Holding BUMN Ultra Mikro Tinggal Ditandatangani Presiden Pegadaian. (Foto: Pegadaian)

MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah (PP) Holding Ultra Mikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), diyakini tidak akan berdampak negatif terhadap bisnis ketiga perusahaan negara tersebut.

"Izin holding BUMN Ultra Mikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden, tinggal proses ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/6).

Baca Juga:

Holding Ultra Mikro Tata Kembali Ekosistem Usaha Wong Cilik

Menkeu Sri Mulyani memastikan, holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

"Nanti akan dilakukan monitoring atau ikatan kontrak kinerja dengan manajemen yang baru, agar mereka betul-betul bisa merealisasi klaim yang disampaikan pada saat pembahasannya, yaitu ini adalah sinergi dari tiga bisnis model yang saling melengkapi, bukan saling ‘kanibal’ atau saling me-merge,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, keberadaan holding bakal memperkuat bisnis masing-masing perusahaan. Terlebih karena ada kekuatan eksisting BRI sebagai bank dengan jaringan terluas dan kemampuan besar dalam mengumpulkan dana murah.

Integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.

"Jadi itu sinergi atau mutualisme tidak kemudian saling mengambil alih. Bentuk ko-eksistensi ini akan kami wujudkan dalam bentuk KPI, di mana tadi ada dari sisi manajemen maupun dari Kementerian BUMN menjanjikan bahwa model kerja mereka justru akan semakin diperkuat," ungkapnya.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pasca holding BUMN UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5 persen. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal atau unbankable.

BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi melalui otoritas bursa. BRI menjadi perusahaan induk holding BUMN sektor UMi yang diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMED).

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Pelaksanaan PMHMED BRI akan diikuti pemerintah yang memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan akan digunakan untuk mengalihkan saham (inbreng) miliknya di Pegadaian dan PNM kepada BRI.

Saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian yang akan diserahkan berjumlah 6.249.999 saham atau 99,9 persen. Kemudian, 1.299.999 saham Seri B atau setara 99,9 persen di PNM juga akan dialihkan pemerintah.

Setelah holding terbentuk negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A di Pegadaian dan PNM yang disebut golden share. Pembentukan holding dilakukan demi mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan untuk melayani pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih baik lagi.

Pemerintah memastikan, selain menyediakan layanan pembiayaan yang komprehensif, holding ultra mikro juga akan memberikan akses simpanan, pembayaran, dan investasi bagi calon nasabah ataupun nasabah yang sudah terdaftar di ketiga perusahaan. (*)

Baca Juga:

Holding BUMN Ultra Mikro Bisa Dorong UMKM Naik Kelas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet

"Saya yakin dan percaya, bahwasanya sejauh presiden menganggap jalan roda pemerintahannya berjalan efektif, saya yakin nggak ada reshuffle. Tidak ada reason (alasan) untuk membuat reshuffle," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3).

UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021
Indonesia
UU Cipta Kerja yang Terus Memicu Kontroversi Sepanjang 2021

Sepanjang tahun 2021, salah satu kebijakan pemerintah yang memicu kontroversi adalah UU Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan omnibus law.

Istana Beberkan Alasan Anggarkan Rp 8,3 Miliar untuk Pengadaan Mobil Baru
Indonesia
Istana Beberkan Alasan Anggarkan Rp 8,3 Miliar untuk Pengadaan Mobil Baru

Istana Negara tengah mendapat sorotan terkait anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan mobil baru.

Pimpinan DPRD Minta Anies Segera Selesaikan Masalah Minyak Goreng
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Segera Selesaikan Masalah Minyak Goreng

Permasalahan mahalnya harga minyak goreng belum juga dapat terselesaikan di Indonesia khususnya Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Donor Darah dari Orang Divaksin COVID-19 Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donor Darah dari Orang Divaksin COVID-19 Berbahaya

Akun Facebook Lilis Sulastri mengunggah video yang mengklaim, menerima donor darah dari orang yang sudah divaksin COVID-19 berbahaya dan dapat mencemari darah orang yang belum divaksin.

Nakes Hingga TNI-Polri Bisa Melintas di 100 Titik Penyekatan Jakarta
Indonesia
Nakes Hingga TNI-Polri Bisa Melintas di 100 Titik Penyekatan Jakarta

Sedangkan pukul 22.00 WIB penyekatan kita lepas karena lalu lintas sudah sepi

Dilihat dari Dampak Korupsinya, Juliari Sangat Pantas dan Tepat Dibui Seumur Hidup
Indonesia
Dilihat dari Dampak Korupsinya, Juliari Sangat Pantas dan Tepat Dibui Seumur Hidup

Praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal ,melantikan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum dan lima Anggota Bawaslu yang baru terpilih pada Selasa (12/4) pukul 13.30 WIB.

Prabowo Minta TNI Solid untuk Jaga Pesatuan Bangsa
Indonesia
Prabowo Minta TNI Solid untuk Jaga Pesatuan Bangsa

Prabowo juga meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjaga sinergitas

Kasus COVID-19 Tak Terkendali, Nasib Tenaga Kesehatan di Ujung Tanduk
Indonesia
Kasus COVID-19 Tak Terkendali, Nasib Tenaga Kesehatan di Ujung Tanduk

Situasi pandemi saat ini dapat dikategorikan darurat karena banyak rumah sakit di Jabodetabek kesulitan untuk menampung pasien.