[Hoaks atau Fakta]: Urus SIM dan SKCK Wajib Bawa Sertifikat Vaksinasi COVID-19 SIM Keliling. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Beredar sebuah narasi yang diunggah oleh akun DewiPurnama yang mengatakan bahwa per tanggal 1 Juli 2021 untuk mengurus SIM dan SKCK membutuhkan sertifikat vaksinasi COVID-19.

“Mulai 1 Juli urus SIM dan SKCK HARUS ADA SERTIFIKAT VAKSINNAH DI SINI KITA MENYEDIAKAN JASA CETAK KARTU VAKSIN

HARGA MURMER

KUALITAS PREMIUM

HASIL SEPERTI KARTU KTP

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah

FREE SARUNG KARTU / PLASTIK KTP*HASIL DR KARTU VAKSIN KITA SEPERTI KARTU KTP YA!!!BUKAN PRINT KERTAS LAMINATING!!!”

https://archive.md/VIhYb

FAKTA

Kepala Sub Direktorat SIM Korlantas Polri Komisaris Besar Djati Utomo memastikan hal tersebut merupakan berita yang tidak benar. Hal ini dikatakan olehnya melalui keterangan pers di situs resmi Korlantas Polri.

Diketahui bahwa kebijakan untuk mengurus SIM wajib sudah vaksinasi COVID-19 pernah dibuat di Polres Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan Polres Indragiri Hilir, Riau.

Hoaks layanan SIM. (Foto: Mafindo)
Hoaks layanan SIM. (Foto: Mafindo)

Namun kebijakan tersebut dicabut karena vaksinasi COVID-19 belum menyasar ke seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Setelah Tim Mafindo melakukan penelurusan, hal tersebut tidak benar. Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook DewiPurnama tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bikin Oksigen Buatan untuk Pasien COVID-19 Pakai Aerator Akuarium

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kadin Protes Larangan Mudik Semakin Beratkan Sektor Transportasi
Indonesia
Kadin Protes Larangan Mudik Semakin Beratkan Sektor Transportasi

Menghindari lonjakan kasus COVID-19, pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengetatan terhadap angkutan umum dan angkutan pribadi.

DPR Minta Hilangnya KRI Nanggala 402 Jadi Evaluasi Alutsista Indonesia
Indonesia
DPR Minta Hilangnya KRI Nanggala 402 Jadi Evaluasi Alutsista Indonesia

DPR mendukung langkah-langkah TNI dalam rangka menemukan kapal KRI Nanggala 402, termasuk bekerja sama dengan tentara negara-negara sahabat.

Ribuan PKL Yogyakarta Gulung Tikar, Berharap Dapat Bantuan Pemerintah
Indonesia
Ribuan PKL Yogyakarta Gulung Tikar, Berharap Dapat Bantuan Pemerintah

Pandemi memaksa ribuan pedagang kaki lima (PKL) gulung tikar. Mereka berharap pemerintah segera memberi bantuan dan tunjangan hidup.

Delapan Orang Dijadikan Tersangka Kasus Prostitusi di Apartemen Green Pramuka
Indonesia
Delapan Orang Dijadikan Tersangka Kasus Prostitusi di Apartemen Green Pramuka

Polisi menetapkan delapan tersangka kasus prostitusi di Apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Bupati Ponorogo Minta Sumbangan untuk Anak Yatim Piatu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Bupati Ponorogo Minta Sumbangan untuk Anak Yatim Piatu

Akun Lisdyarita melakukan komunikasi ke beberapa pihak untuk meminta sumbangan yang nantinya akan disalurkan kepada anak-anak yatim piatu.

NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM
Indonesia
NasDem Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kisruh Vaksin Nusantara dengan BPOM

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.

Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran
Indonesia
Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran

"Untuk menggerakkan roda perekonomian, daerah perlu segera melakukan belanja. Langkah itu juga untuk memulihkan ekonomi dan menghindari mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran," kata La Nyalla

Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu
Indonesia
Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu

Mendagri telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Raijua

ICW Nilai Perpim Perjalanan Dinas KPK Buka Celah Praktik Gratifikasi
Indonesia
ICW Nilai Perpim Perjalanan Dinas KPK Buka Celah Praktik Gratifikasi

"Bagi ICW, Perpim KPK 6/2021 ini sangat membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi dan juga berpotensi konflik kepentingan. Betapa tidak, pihak yang menjadi pengundang KPK nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas, mulai dari penerbangan atau penginapan mewah tanpa ada pengecualian apa pun," ujar Kurnia.

KPK Pastikan Bakal Lindungi Saksi yang Dilaporkan Haji Isam ke Mabes Polri
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Lindungi Saksi yang Dilaporkan Haji Isam ke Mabes Polri

KPK memastikan bakal melindungi mantan tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yulmanizar yang dilaporkan pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam ke Mabes Polri.