[HOAKS atau FAKTA]: Warga Aceh Tolak Vaksin karena Menurut Ulama Haram Tangkapan layar Facebook soal hoaks rakyat Aceh tolak vaksin COVID-19. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Akun Facebook Sandiwara Akhe Jameun mengunggah sebuah gambar tangkapan layar yang menyebut warga Aceh menolak vaksin COVID-19 karena menurut para ulama haram.

Berikut narasi foto tangkap layar yang diunggah Sandiwara Akhe Jameun: “Rakyat Aceh menolak vaksin covid19 karena banyak mudharatnya dan syari’atnya menurut para ulama Aceh itu haram. Pemerintah pusat tidak berhak ikut campur masalah hukum haram menurut agama, karena masalah Agama mutlak kewenangan Pemerintah Aceh, bukan kewenangan Pemerintah RI. Bila ngotot pemerintah pusat memaksakan kehendak, rakyat Aceh siap perang..!!”

NARASI:

Tolak paksin di Aceh...

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bahan Baku Obat COVID-19 Berasal dari Batok Kelapa

FAKTA:

Klaim bahwa para ulama Aceh menyatakan vaksin COVID-19 itu haram adalah klaim yang keliru.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan, masyarakat Aceh tidak perlu meragukan status hukum vaksin corona Sinovac buatan Tiongkok karena status kehalalannya sudah dikaji oleh MUI.

“Untuk itu kepada masyarakat kita tidak perlu lagi ada keraguan dalam hal merespons status hukum vaksin COVID-19 Sonovac ini” kata Wakil Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh dilansir dari ANTARA, Selasa (12/1) kemarin.

Selama ini, katanya, setiap ada vaksinasi, MPU Aceh selalu menuntut pemerintah agar vaksin tersebut adalah vaksin halal.

Untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini, lanjut dia, tim dari MUI juga sudah bertolak ke Tiongkok, kemudian dilanjutkan ke Bio Farma untuk mengkaji kandungan dalam vaksin itu.

“Ternyata dalam perkembangan vaksin Sinovac ini tidak ada sedikit pun yang menyentuh dengan ha-hal najis mughallazah, yaitu dengan babi, anjing dan unsur-unsur manusia di situ,” katanya.

Tangkapan layar Facebook soal hoaks rakyat Aceh tolak vaksin COVID-19. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar Facebook soal hoaks rakyat Aceh tolak vaksin COVID-19. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati vaksin COVID-19 yang diproduksi perusahaan asal Tiongkok, Sinovac hukumnya halal dan suci. Hal tersebut setelah dilakukan serangkaian pengujian dan menggelar sidang pleno.

“Menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac yang diajukan oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal, ini terkait aspek kehalalannya,” kata Ketua MUI Asrorun Niam dalam keterangan telekonference di Jakarta, Jumat (8/1).

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif mengatakan, pihaknya tak akan memaksakan vaksinasi COVID-19 kepada warga. Ajakan persuasif dan sosialisasi lebih dikedepankan.

Satgas COVID-19 Aceh akan memulai vaksinasi pada Jumat (15/1). Sebanyak 10 pejabat prioritas akan disuntik perdana lalu diikuti oleh tenaga medis, di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Pihaknya akan melakukan vaksinasi hingga lima bulan ke depan dengan target 3,7 juta warga yang akan disuntik. Namun, jumlah itu bisa saja tidak tercapai lantaran adanya warga yang tidak mau divaksin. Hanif mengatakan hal itu tidak masalah. Pihaknya mengantisipasi banyaknya penolakan dengan tetap menggalakkan edukasi ke warga secara persuasif.

“Kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat, intinya satgas mengudakasi secara persuasif, agar warga yang menolak mau di vaksin,” ucapnya.

Baca Juga:

(HOAKS ATAU FAKTA) : Elon Musk Kaya karena V-Tube?

KESIMPULAN:

Dari pernyataan di atas, unggahan akun Sandiwara Akhe Jameun yang menyebut warga Aceh tolak vaksin COVID-19 karena haram termasuk kategori Konten yang Menyesatkan. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Risma Joget Abai Protokol Kesehatan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri
Indonesia
Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Penundaan ini agar penyebaran COVID-19 tidak terjadi di lingkungan KPK. Selain sidang putusan Firli, Dewas juga membatalkan putusan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo yang diduga melakukan pelanggaran etik

Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair
Indonesia
Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair

"Kita tunggu apa lagi kalau anggarannya sudah ada?" tegas Jokowi.

Jadi Bencana Nasional, Kebijakan Daerah dalam Tanggulangi Corona Mesti Ikuti Pemerintah Pusat
Indonesia
Jadi Bencana Nasional, Kebijakan Daerah dalam Tanggulangi Corona Mesti Ikuti Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan virus corona sebagai bencana nasional.

KPK Periksa Petinggi PT Cirebon Power Terkait Kasus Suap Izin PLTU 2
Indonesia
KPK Periksa Petinggi PT Cirebon Power Terkait Kasus Suap Izin PLTU 2

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Corporate Affair Director PT Cirebon Power Teguh Haryono, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon.

Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien
Indonesia
Awasi Penyebaran Virus Corona, Kementerian Kesehatan Periksa 227 Pasien

Kementerian Kesehatan sedang memeriksa 227 orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) terkait virus corona jenis baru (COVID-19).

Klaim Status Pasien Positif COVID-19, RS Prima Husada Malang Terkesan Plin-plan
Indonesia
Klaim Status Pasien Positif COVID-19, RS Prima Husada Malang Terkesan Plin-plan

RS Prima Husada mengaku tidak pernah menerima pasien yang diduga terpapar COVID-19.

Efek COVID-19, Susi Pudjiastuti PHK dan Rumahkan Karyawan Susi Air
Indonesia
Efek COVID-19, Susi Pudjiastuti PHK dan Rumahkan Karyawan Susi Air

"Susi air hampir 99% penerbangannyapun berhenti. Semua terkena dampak," ujar Susi

Rekonstruksi Praktik Aborsi di Raden Saleh Libatkan Dokter Hingga Calo
Indonesia
Rekonstruksi Praktik Aborsi di Raden Saleh Libatkan Dokter Hingga Calo

Setelah rekontruksi ini akan semakin jelas bagaimana mereka menjalankan klinik tersebut

10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi
Indonesia
10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi

Sejauh ini sudah terkumpul denda sebesar Rp233 juta yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Komisi I Minta TNI-Polri Dilibatkan Atur Social Distancing Redam Corona
Indonesia
Komisi I Minta TNI-Polri Dilibatkan Atur Social Distancing Redam Corona

Personil TNI dan Polri diminta disebar ke seluruh daerah