Hotel dan Aset Fantastis Tersangka Kasus ASABRI Benny Tjokro Kembali Disita Tersangka kasus korupsi Asabri, Benny Tjokrosaputro. Foto: Antara

Merahputih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri aset milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri, Benny Tjokro Saputro. Kejagung kali ini menyita 6 bidang tanah/bangunan di Provinsi Jawa Tengah dan 1 bidang tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

6 tanah atau bangunan di Jateng itu disita setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sementara untuk 1 bidang tanah dan, atau bangunan di Kota Denpasar telah mendapatkan penetapan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Baca Juga

Kejagung Kembali Sita Kendaraan Mewah Dari Tersangka Korupsi Asabri Ilham W Siregar

"Kedua penetapan izin penyitaan tersebut, pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap 7 bidang tanah dan bangunan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/5).

Kejaksaan Agung. Foto: ANTARA

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 367 / Pen.Pid / 2021 / PN Smn. tanggal 10 Mei 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan Tersangka BTS yaitu 1 bidang tanah dan / atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8893 seluas 468 M2 Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan nama Hotel Brothers Inn.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 110/Pen.Pid/2021/PN.Skh tanggal 29 April 2021 yakni 6 bidang tanah dan / atau bangunan di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo. Di atas enam bidang tanah tersebut terdapat bangunan Hotel Brothers Inn, Sukoharjo.

Baca Juga

Kejaksaan Agung Sita 5 Mobil Tersangka Korupsi Asabri

Selanjutnya, terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya.

Kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asabri ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bela Negara Bukan Sekedar Hadapi Ancaman Fisik
Indonesia
Bela Negara Bukan Sekedar Hadapi Ancaman Fisik

Tantangan itu termasuk kian maraknya hasutan melalui media sosial

3 Juta Vaksin Moderna Tiba di Indonesia, Menkes: Untuk Nakes dan Masyarakat
Indonesia
3 Juta Vaksin Moderna Tiba di Indonesia, Menkes: Untuk Nakes dan Masyarakat

Sebanyak 3 juta COVID-19 produksi Moderna dari Amerika Serikat tiba di Indonesia pada Minggu (11/7).

Biar Tak Berpotensi 'Tabrak' Ajaran Agama, Pemerintah Diminta Konsultasi Sebelum Bikin Kebijakan
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking
Indonesia
LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Anita Kolopaking

Keputusan diambil melalui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK pada Senin, (31/8) kemarin.

Menag Yaqut Minta Idul Adha Jangan Jadi Klaster COVID-19
Indonesia
Menag Yaqut Minta Idul Adha Jangan Jadi Klaster COVID-19

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan peniadaan kegiatan saat Idul Adha 1442 Hijriah masih berlaku.

Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting
Indonesia
Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting

Syarief Hasan menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber

Pengamat Duga KLB Demokrat Dibuat untuk Gagalkan AHY Nyapres
Indonesia
Pengamat Duga KLB Demokrat Dibuat untuk Gagalkan AHY Nyapres

Jerry menyoroti sikap Moeldoko terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

75 Pegawai KPK Laporkan Dugaan Malaadministrasi TWK ke Ombudsman
Indonesia
75 Pegawai KPK Laporkan Dugaan Malaadministrasi TWK ke Ombudsman

Sebanyak 75 pegawai KPK melaporkan dugaan malaadministrasi terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ke Ombudsman RI.

BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN
Indonesia
BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN

BNPT tengah fokus mencegah tubuh instansi pemerintah dari masuknya bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme.