Hukuman Disiplin Bakal Diberikan Pada ASN Penerima Bantuan Sosial Ilustrasi PNS. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Adanya temuan data 31.624 aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan pemerintah oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perlu pemeriksaan lebih dalam.

Hal itu diungkapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo,

Ia menegaskan, untuk mengetahui sengaja atau tidaknya mereka melakukan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang untuk menetapkan diri sebagai penerima bantuan sosial.

Baca Juga:

Pemkot Jakpus Bantah Risma Soal ASN di Menteng Terima Bansos

Ia menegaskan, ASN memiliki penghasilan tetap dari pemerintah sehingga tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial (bansos).

"Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Tjahjo Kumolo berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/11).

Terkait sanksi yang diberikan kepada ASN penerima bantuan sosial, menurut Tjahjo Kumolo, Jika terbukti ASN yang bersangkutan melakukan tindakan curang, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PNS
PNS. (Foto: Kemenpan RB)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontuna, disebutkan penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Ada pula Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak serta mempunyai kriteria masalah sosial.

"Seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam 6 Bulan, Indonesia Digoyang 4.701 Gempa
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Indonesia Digoyang 4.701 Gempa

"Tren aktivitas gempa tektonik di indonesia selama periode Januari-Juni tampak terjadi peningkatan," ungkap Daryono.

Ada Barikade Halau Peserta Reuni 212, Karyawan di Kawasan Monas Wajib Tunjukkan ID
Indonesia
Ada Barikade Halau Peserta Reuni 212, Karyawan di Kawasan Monas Wajib Tunjukkan ID

Jalur protokol yang ditutup meliputi Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran dan Jalan Museum.

Bupati Cirebon Bantu Renovasi Rumah Kuli Bangunan yang Dipecat Sekuriti
Indonesia
Bupati Cirebon Bantu Renovasi Rumah Kuli Bangunan yang Dipecat Sekuriti

Imron berjanji akan membantu merenovasi rumah yang saat ini ditempati Sudrajat.

Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan
Indonesia
Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan

Izin melintas ini hanya ada di jam tertentu

BEM SI Minta Pemerintah Serius Atasi Ancaman Terorisme
Indonesia
BEM SI Minta Pemerintah Serius Atasi Ancaman Terorisme

“Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus melibatkan semua pihak,” sambungnya.

Penyaluran Bansos di Kota Bandung Tidak Boleh Ada Potongan
Indonesia
Penyaluran Bansos di Kota Bandung Tidak Boleh Ada Potongan

Pemerintah Kota Bandung kembali menyalurkan Bantuan Sosial PPKM Darurat 2021 berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Penyaluran bansos ini dilaksanakan sekali selama masa PPKM Darurat.

Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta
Indonesia
Komnas HAM Selidiki Dugaan Penyiksaan Napi di Lapas Narkotika Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memantau sekaligus menyelidiki dugaan penyiksaan yang dialami narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

Sunarta Diharap Atasi Pelanggaran HAM Berat Agar Tak 'Digoreng' Saat Ada Agenda Poltik
Indonesia
Begini Cara Pengajuan STRP untuk Pekerja Keluar Masuk DKI Jakarta
Indonesia
Begini Cara Pengajuan STRP untuk Pekerja Keluar Masuk DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membelakukan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi pekerja yang akan masuk ke Ibu Kota.

Berkurang 42 Orang, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Tak Lebih dari 1.200 orang
Indonesia
Berkurang 42 Orang, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Tak Lebih dari 1.200 orang

Para pasien COVID-19 itu dirawat di tower 4, 5, 6 dan 7