[HOAKS atau FAKTA]: Tidak Menggunakan Masker Denda Rp300 Ribu di Semarang Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/vperemencom)foto

MerahPutih.com - Beredar pesan berantai mengenai imbauan operasi “Masker” di jalan protokol Semarang. Pesan tersebut juga mengimbau akan ada denda bagi pengendara yang tidak menggunakan masker sebesar Rp300.000.

Begini narasinya:

“PERHATIAN….

Sepanjang jl. Mataram

Dr. Cipto & Jalan Besar Lain nya.

Hari ini Ada Operasi

“MASKER”

Bagi Siapa Tidak Gunakan MASKER

Kena DENDA Rp.300.000,-

Operasi Tersebut Gabungan PM & POLISI Mohon Gunakan MASKER.”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Rezim Jokowi Masukan Virus Corona ke Tubuh Warga saat Rapid Test

Fakta:

Berdasarkan hasil penelusuran tim antihoaks Mafindo, mengenai denda dalam operasi masker, melansir dari tribunnews.com Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi menyatakan, Kota Semarang tidak ada penerapan sanksi denda Rp300 ribu bagi pengendara yang tidak menggunakan masker saat berkendara.

“Tidak benar infonya soal denda. Kalau operasi masker memang ada di beberapa pospam.”

“Tapi, sifatnya imbauan persuasif. Tidak sampai ada denda,” kata AKBP Ardi.

Tangkapan layar hoaks denda tidak menggunakan masker di Semarang. (Foto: MP/turnbackhoax.id)
Tangkapan layar hoaks denda tidak menggunakan masker di Semarang. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

Pengecekan penggunaan masker bagi pengendara juga dilakukan di sejumlah akses perbatasan masuk Kota Semarang.

Bantahan lain, mengenai operasi masker di sepanjang Jalan Dr Cipto disampaikan Kapolsek Semarang Timur Iptu Budi Antoro. Menurutnya sejauh ini tidak ada operasi masker oleh tim gabungan di sepanjang Jalan Dr Cipto.

“Tidak ada pengecekan di sepanjang Jalan Dr Cipto sejauh ini. Jadi, jelas ga ada operasi. Apalagi denda. Itu hoaks infonya,” jelas Budi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Hacker Retas Whatsapp dan Sebar Konten Porno hingga Minta Uang

Kesimpulan:

Berdasarkan penjelasan tersebut imbauan mengenai denda Rp300 Ribu bagi pengendara yang tidak menggunakan masker tidak benar, pesan berantai tersebut masuk dalam misleading content atau konten yang menyesatkan. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sitkom Bajaj Bajuri Ramalkan Corona Sejak 17 Tahun Lalu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Pemudik yang Membandel Capai 566 Kendaraan
Indonesia
Jumlah Pemudik yang Membandel Capai 566 Kendaraan

273 kendaraan lainnya diputar balik di jalur arteri pada Rabu 13 Mei 2020

Tiket KA Lebaran Sudah Bisa Dibeli Mulai 14 Februari
Indonesia
Tiket KA Lebaran Sudah Bisa Dibeli Mulai 14 Februari

Edi mengingatkan agar para calon penumpang untuk lebih teliti dalam memasukkan tanggal, rute, atau data diri penumpang saat melakukan pemesanan.

Politikus Golkar: New KPK, New Paradigma di Era New Normal
Indonesia
Politikus Golkar: New KPK, New Paradigma di Era New Normal

Tiga strategi pendekatan yang dilakukan KPK akan berdampak positif bukan hanya kepada pejabat negara, tetapi masyarakat juga.

Logo RANS Milik Raffi Ahmad di Garuda Cuma Ditempel Saat Live
Indonesia
Logo RANS Milik Raffi Ahmad di Garuda Cuma Ditempel Saat Live

"Ya kita coba cari yang bikin kehebohan. Dalam kondisi susah ini kita harus kreatif, yang penting kita tidak menyalahi apapun,” kata Irfan.

IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu
Indonesia
IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu

Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan bahwa surat presiden (surpres) soal nama calon Kapolri baru akan dikirimkan Presiden Jokowi.

Pemerintah Resmi Larang Sementara WNA Masuk Indonesia
Indonesia
Pemerintah Resmi Larang Sementara WNA Masuk Indonesia

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

PDIP Anggap KAMI Hanya Tebar Intrik Tendensius
Indonesia
PDIP Anggap KAMI Hanya Tebar Intrik Tendensius

"KAMI diharapkan memberikan masukan argumentatif, solutif, khususnya terkait persoalan pandemi COVID-19. Ternyata tidak demikian" ujar Aria

Ini Kata Sekjen PDIP Soal Peluang Menantu Jokowi di Pilwakot Medan
Indonesia
Ini Kata Sekjen PDIP Soal Peluang Menantu Jokowi di Pilwakot Medan

Ada sejumlah nama calon Wali Kota Medan yang mencuat dari internal dan tokoh-tokoh lain.

Komnas HAM: TNI Dilatih untuk Perang Bukan Penegakan Hukum
Indonesia
Komnas HAM: TNI Dilatih untuk Perang Bukan Penegakan Hukum

Menurut Choirul, aturan ini selain berbahaya bagi hukum dan HAM, juga bertentangan dengan UU TNI sendiri yang fokus menjaga pertahanan negara.

Selama Pandemi, Guru tidak Perlu Selesaikan Kurikulum
Indonesia
Selama Pandemi, Guru tidak Perlu Selesaikan Kurikulum

"Ini akan jadi sebuah catatan, kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan," jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril