Honggo Wendratno Terus Diburu Polisi Kepala BP Migas Raden Priyono (kiri) dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran Djoko Harsono usai sidang kasus korupsi penjualan kondensat PT TPPI di PN Jakarta Pusat (ANTARA/ADITYA PRADANA PU

Merahputih.com - Bareskrim Polri tak akan berhenti memburu tersangka kasus kondensat, Honggo Wendratno yang masih buron hingga saat ini.

"Tetap kami lakukan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga di Kantor Bareskrim, Jakarta, Rabu (12/2).

Baca Juga

Presiden Jokowi Tinjau Kilang Petrokimia di Tuban

Polri sendiri telah menerbitkan red notice kepada Interpol sebagai upaya untuk melacak keberadaan Honggo. "Notice sudah kami sebarkan di seluruh dunia," katanya, dikutip Antara.

Sedangkan proses hukum kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. "Saat ini sedang dalam proses peradilan Jakarta Pusat," beber dia.

Persidangan perdana pada Senin (10/2) dihadiri oleh dua terdakwa yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono serta mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Daniel menegaskan bahwa meskipun Honggo belum ditemukan, proses peradilan dapat terus berjalan secara in absentia yakni tanpa kehadiran terdakwa. "Kasus tindak pidana korupsi masih boleh dilakukan peradilan in absentia," jelasnya.

Penggeladahan Kantor SKK Migas 5/5 lalu oleh Bareskrim Polri (Foto: Antara)

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno.

Namun Honggo hingga saat ini masih buron. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian terhadap Honggo yang saat ini diduga sedang berada di China, Hong Kong atau Singapura.

Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada bulan Oktober 2008 terkait dengan penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009-2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada bulan Maret 2009.

Baca Juga

PKS Tagih Janji Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara, dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

BPK telah menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) sebesar Rp35 triliun. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH