[HOAKS atau FAKTA]: Stut Motor Mogok Ditilang Rp 250 Ribu Tangkap layar konten hoaks. (Foto: Kominfo)

MerahPutih.com - Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa polisi akan menilang sebesar Rp 250 ribu kepada pengendara sepeda motor yang melakukan stut kendaraan.

FAKTA

Faktanya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo membantah, bahwa polisi akan menilang pengendara sepeda motor yang melakukan 'stut' motor.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Motor Baru Beli dari Dealer Langsung Ditilang Polisi

Stut motor sendiri artinya adalah mendorong motor yang mogok dengan kaki oleh pengendara lain. Dalam praktiknya, stut motor dianggap berbahaya di jalan raya.

Menurut Sambodo, motor yang distut menandakan seorang pengendara tengah mengalami masalah pada kendaraannya. Polisi seharusnya memberikan pertolongan, bukan penilangan.

Sambodo kembali menegaskan bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak akan pernah mengeluarkan sanksi tilang kepada pemotor yang tengah melakukan stut kendaraan.

KESIMPULAN

Informasi tersebut dipastikan hoaks. Pasalnya, Polda Metro Jaya tak pernah me mengeluarkan sanksi tilang tersebut. (Knu)

Baca Juga:

Viral Warga Kena Tilang di Jalan Persawahan, Kapolres Sukoharjo Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Belum Tentukan Baju Adat yang akan Dipakai saat Upacara HUT RI
Indonesia
Jokowi Belum Tentukan Baju Adat yang akan Dipakai saat Upacara HUT RI

Jokowi menuturkan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI tinggal dua hari lagi, namun dirinta belum menentukan pilihan.

Kementan Bentuk Direktorat Khusus untuk Perkuat Penanganan Sawit
Indonesia
Kementan Bentuk Direktorat Khusus untuk Perkuat Penanganan Sawit

Kementerian Pertanian memperkuat penanganan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi penopang perekonomian nasional guna menghadapi tantangan global dengan membentuk direktorat khusus kelapa sawit pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kasus Aktif COVID-19 Turun 97 Persen Sejak Juli 2021
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Turun 97 Persen Sejak Juli 2021

Sejak awal PPKM berdasarkan level asesmen, data 9 Agustus – 31 Oktober di luar Jawa-Bali menurun, dan persentase penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -97,97 persen

DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E
Indonesia
DPRD DKI Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

DPRD DKI Jakarta tetap menggelar rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi Formula E meski dianggap 7 Fraksi DPRD menyalahi aturan tata tertib (tatib).

PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34
Indonesia
PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34

Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu

Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis
Indonesia
Prihatin Kasus Wadas, PBNU Minta Pemerintah Kedepankan Cara Humanis

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya berharap kasus ini harus dijadikan evaluasi pemerintah, terutama aparat keamanan agar selalu mengutamakan cara yang persuasif dan humanis.

Mendag Lutfi Diminta Stabilkan Harga Minyak Goreng Jelang Puasa
Indonesia
Mendag Lutfi Diminta Stabilkan Harga Minyak Goreng Jelang Puasa

Minyak goreng saat ini menjadi bahan pokok yang paling diperbincangkan masyarakat Indonesia. Sempat alami kelangkaan beberapa waktu lalu, kini telah hadir membanjiri pasar dengan harga yang sangat tinggi.

Pemerintah Punya Kuasa, Tapi Tak Berdaya dengan Kartel Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Punya Kuasa, Tapi Tak Berdaya dengan Kartel Minyak Goreng

Rasa kecewa diungkap oleh Anggota Legislatif Senayan, soal tidak becusnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi kartel minyak goreng, yang menyebabkan harga melonjak tinggi.

Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali
Indonesia
Saat Delegasi G20 Menikmati dan Tersihir Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa Bali

Masyarakat berhasil mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya. Wisata berbasis alam seperti Pantai Pandawa, Pantai Gunung Payung, Pantai Timbis, dan Pantai Kongkongan.

Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah
Indonesia
Kader DPR Fraksi PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Rudy: Solo Belum Ada Perintah

DPP PDI Perjuangan menginstruksikan anggota DPR Fraksi PDIP untuk membagi-bagikan sembako di daerah pemilihan masing-masing dengan menggunakan tas bergambar Ketua DPR Puan Maharani di masa reses.