[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur Pertemuan Jokowi-Prabowo. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - YouTube channel Suara Istana membagikan sebuah video yang menyebutkan jika Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terlibat dalam kasus korupsi benih lobster.

Dalam thumbnail tersebut juga terdapat narasi “KORUPSI BENIH LOBSTER…!!!. TANGKAP PRABOWO KPK TEMUKAN 38 MILIAR MENGALIR PADANYA”.

Baca Juga:

THR 100 Persen, Anak Buah Prabowo Sebut Kado Hari Buruh

FAKTA

Tidak ada sumber yang kredibel terkait pemberitaan Menhan Prabowo Subianto ditangkap KPK. Hanya namanya dicatutkan dalam berita acara pemeriksaan sidang tersebut.

Diduga alasan PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) yang menjadi satu-satunya pihak pengirim izin benih losbter karena ada kepemilikan dan pengaruh Menhan Prabowo Subianto.

Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak mengonfirmasi bahwa kepemilikan PT. ACK tidak ada kaitannya dengan Menhan Prabowo Subianto.

Tangkapan layar hoaks pada Prabowo. (Foto: Mafindo)
Tangkapan layar hoaks pada Prabowo. (Foto: Mafindo)

Mantan Menteri KKP dan terpidana korupsi benih lobster, Edhy Prabowo juga membantah hal itu.

KESIMPULAN

Dengan demikian klaim Prabowo Subianto ditangkap KPK merupakan hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. (Asp)

Baca Juga:

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Layak Dievaluasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara
Indonesia
Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerangkan, sebelum naskah draft RUU Cipta Kerja diserahkan ke Jokowi, Mensesneg melakukan penyesuaian dan pengecekan teknis sebelum diundangkan.

Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa
Indonesia
Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terutama di Bidang Intelijen dapat memonitor seluruh penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Perang Berakhir, Amerika Serikat Tarik Pasukan dari Afghanistan
Dunia
Perang Berakhir, Amerika Serikat Tarik Pasukan dari Afghanistan

Pemerintah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan pada Senin (30/8) malam.

Sri Sultan Wacanakan Lockdown Total Yogyakarta
Indonesia
Sri Sultan Wacanakan Lockdown Total Yogyakarta

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mewacanakan pemberlakuan lockdown total di wilayah DIY.

Kemenhub Kebut Perbaikan Jalur KA Lintas Utara Jawa
Indonesia
Kemenhub Kebut Perbaikan Jalur KA Lintas Utara Jawa

Kementerian Perhubungan kebut perbaikan jalur kereta api lintas utara di Pulau Jawa tepatnya di petak antara Stasiun Lemahabang-Stasiun Kedunggedeh, Bekasi, Jawa Barat, pada Km 55 +100 hingga KM 54+500, karena air mulai surut.

Gempa Bumi Malang, Ganjar Pastikan Tidak Ada Laporan Kerusakan di Jateng
Indonesia
Gempa Bumi Malang, Ganjar Pastikan Tidak Ada Laporan Kerusakan di Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak ada laporan kerusakan di wilayah Jawa Tengah akibat gempa magnitudo sebesar 6,7 berpusat di Kabupaten Malang.

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India
Indonesia
Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara dan menyebut penetapan harga PCR telah didiskusikan dengan beberapa pihak.

Kodam Jaya Banjir Karangan Bunga Puji Pencopotan Baliho Rizieq
Indonesia
Kodam Jaya Banjir Karangan Bunga Puji Pencopotan Baliho Rizieq

Bravo TNI, Kami Putra Putrimu Selalu Mendukung Komando

Tim DVI Polri Telah Dapat Data Ante Mortem 2 WNA Korban Kebakaran Lapas
Indonesia
Tim DVI Polri Telah Dapat Data Ante Mortem 2 WNA Korban Kebakaran Lapas

Kementerian terkait akan terus berkoordinasi untuk mengurus dua warga negara asing (WNA) yang menjadi korban kebakaran tersebut.

Jokowi Didesak Pecat Pimpinan KPK karena Terbukti Melanggar HAM
Indonesia
Jokowi Didesak Pecat Pimpinan KPK karena Terbukti Melanggar HAM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikomandoi Firli Bahuri, karena telah terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).