[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi Tangkapan layar hoaks.

MerahPutih.com - Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah penawaran jasa di berbagai platform media sosial, salah satunya ialah Telegram terkait dengan jasa pembuatan sertifikat vaksin COVID-19 bagi seseorang tanpa harus melakukan proses vaksinasi sebelumnya dengan dikenai biaya tertentu bagi setiap orang yang menggunakan jasa tersebut.

Sumber: Telegramarchive.ph/eWjLM

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pasien COVID-19 Tanpa Gejala Berarti Sehat

Narasi:

“Halo [nama anggota grup] !! Selamat datang di GRUP JASA PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN, Agar privasi tetap terjaga harap langsung japri Admin @AnmidnPrivasi Aman !!Note: Kami tidak akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang terjadi diluar sepengetahuan admin”.

FAKTA

Melansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, dr. Anas Maruf menyampaikan bahwa pihak yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin bagi seseorang tanpa harus melakukan vaksinasi sebelumnya ialah bentuk dari penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi.

Dan tentunya hal tersebut akan membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Karena jika seseorang tidak melakukan vaksinasi, maka akan memiliki risiko yang besar terpapar COVID-19 dengan gejala berat.

Sertifikat vaksin yang diterima oleh seseorang juga hanya dikeluarkan oleh pihak Pemerintah melalui website resmi ataupun melalui aplikasi PeduliLindungi dibawah pengawasan Pemerintah setelah seseorang melaksanakan proses vaksinasi.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan bahwa sertifikat vaksin akan muncul paling cepat satu hari setelah seseorang melakukan vaksinasi melalui website resmi ataupun aplikasi PeduliLindungi yang didukung oleh berbagai pihak terkait.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Tukul Arwana Meninggal Dunia

Selain itu, jasa pembuatan sertifikat vaksin pula bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan bahwa tindakan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dapat dikenai hukum pidana terkait dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat atau Pasal 266 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan atau Pasal 268 KUHP tentang Surat Keterangan Dokter Palsu dengan ancaman penjara paling lama enam tahun.

Bahkan pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan penangkapan atas kasus jasa pembuatan sertifikat vaksin dengan dikenakan sanksi pasal berlapis karena telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

KESIMPULAN

Dari penelusuran mafindo, berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait jasa pembuatan sertifikat vaksin tanpa harus melakukan vaksinasi ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten palsu. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Viagra Dapat Menyembuhkan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia
Indonesia
Perputaran Uang Saat G20 Lebih Besar dibanding Pertemuan IMF dan Bank Dunia

Tahun 2022 Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen.

Tuntutan Mati Heru Hidayat Diduga Ada Unsur Politik di Tengah Sentimen Negatif Jaksa Agung
Indonesia
Tuntutan Mati Heru Hidayat Diduga Ada Unsur Politik di Tengah Sentimen Negatif Jaksa Agung

Bahkan, Halili menduga langkah JPU Kejagung menuntut hukuman pidana mati terhadap Heru Hidayat sebaga upaya untuk mendapatkan sentimen positif dari publik di tengah isu yang sedang menerpa Jaksa Agung Burhanuddin.

Kejagung Sita Vila di Bali dan NTB Diduga Aset Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita Vila di Bali dan NTB Diduga Aset Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset milik salah satu tersangka kasus korupsi PT Asabri, Teddy Tjokrosaputro. Penyitaan itu berupa tanah dan bangunan vila di Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat
Indonesia
Jubir Jelaskan Maksud Wapres Ma'ruf Amin Ajak Warga Wisata ke Raja Ampat

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menjelaskan maksud pernyataan Ma’ruf tersebut adalah dalam rangka persiapan apabila kondisi pandemi.

Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!
Indonesia
Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!

Masyarakat yang bekerja di sektor non-esensial diminta untuk lapor ke Pemerintah DKI Jakarta jika dipaksa masuk kerja saat PPKM Darurat.

Anak Ahok Polisikan Balik Ayu Thalia
Indonesia
Anak Ahok Polisikan Balik Ayu Thalia

Anak Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Nicholas Sean Purnama melaporkan balik seleb Ayu Thalia atas tudingan pencemaran nama baik.

Vandalisme dan Pencurian Fasilitas Taman Kerap Terjadi di Kota Bandung
Indonesia
Vandalisme dan Pencurian Fasilitas Taman Kerap Terjadi di Kota Bandung

Pemeliharaan dilakukan di 250 lokasi taman, termasuk taman-taman tematik. Keseluruhan di Kota Bandung terdata 733 taman, yang sebagian besarnya didominasi oleh taman di lingkungan perumahan dan pemukiman.

 Solo Mulai Vaksinasi 3.000 Anak Usia 6 - 11 Tahun Per Hari
Indonesia
Solo Mulai Vaksinasi 3.000 Anak Usia 6 - 11 Tahun Per Hari

Untuk pemberian vaksin akan dilakukan di sekolah dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pantai Plentong Indramayu Butuh Perhatian Serius Pemerintah
Indonesia
Pantai Plentong Indramayu Butuh Perhatian Serius Pemerintah

Kondisi Pantai Plentong di Kabupaten Indramayu kian memprihatinkan.

AHY Kabarkan Kondisi Terbaru SBY yang Dirawat di AS
Indonesia
AHY Kabarkan Kondisi Terbaru SBY yang Dirawat di AS

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ikut mendampingi ayahnya memberikan kabar terbaru.