[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi Tangkapan layar hoaks.

MerahPutih.com - Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah penawaran jasa di berbagai platform media sosial, salah satunya ialah Telegram terkait dengan jasa pembuatan sertifikat vaksin COVID-19 bagi seseorang tanpa harus melakukan proses vaksinasi sebelumnya dengan dikenai biaya tertentu bagi setiap orang yang menggunakan jasa tersebut.

Sumber: Telegramarchive.ph/eWjLM

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pasien COVID-19 Tanpa Gejala Berarti Sehat

Narasi:

“Halo [nama anggota grup] !! Selamat datang di GRUP JASA PEMBUATAN SERTIFIKAT VAKSIN, Agar privasi tetap terjaga harap langsung japri Admin @AnmidnPrivasi Aman !!Note: Kami tidak akan bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang terjadi diluar sepengetahuan admin”.

FAKTA

Melansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, dr. Anas Maruf menyampaikan bahwa pihak yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin bagi seseorang tanpa harus melakukan vaksinasi sebelumnya ialah bentuk dari penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi.

Dan tentunya hal tersebut akan membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Karena jika seseorang tidak melakukan vaksinasi, maka akan memiliki risiko yang besar terpapar COVID-19 dengan gejala berat.

Sertifikat vaksin yang diterima oleh seseorang juga hanya dikeluarkan oleh pihak Pemerintah melalui website resmi ataupun melalui aplikasi PeduliLindungi dibawah pengawasan Pemerintah setelah seseorang melaksanakan proses vaksinasi.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan bahwa sertifikat vaksin akan muncul paling cepat satu hari setelah seseorang melakukan vaksinasi melalui website resmi ataupun aplikasi PeduliLindungi yang didukung oleh berbagai pihak terkait.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Tukul Arwana Meninggal Dunia

Selain itu, jasa pembuatan sertifikat vaksin pula bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan bahwa tindakan pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 dapat dikenai hukum pidana terkait dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat atau Pasal 266 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan atau Pasal 268 KUHP tentang Surat Keterangan Dokter Palsu dengan ancaman penjara paling lama enam tahun.

Bahkan pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan penangkapan atas kasus jasa pembuatan sertifikat vaksin dengan dikenakan sanksi pasal berlapis karena telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

KESIMPULAN

Dari penelusuran mafindo, berdasarkan pada seluruh referensi, informasi terkait jasa pembuatan sertifikat vaksin tanpa harus melakukan vaksinasi ialah informasi salah dan masuk ke dalam kategori konten palsu. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Viagra Dapat Menyembuhkan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JHL Group Berikan Bantuan bagi Warga Korban Banjir Desa Panimbang
Indonesia
JHL Group Berikan Bantuan bagi Warga Korban Banjir Desa Panimbang

Menerobos sisa banjir seolah bukan halangan bagi tim JHL Group untuk memberikan bantuan dan pelayanan air bersih untuk warga Desa Citereup, Panimbang, Pandeglang, Banten, Minggu (6/3) pagi.

Pj DKI 1 Janji Perbaiki RPTRA Kalijodo Terbengkalai
Indonesia
Pj DKI 1 Janji Perbaiki RPTRA Kalijodo Terbengkalai

Pj DKI Heru bakal memberpaiki hingga mempercantik kembali RPTRA Kalijodo.

3 Ekor Sapi di Jakut Diduga Terinfeksi Virus PMK
Indonesia
3 Ekor Sapi di Jakut Diduga Terinfeksi Virus PMK

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Jakarta Utara menemukan, tiga ekor sapi yang tersuspek PMK.

SBY Didampingi AHY dan Ibas Melayat Istri Lukminto Pendiri Sritex
Indonesia
SBY Didampingi AHY dan Ibas Melayat Istri Lukminto Pendiri Sritex

Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Annisa Pohan melayat Komisaris Utama PT Sritex Susyana Lukminto di Thiong Ting, Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/8).

Politikus PKS Desak Naikkan Pajak Komoditas Minerba Buat Subsidi Rakyat
Indonesia
Politikus PKS Desak Naikkan Pajak Komoditas Minerba Buat Subsidi Rakyat

Negara harus hadir dalam mengatur beban ekonomi yang timbul akibat Perang Rusia-Ukraina. Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat.

Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen
Indonesia
Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen

Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan tidak dipungut PPN.

Dinkes DKI Prediksi Puncak COVID-19 Terjadi di Akhir November atau Awal Desember
Indonesia
Dinkes DKI Prediksi Puncak COVID-19 Terjadi di Akhir November atau Awal Desember

"Untuk prediksi memang akan terjadi puncak kasus ini di akhir November atau awal Desember," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti di Jakarta, Rabu (23/11).

Konjen Tiongkok Optimistis Penerbangan Langsung ke Bali Segera Dibuka
Indonesia
Konjen Tiongkok Optimistis Penerbangan Langsung ke Bali Segera Dibuka

Otoritas penerbangan di Tiongkok dalam tahap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi mempersiapkan layanan penerbangan langsung dari negaranya ke Bali.

Puan Maharani Segera Temui PAN dan PPP
Indonesia
Puan Maharani Segera Temui PAN dan PPP

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya.

Puncak Mudik di Bandara Juanda Diprediksi Terjadi pada 30 April
Indonesia
Puncak Mudik di Bandara Juanda Diprediksi Terjadi pada 30 April

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran atau Sabtu (30/4).