wamenkumham.

Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima suap kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Bekas elite Partai Gerindra itu ditetapkan tersangka bersama enam orang lainnya setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 November 2020.

Sekitar 10 hari kemudian atau tepatnya pada Minggu (6/12), KPK menjerat Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Menurut Eddy, kedua mantan menteri kabinet Indonesia Maju itu layak dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

"Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor," kata Eddy. (Pon)

Baca Juga:

Amnesty International Indonesia Sebut 143 Negara Sudah Hapuskan Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KNKT Butuh Waktu Seminggu Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
KNKT Butuh Waktu Seminggu Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

"Kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu," kata Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono

Tahun Baru Islam 1442 H Momentum Teguhkan Persatuan Menuju Indonesia Maju
Indonesia
Tahun Baru Islam 1442 H Momentum Teguhkan Persatuan Menuju Indonesia Maju

"Mari manfaatkan momentum 1 Muharram 1442 H untuk teguhkan persatuan menuju dan mewujudkan Indonesia maju," kata Menteri Agama Fachrul Razi

Purnomo Ditolak Mundur PDIP Solo, Gibran: Kompetitor Adalah Teman dan Saudara
Indonesia
Purnomo Ditolak Mundur PDIP Solo, Gibran: Kompetitor Adalah Teman dan Saudara

Gibran menegaskan tidak mempermasalahkan lawannya itu tetap maju di Pilwakot Solo.

Pasca Pembubaran Midodareni, Polisi Razia Persembunyian Kelompok Intoleran
Indonesia
Pasca Pembubaran Midodareni, Polisi Razia Persembunyian Kelompok Intoleran

Tidak ada ruang bagi kelompok intoleran di Solo. Polresta Surakarta tidak segan menindak tegas para pelaku intoleran.

Adik Kandung Amrozi Sebut Mantan Teroris Butuh Penanganan Khusus
Indonesia
Adik Kandung Amrozi Sebut Mantan Teroris Butuh Penanganan Khusus

"Saya ibaratkan, terorisme itu sebuah penyakit yang tingkatannya sudah level komplikasi. Butuh penanganan khusus, butuh dokter spesialis. Jangan sampai sakit komplikasi, hanya dikasih obat lambung saja," kata Ali Fauzi

Bareskrim Polri Gerebek Karaoke di BSD Diduga Perdagangkan Orang
Indonesia
Bareskrim Polri Gerebek Karaoke di BSD Diduga Perdagangkan Orang

Tempat karaoke itu diketahui telah beroperasi sejak awal Juni 2020 sampai dengan saat ini

KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan
Indonesia
KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan

Pasca adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP hanya menangani pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari lembaganya permanen.

Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia
Indonesia
Australia Bakal Bangun RS Senilai USD1 Miliar di Indonesia

Bahlil Lahadalia menegaskan, bakal memberikan privilege (hak istimewa) khusus berupa insentif fiskalnya maupun insentif lainnya.

Perkara Pemukulan Nurhadi Terhadap Anak Buah Firli Bahuri Dilimpahkan
Indonesia
Perkara Pemukulan Nurhadi Terhadap Anak Buah Firli Bahuri Dilimpahkan

Sejauh ini, sudah dua orang saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut

Diciduk KPK, Nurdin Abdullah: Saya Lagi Tidur, Dijemput
Indonesia
Diciduk KPK, Nurdin Abdullah: Saya Lagi Tidur, Dijemput

Nurdin Abdullah yang mengenakan topi biru, jaket hitam, dan masker putih ini mengaku sedang tidur saat ditangkap tim penindakan KPK.