[HOAKS atau FAKTA]: PPKM Level 4 Nataru, Pemerintah Sudah Prediksi Varian Baru COVID-19 Tangkapan layar soal hoaks PPKM Level 4 Nataru karena pemerintah sudah prediksi barian baru COVID-19. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Akun Facebook Darsono New Norista mengunggah postingan yang menyatakan bahwa PPKM Level 4 akan diberlakukan pada 24 Desember lantaran akan ada varian baru dari COVID-19.

Sumber: Facebook

https://bit.ly/3cZdfwV

NARASI:

“Siap siap!!!

PPKM level 4 akan segera diberlakukan pada 24 desember!!!!!

Pentanyaanya????!!!!

Kok pemerintah sudah tau ya,bahwa kalau tgl 24 akan ada varian baru lagi…

Hebat betul!!!!jenius banget otaknya!!!?

Apa bisnis PCR masih kurang…

Apa korupsinya masih kurang besar….

Curiga cuma akal akalan aja….supanya nanti menjelang puasa dan hariraya umat islam betul betul di lockdown lagi….supaya umat islam diam ditempat jaga jarak sholat,gak boleh jabat tangan dll….hebat!!!!!!!!!

Kita lihat aja predeksi ini kedepanya…….”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati dan Prabowo Sepakat Calonkan Ganjar di Pilpres

FAKTA:

Berdasarkan hasil penelusuran Mafindo, klaim postingan tersebut tidak benar.

Sebab, kebijakan PPKM pada 24 Desember 2021 bukan berdasarkan adanya varian COVID-19 yang baru, melainkan terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah Indonesia bakal menetapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia, saat libur Natal dan Tahun Baru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan tersebut akan berlaku mulai 24 Desember 2021.

“Kebijakan status PPKM Level 3 akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Kebijakan terkait akan diterapkan dengan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru yang menyusul akan dikeluarkan,” tulis Muhadjir dalam keterangan diterima, Rabu (17/11).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Swab PCR Ternyata Vaksinasi Terselubung

Muhadjir menegaskan, Inmedagri adalah pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Instruksi itu akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021.

Muhadjir beralasan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca-libur Nataru.

Dilansir dari setkab.go.id, peraturan PPKM tersebut berlaku dari tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2021.

KESIMPULAN:

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka klaim pemberlakuan PPKM pada 24 Desember 2021 lantaran ada varian baru COVID-19 tidak benar. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Letakkan Handpone Dekat Kepala Mampu Sebabkan Kanker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Progres Program Padat Karya Jelang Tutup Tahun
Indonesia
Begini Progres Program Padat Karya Jelang Tutup Tahun

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp 5,29 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi.

Pemerkosa Santri di Bandung Divonis Penjara Seumur Hidup
Indonesia
Pemerkosa Santri di Bandung Divonis Penjara Seumur Hidup

"Tidak ada keadaan yang meringankan," ungkap Majelis Hakim.

PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi
Indonesia
PSI Kritik Komunikasi Pemprov DKI dengan Pempus soal Aturan PTM di Tengah Pandemi

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengungkapkan, Pemprov seharusnya dapat berkomunikasi lebih cepat dengan pemerintah pusat. Sehingga, mempunyai formula baru dalam menyikapi Omicron di tengah sekolah tatap muka.

[HOAKS atau FAKTA]: Pelajar dan Pengajar Dapat Pulsa Rp 250 Ribu Hingga Kuota 75 Gb
Indonesia
Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi
Indonesia
Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi

Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

Satpol PP Tertibkan Dua Tempat Usaha yang Gelar Live Musik di Awal Ramadan
Indonesia
Satpol PP Tertibkan Dua Tempat Usaha yang Gelar Live Musik di Awal Ramadan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo menertibkan dua tempat usaha yang menggelar live music di awal Ramadan ini. Hal itu dianggap melanggar aturan terkait larangan tempat hiburan buka pada pekan pertama Ramadan.

Kombes Riko Dicopot, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan
Indonesia
Kombes Riko Dicopot, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko dicopot dari jabatannya buntut kasus dugaan suap dari istri bandar narkoba. Pencopotan Sunarko itu disampaikan Kapolda Sumut, Panca Simanjuntak kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (21/1)

Pemerintah Pusat Disebut tak Dukung Jakarta E-Prix, Ini Jawaban Jokowi
Indonesia
Pemerintah Pusat Disebut tak Dukung Jakarta E-Prix, Ini Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis anggapan bahwa pemerintah pusat tidak mendukung gelaran Formula E.

Novel Dilantik di Mabes Polri, Jokowi Buka Puncak Hari Antikorupsi Sedunia di KPK
Indonesia
Novel Dilantik di Mabes Polri, Jokowi Buka Puncak Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga dijadwalkan hadir dalam acara itu. Ma'ruf akan menutup puncak Hakordia secara langsung.

Bertolak ke Semarang, Jokowi Dipastikan Pimpin Upacara HUT Bhayangkara
Indonesia
Bertolak ke Semarang, Jokowi Dipastikan Pimpin Upacara HUT Bhayangkara

Jokowi dipastikan menjadi Inspektur Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (5/7).