Hukuman Jadi 9 Tahun, Edhy Prabowo Melawan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengikuti sidang vonis melalui "video conference" pada Kamis (15/7/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Proses hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum tuntas. Eks Waketum Partai Gerindra itu mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hal tersebut diketahui dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim penasihat hukum Edhy sudah mengajukan upaya hukum kasasi pada 17 November 2021.

Baca Juga

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

"Pemohon kasasi Edhy Prabowo," dikutip dari situs SIPP PN Jakarta Pusat, Jumat (26/11).

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan tim kuasa hukum Edhy Prabowo. PT DKI memperberat vonis Edhy dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Hakim PT DKI juga mewajibkan Edhy membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Uang itu harus dibayar Edhy dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa unuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Baca Juga

KPK Siap Hadapi Banding Edhy Prabowo

Selain itu, hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak Edhy selesai menjalani pidana pokok.

Vonis PT DKI lebih tinggi dari vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Pon)

Baca Juga

9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Tersangka Kasus Bansos ke Sejumlah Pihak

Temuan ini didalami tim penyidik lewat PNS Kemensos bernama Fahri Isnanta yang diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Rabu (31/3).

Jokowi Resmikan Bandara Ngloram di Cepu
Indonesia
Jokowi Resmikan Bandara Ngloram di Cepu

Kehadiran Bandara Ngolram tersebut diharapkan dapat mempercepat aktivitas ekonomi baik di Kabupaten Blora, Bojonegoro, Tubang, Ngawi, Purwodadi hingga Rembang.

Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos
Indonesia
Cerita Cinta Istri Muda di Balik Kasus Suap Bansos

"Sifat jahat dari MJS semakin terlihat ketika memindah semua uang yang dia minta dari vendor ke rumahnya bersama Daning Saraswati di Komplek Yara E5-7 Jakarta Gardenia City Cakung. Tentu saja ada uang yang dia sengaja bawa ke Bandung ke rumah istri tuanya," imbuh Maqdir.

Puan Kirim Sinyal Tak Lagi Jadi Caleg 2024
Indonesia
Puan Kirim Sinyal Tak Lagi Jadi Caleg 2024

"Pemilu 2024 itu mungkin sebelum Lebaran, mungkin setelah Lebaran. Pokoknya semua harus siap," kata Puan.

Ingat, Mulai 2022 Vaksin Sinovac Hanya Untuk Anak 6-11 Tahun
Indonesia
 Kota Yogyakarta Buka 268 Formasi PPPK Buat Guru Honorer dan Guru Swasta
Indonesia
Kota Yogyakarta Buka 268 Formasi PPPK Buat Guru Honorer dan Guru Swasta

Alokasi formasi untuk umum sebanyak 535 dan 11 formasi untuk pendaftar disabilitas. Sedangkan formasi untuk PPPK tenaga kesehatan dan teknis sebanyak 116 orang.

PPKM Turun ke Level 3, PTM di Kota Yogyakarta Menunggu Hasil Kajian Epidemiologi
Indonesia
PPKM Turun ke Level 3, PTM di Kota Yogyakarta Menunggu Hasil Kajian Epidemiologi

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyatakan, pihaknya masih menunggu kajian tentang potensi penularan virus COVID-19 jika PTM dilakukan.

PLN Jadikan Limbah Batu Bara Untuk Bangun Rumah Warga
Indonesia
PLN Jadikan Limbah Batu Bara Untuk Bangun Rumah Warga

Dalam hitungan PLN, satu rumah tipe 72 membutuhkan sekitar 1.600 batako melalui pemanfaatan 11 ton FABA sebagai bahan baku pembuatan.

75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah
Indonesia
75 Pegawai KPK Menolak Dipecat dan Pembinaan Setelah Dicap Merah

51 orang dinilai merah dari hasil rapat pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumhan. Sedangkan, 24 bisa lolos setelah dilakukan pembinaan sebelum diangkat jadi PNS.

Insiden Tabrakan LRT Jabodetabek Bikin Khawatir Warga
Indonesia
Insiden Tabrakan LRT Jabodetabek Bikin Khawatir Warga

Insiden tabrakan rangkaian kereta LRT Jabodetabek antara Stasiun Harjamukti, Stasiun Ciracas, Jakarta Timur, yang terjadi pada Senin (25/10) bisa menimbulkan kekhawatiran warga.