Hukuman bagi Warga Nekat Mudik Tengah Dibahas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. ANTARA/Andi Firdaus/am.

MerahPutih.com - Pemerintah menggodok penerapan sanksi bagi warga yang nekat mudik Lebaran tahun 2021.

Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah melarang mudik tahun ini, bahkan di Surat Edaran Nomor 12 Tahun 21 diatur secara ketat. Terutama persyaratan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan berbagai moda transportasi.

"Untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," ujar Wiku dalam siaran langsung di YouTube Setpres, Selasa (30/3).

Baca Juga:

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Wiku mengatakan, naiknya angka kasus akibat liburan panjang berimplikasi langsung pada kenaikan keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan.

“Dan yang paling kita takutkan tentunya adalah naiknya kematian,” katanya.

Mengingat, kata Wiku, Indonesia telah berhasil menurunkan kasus baru COVID-19 selama beberapa bulan terakhir.

“Kebijakan pelarangan Mudik di tahun 2021 diharapkan mampu menjaga momentum penurunan kasus tersebut,” tegasnya.

Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Wiku mengatakan, keputusan untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik bukan keputusan yang mudah.

“Terlebih mengingat ini adalah momentum kedua Lebaran yang kita lewati di tengah masa pandemi," jelas Wiku.

Wiku mengatakan, satgas berharap masyarakat dapat menaati keputusan ini agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi.

“Dan masyarakat bisa kembali berkumpul bersama keluarga di perayaan-perayaan besar berikutnya,” paparnya.

Baca Juga:

Larangan Mudik Dinilai Kebijakan Tak Konsisten

Wiku juga menjelaskan soal penerapan GeNose yang tercantum dalam SE 12 Tahun 2021 itu.

Kemudahan pemeriksaan COVID-19 dalam SE tersebut terbit berdekatan dengan larangan mudik 2021.

Atas hal tersebut, pemerintah juga bakal mengatur teknis operasional untuk menghindari lonjakan kasus di momen Lebaran. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Anies Soal Pembukaan Kembali Bioskop di Jakarta
Indonesia
Kata Anies Soal Pembukaan Kembali Bioskop di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan hiburan bioskop beroperasi kembali di saat penetapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3.

Gapeka 2021, KAI Daop 8 Ringkas Waktu Rute Malang - Bandung hingga 150 Menit
Indonesia
Gapeka 2021, KAI Daop 8 Ringkas Waktu Rute Malang - Bandung hingga 150 Menit

Gunakan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2021, waktu perjalanan kereta api semakin singkat sehingga berefek sebagian KA berubah jadwal keberangkatan mulai Rabu (10/2) besok.

Rumah Sakit di Perbatasan Kesulitan Dapat Pasokan Oksigen
Indonesia
Rumah Sakit di Perbatasan Kesulitan Dapat Pasokan Oksigen

Sejumlah rumah sakit di Tarakan, harus mengantre untuk mendapatkan pasokan oksigen di pabrik pengisian oksigen yang jaraknya 40 menit dari pusat kota.

4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru
Indonesia
4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru

Semakin tinggi reproduction number suatu penyakit maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat begitu juga sebaliknya.

Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten
Indonesia
Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten

Setelah melakukan peninjauan vaksinasi massal, mantan Wali Kota Solo ini berencana menjajal Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Yogyakarta-Klaten.

Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial
Indonesia
Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial

Seluruh penyuluh sosial berperan aktif bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya.

Potensi Hujan Deras Disertai Kilat Terjadi di 3 Wilayah Jakarta
Indonesia
Potensi Hujan Deras Disertai Kilat Terjadi di 3 Wilayah Jakarta

Hujan ringan akan dialami beberapa wilayah pada pagi hari di antaranya Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara.

Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19
Indonesia
Satgas Kritik Lemahnya Kinerja 5 Provinsi Dalam Kendalikan COVID-19

Dari data yang diterima Satgas, kelima provinsi ini memiliki jumlah posko yang tak proporsional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Ancol Membludak, Cak Imin Kritik Larangan Ziarah Kubur di Jakarta
Indonesia
Ancol Membludak, Cak Imin Kritik Larangan Ziarah Kubur di Jakarta

Pemda Jakarta terlambat ketika akhirnya mengambil kebijakan penutupan Ancol pada Sabtu (15/5) pasca-kejadian membludak-nya pengunjung pada Jumat (14/5).

Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis
Indonesia
Ajang Formula E, Sekda DKI: Kita Tidak Ada yang Pesimistis

DKI Jakarta akan tetap tancap gas menggelar perhelatan mobil balap Formula E pada Juni 2022 mendatang.