[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup Haji. (Foto: Haramain TV)

MerahPutih.com - Tahun ini, Indonesia memastikan tidak mengirimkan jemaah haji. Hal ini juga, terkait kuota haji hanya diberikan pada warga negara Arab Saudi atau orang asing yang bermukim di Saudi.

Salah satu isu yang sedang santer dibicarakan adalah tuntutan mengenai tarik dana atau pengembalian biaya kepada calon jemaah haji.

Baca Juga:

Belum Ada Calon Jemaah Haji DIY Tarik Dana Pelunasan

Salah satu media online mengunggah sebuah artikel yang berjudul, ‘Orang yang Tarik Dana Takkan Berhaji Lagi Seumur Hidup, Ini Penjelasan Kepala BPKH Anggito Abimanyu’. Namun artikel ini ditanggapi dengan salah oleh salah satu pengguna Facebook dengan nama akun Laskar Muda.

Melalui judul artikel ini, akun Laskar Muda ini mengklaim bahwa BPKH tengah mengancam masyarakat agar tak meminta pengembalian dana.

[NARASI]:” Ooooo…NGANCAM ?!Emang BPKH itu siapa ?!!!kok bisa2nya mem-VONIS gak bisaber-HAJI seumur hidup….

Sampeyan WARAS

https://amp.babe.news/article/i6971238996898742785

FAKTA

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) adalah badan resmi pemerintah yang bertugas dan berwenang mengurus segala manajemen keuangan terkait ibadah haji di Indonesia.

Dalam artikel aslinya di media rakyatku.com, diketahui bahwa pemerintah membolehkan masyarakat untuk menarik dananya. Namun dalam penarikan dana tersebut tentu akan terdapat konsekuensi.

"Kalau ditarik, tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya," ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, Senin (7/6/2021).

BPKH dalam penjelasannya hanya mengingatkan jika menarik dana saat ini, masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrean awal, dimana dibutuhkan antrean yang sangat panjang untuk itu.

Tangkapan layar hoaks haji. (Foto: Mafindo)
Tangkapan layar hoaks haji. (Foto: Mafindo)

BPKH pun berfokus pada calon jemaah berusia 50 tahun ke atas yang dipastikan tidak dapat haji lagi seumur hidupnya jika menarik dana saat ini, apalagi yang difasilitasi dari pemerintah.

Melalui referensi dari salah satu artikel, waktu antrean untuk ibadah haji dapat mencapai waktu sekitar 18-20 tahun. Waktu tercepat hanya bisa sampai 11 tahun.

Waktu tunggu ini jika ditambah dengan penghentian sementara jemaah haji Indonesia oleh Arab Saudi yaitu sampai 2022, maka lama antrean bisa mencapai 21-22 tahun.

Untuk masyarakat yang masih berusia muda mungkin masih bisa mendapat kesempatan berhaji walaupun menarik dana saat ini.

Namun untuk para lansia mungkin tidak dapat berhaji lagi seumur hidupnya jika harus mengulang antrean dari awal. Mengingat batas umur yang dibolehkan oleh Pemerintah Arab Saudi hanya sampai 50 tahun.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, klaim yang menyatakan bahwa BPKH mengancam masyarakat yang menarik dana hajinya dengan tidak membolehkan mereka untuk haji lagi seumur hidupnya adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

KESIMPULAN

Setelah tim Mafindo melakukan penelusuran terhadap isi artikel yang discreenshot tersebut, klaim bahwa BPKH mengancam masyarakat agar tak meminta pengembalian dana dengan tidak membolehkannya untuk berhaji seumur hidupnya adalah keliru. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pasutri Nabung 30 Tahun untuk Haji Gagal karena Ulah Rezim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus
Indonesia
Komjen Listyo Pegang Suara Partai Besutan Amien Rais, Tapi Ada Pesan Khusus

Pangeran atas nama PAN memiliki pesan khusus bagi Listyo jika nanti sudah menjabat Kapolri

Berkunjung ke Situ Cisanti, Hulu Sungai Citarum di Desa Tarumajaya
Indonesia
Berkunjung ke Situ Cisanti, Hulu Sungai Citarum di Desa Tarumajaya

Kondisi Situ Cisanti masih alami dan ditutup tegakan pohon, tetapi semakin ke hilir sepanjang aliran Sungai Citarum mengalami banyak pencemaran.

Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab
Indonesia
Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab

Telah ada ormas Islam yang sudah menawarkan diri untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut

Putra Ahok Dilaporkan Kasus Penganiayaan Perempuan
Indonesia
Putra Ahok Dilaporkan Kasus Penganiayaan Perempuan

Kapolsek Penjaringan Kompol Rinaldo Aser menyebut saat ini laporan tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh pihaknya.

Buntut Pengusiran Jurnalis, Wali Kota Bobby Pilih Selesaikan Masalah
Indonesia
Buntut Pengusiran Jurnalis, Wali Kota Bobby Pilih Selesaikan Masalah

Pemkot Medan akan membuat ruang bagi wartawan di Balai Kota Medan agar memudahkan memantau agenda Wali Kota.

KPK Tahan Bekas Anggota BPK Rizal Djalil
Indonesia
KPK Tahan Bekas Anggota BPK Rizal Djalil

Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR

SIM dan KTP Pelanggar Prokes bakal Disita
Indonesia
SIM dan KTP Pelanggar Prokes bakal Disita

Pemerintah Kabupaten Tangerang kini akan bertindak tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi rutin.

[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Makanan Kaleng Asal Thailand Tercemar Virus AIDS

Badan POM melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan impor sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation).

Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Amanat UU

Ia mengatakan, Pilkada 2024 merupakan amanat UU yang harus dijalankan. Dan, perbaikan dapat dilakukan pasca pelaksanaan, bukan sebelum pilkada dilaksanakan.

Yasonna Beri Peringatan Pada Narapidana Yang Dapat Remisi HUT RI
Indonesia
Yasonna Beri Peringatan Pada Narapidana Yang Dapat Remisi HUT RI

Para narapidana dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dalam mengikuti seluruh tahapan, proses, kegiatan program pembinaan di masa yang akan datang.