Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi Logo Jiwasraya (ANTARA)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk mengajukan kasasi terkait pengurangan masa hukuman terdakwa perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang sebelumnya seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara tersebut Bima Suprayoga menyatakan, pihaknya memang belum menerima putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas pengurangan masa hukuman Hary Prasetyo.

"Setelah diterima (putusan PT DKi Jakarta) baru kami ada waktu untuk pelajari. Sesuai KUHAP kan diatur, kemudian baru kami menentukan sikap. Semua terbuka kemungkinan termasuk mengajukan kasasi," kata Bima kepada wartawan, Kamis (25/2).

Baca Juga:

Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Terkait Potongan Vonis Koruptor Jiwasraya

Oleh karena itu, Bima mengatakan, pihaknya masih menunggu dan belum mengambil keputusan sebelum laporan penerimaan putusan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono bilang, pihaknya baru mendengar keputusan pengurangan masa tahanan Hary Prasetyo dari media. Sejauh ini, belum ada laporan dari PT DKI Jakarta atas keputusan mengurangi hukuman dari seumur hidup menjadi hanya 20 tahun saja.

Ilustrasi - Kejaksaan Agung (ANTARA FOTO)
Ilustrasi - Kejaksaan Agung (ANTARA FOTO)

Sebelumnya, majelis hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Haryono tetap menyatakan bahwa Hary terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Namun, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum Hary tidak memuat hal-hal baru.

Baca Juga:

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

Lebih lanjut, majelis hakim PT DKI Jakarta menilai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Hary. Sebab, vonis di tingkat pertama kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. (Pon)

Baca Juga:

Korupsi Asabri, Kejagung Dalami Perbuatan Melawan Hukum Taipan Properti Tan Kian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Diminta Lobi Kemenperin Cabut Izin Perusahaan Nakal Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Lobi Kemenperin Cabut Izin Perusahaan Nakal Selama PSBB

Sebab, kata dia, bila perusahaan masih dibekingi Kemenperin Pemda DKI tak bisa berindak bila perusahaan melanggar PSBB.

Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) kembali memanggil pihak kepolisian.

Purnomo Mundur, Gibran Tetap Konsisten Maju Pilwakot Solo
Indonesia
Purnomo Mundur, Gibran Tetap Konsisten Maju Pilwakot Solo

"Tanya sendiri sama Pak Purnomo soal itu (mundur dari Pilwakot). Nanti saja (bicara politik). Sekarang sedang terjadi musibah. Saya fokus kemanusiaan dulu," ujar Gibran.

Tahu Tempe Tak Lagi Langka, Harga Masih Naik
Indonesia
Tahu Tempe Tak Lagi Langka, Harga Masih Naik

Tahu dan tempe menjadi barang yang langka pada awal tahun 2021. Tapi kini, keberadaan lauk pauk itu sudah muncul kembali di pasaran.

DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

DPR mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk kembali bangkit melalui kontribusi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development.

KPK Garap Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo
Indonesia
Anggia Tesalonika Akui Terima Mobil hingga Disewakan Apartemen oleh Edhy Prabowo

Sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Anggia Tesalonika Kloer mengakui menerima mobil hingga disewakan apartemen oleh Edhy Prabowo.

Banten Diguncang Gempa 5,4 Magnitudo, Terasa hingga Jakarta
Indonesia
Banten Diguncang Gempa 5,4 Magnitudo, Terasa hingga Jakarta

Kedalaman gempa 82 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.

Tangkap Djoko Tjandra, Polisi Diminta Jangan Takabur
Indonesia
Tangkap Djoko Tjandra, Polisi Diminta Jangan Takabur

Pasalnya, persoalan korupsi di Indonesia disebut Jerry sebagai extraordinary crime alias kejahatan luar biasa yang perlu sinergitas antar institusi penegak hukum.

Pemprov DKI Didesak Tetap Bayar THR Pasukan Oranye
Indonesia
Pemprov DKI Didesak Tetap Bayar THR Pasukan Oranye

Pihaknya memang mendapat laporan bahwa gaji masih lancar diterima. Namun, perkara THR belum ada informasi lebih lanjut.