[HOAKS atau FAKTA]: Uang Pecahan Rp 200 Ribu Sudah Diedarkan Bank Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Beredar sebuah foto di media sosial yang menginformasikan tentang uang kertas pecahan Rp 200.000 resmi beredar di Indonesia hari ini.

NARASI

Pecahan uang krtas RP 200.000 resmi diedarkan hari ini, wajib dishre!!! Semua harus tahu Majulah Indonesia

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovak Belum Pernah Diuji Coba

FAKTA

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah diklarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar. Untuk tiap uang pecahan baru yang dikeluarkan, Bank Indonesia akan mengeluarkan pernyataan resmi di media massa dan website www.bi.go.id.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan menegaskan unggahan soal uang rupiah nominal Rp 200 ribu ,itu adalah hoaks. BI hingga kini hanya mengeluarkan dan mengatur pecahan rupiah paling besar yaitu Rp 100 ribu. Hoaks tersebut, diketahui sudah beredar sejak beberapa tahun lalu.

Tangkapan layar hoaks.
Tangkapan layar hoaks.

"lya itu sekitar 2014-2015 muncul," tuturnya.

KESIMPULAN

Informasi tentang uang kertas pecahan Rp. 200.000,resmi diedarkan hari ini, adalah tidak benar masuk dalam konten manipulasi. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Diprediksi Lewat Game Karya Bill Gates

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sri Sultan Wacanakan Lockdown Total Yogyakarta
Indonesia
Sri Sultan Wacanakan Lockdown Total Yogyakarta

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan pemberlakuan lockdown total di wilayah DIY.

Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab di Perkara Tes Usap RS UMMI
Indonesia
Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab di Perkara Tes Usap RS UMMI

Terdakwa Rizieq Shihab dijadwalkan menjalani sidang vonis dalam perkara tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6).

Pemkot Bandung Terus Persiapkan Pembukaan Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Bandung Terus Persiapkan Pembukaan Pembelajaran Tatap Muka

"Proses vaksin untuk tenaga pendidik menjadi syarat mutlak untuk PTM," ungkap Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

Kejaksaan Agung resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan ke tingkat penyidikan.

Yasonna Tegaskan Pemerintah Siap Bahas RUU TPKS Bersama DPR
Indonesia
Yasonna Tegaskan Pemerintah Siap Bahas RUU TPKS Bersama DPR

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengamini ada tekanan dari masyarakat

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan
Indonesia
Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

Apabila seluruh pihak terkait telah mencapai kesepakatan tahapan pemilu dengan durasi 22 bulan, maka pihak penyelenggara akan menyesuaikan, terutama terkait anggaran.

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto menyatakan warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja melakukan perjalanan internasional akan dikarantina selama 10 hari di tempat yang telah disediakan Satgas Penanganan COVID-19.

KPU Usulkan Pemilu 2024 di 21 Februari
Indonesia
KPU Usulkan Pemilu 2024 di 21 Februari

Berkaca pada Pemilu 2019, lebih dari 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas.

Datangi WHO, Prabowo Bahas Penanganan COVID-19 Sampai Pertahanan Nuklir
Indonesia
Datangi WHO, Prabowo Bahas Penanganan COVID-19 Sampai Pertahanan Nuklir

WHO mendukung dan memfasilitasi upaya Indonesia dalam memperkuat sektor kedaruratan kesehatan. Hal ini termasuk pemandaatan fasilitas dan aset kesehatan di Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pemkot Bandung Usulkan 400 Ribu Lebih Pelaku Usaha untuk Dapat Banpres UMKM
Indonesia
Pemkot Bandung Usulkan 400 Ribu Lebih Pelaku Usaha untuk Dapat Banpres UMKM

Pemkot Bandung tahun ini mengusulkan lebih banyak penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM.