Hujan Deras Mulai Sering Turun, PDIP Ajak Rakyat Waspadai La Nina Pelatihan kebencanaan "Lanina, Fenomena dan Dampaknya" oleh PDIP. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh rakyat Indonesia mulai mewaspadai potensi bencana alam akibat La Nina, yang tanda-tandanya sudah kelihatan dengan seringnya turun hujan deras.

Ketua DPP PDIP Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning mengatakan, hari ini, Rabu (27/10) pihaknya melaksanakan pelatihan kebencanaan "Lanina, Fenomena dan Dampaknya", secara offline dan daring.

Acara ini dilakukan mendadak karena diperintahkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

Hadapi Fenomena Ekstrem La Nina, Pemprov DKI Beli Belasan Pompa Mobile

"Karena beliau (Megawati, red) sudah melihat situasi seperti ini. Sudah mendung, tadi pagi saja hujan sangat deras, maka langsung memerintahkan secara mendadak," kata Ribka.

"Kita ingin ada kepedulian kita terhadap rakyat Indonesia untuk mengantisipasi adanya La Nina, fenomena dan dampaknya," tambahnya.

Dan untuk pelatihan ini, yang diundang adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial RI. Semua badan itu saling terkait satu dengan yang lainnya jika menyangkut kebencanaan.

"Hari ini dihadirkan juga Mbak Mensos Tri Rismaharini, supaya nanti terjadi La Nina ini kita bisa berkoordinasi dengan cepat, apa yang bisa kita buat untuk kepentingan rakyat Indonesia yang terdampak La nina dan fenomenanya," kata Ribka.

Pelatihan kebencanaan "Lanina, Fenomena dan Dampaknya" oleh PDIP. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Pelatihan kebencanaan "Lanina, Fenomena dan Dampaknya" oleh PDIP. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Di acara itu, Megawati hadir secara virtual. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir langsung untuk membuka bersama Wasekjen Sadarestuwati dan Ketua DPP PDIP Hamka Haq.

Sebagai narasumber pelatihan adalah Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Hasto Kristiyanto lalu menyebut arti pentingnya para narasumber yang hadir. Mensos Tri Rismaharini sudah bekerja keras untuk membereskan data warga miskin yang faktual dan sebenarnya. PDIP ingin membuktikan bahwa negara hadir melayani warganya yang miskin maupun yang terkena bencana, apapun latar belakang politik maupun suku-agamanya.

"Apapun pilihan politiknya, apapun suku agamanya, ketika mereka miskin atau yang korban bencana, maka negara wajib hadir tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya. Itu politik kemanusiaan yang ber-Pancasila ala PDI Perjuangan," kata Hasto.

Begitupun pentingnya peran Basarnas sehingga kepala badan itu, Marsekal Madya Henri Alfiandi diundang. PDIP sedang terus berusaha membangun batalyon petugas partai, yang ketika terjadi bencana, bisa turun bersama Basarnas untuk membantu rakyat.

Baca Juga:

Sistem Drainase Jakarta Miliki Ambang Batas, La Nina Bikin Khawatir Anies

Sementara peran BMKG yang dipimpin Prof Dwikorita Karnawati sangat krusial. Sebab kunci pencegahan dan peringatan atas bencana yang akan menghantam, ada di tangan badan itu.

"BMKG ini memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan early warning system kita terkait dengan bencana," ujar Hasto.

Begitupun dengan BNPB yang dipimpin Letjen Ganip Warsito, sebagai badan yang siap turun membantu semua warga negara yang terkena bencana.

"Banyak sekali yang bisa kita bahas seperti persoalan bagaimana rakyat Indonesia menghadapi kemungkinan terjadinya bencana akibat banjir, tanah longsor, yang sering terjadi," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

La Nina Menerjang, Hindari Berteduh di Bawah Pohon dan Reklame

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar
Indonesia
Eks Bos BTN Maryono Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp279 Miliar

Eks Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp279 miliar atas pemberian fasilitas pembiayaan dari BTN kepada sejumlah perusahaan.

Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik
Indonesia
Aturan Berpergian Diperketat Cegah Warga Curi Start Mudik

Pemerintah memperketat aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Pemprov DKI Perlu Buat Sanksi Penyalahgunaan BST COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Perlu Buat Sanksi Penyalahgunaan BST COVID-19

BST merupakan salah satu upaya perlindungan sosial dari pemerintah

52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3
Indonesia
52.226 Warga Berpergian Gunakan KRL saat PPKM Level 3

"Hingga pukul 07.00 WIB tadi, tercatat 52.226 pengguna atau turun 12 persen dibanding volume pengguna Senin (30/8) yang mencapai 58.799 pengguna,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba di Selasa (31/8).

Diserang Teroris, Mabes Polri Pastikan Tak Ada Pelanggaran Prosedur Pengamanan
Indonesia
Diserang Teroris, Mabes Polri Pastikan Tak Ada Pelanggaran Prosedur Pengamanan

Tidak ada pihak yang lalai menegakkan standard operating procedure (SOP) terkait lolosnya Zakiah Aini yang berhasil menyerang Mabes Polri.

Program Laptop Merah Putih Jangan Sampai Bernasib Seperti 1Bestarinet Malaysia
Indonesia
Program Laptop Merah Putih Jangan Sampai Bernasib Seperti 1Bestarinet Malaysia

Pemerhati pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, menilai program pengadaan laptop merah putih senilai Rp 17 triliun tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia

MA Tolak Kasasi Rizieq Shihab
Indonesia
MA Tolak Kasasi Rizieq Shihab

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terkait kasus karantina kesehatan atau kerumunan di Petamburan.

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan
Indonesia
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama 3 periode.

Kasus Rumah DP 0 Rupiah Jadi Pelajaran untuk Bebaskan Lahan Bantaran Ciliwung
Indonesia
Kasus Rumah DP 0 Rupiah Jadi Pelajaran untuk Bebaskan Lahan Bantaran Ciliwung

Kejadian-kejadian sebelumnya menjadi pelajaran bagi kita semua

Pegawai KPK Pertanyakan Keterlibatan Berbagai Lembaga dalam Keputusan Kepegawaian
Indonesia
Pegawai KPK Pertanyakan Keterlibatan Berbagai Lembaga dalam Keputusan Kepegawaian

Di dalam berita acara tersebut, ada pimpinan empat lembaga