[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)

MerahPutih.com - Beredar di media sosial unggahan yang menyebut organisasi masyarakat Muhammadiyah menolak memberikan pelayanan vaksinasi kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) yang beragama non-Islam.

Video sepanjang 32 detik yang ramai beredar di Twitter sejak 1 April 2021 itu menampilkan seorang pria yang sedang berbicara menggunakan pengeras suara di hadapan massa.

Dalam pernyataannya, pria dengan pengeras suara tersebut menjelaskan pemilik KTP non-Islam tidak bisa melakukan registrasi pendaftaran vaksinasi kategori Muhammadiyah.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Bantuan Rp600 Ribu Buat Yang Diam di Rumah

"Yang mendaftar online dengan kategori catatan pelayanan publik Muhammadiyah, kami sudah mendapatkan informasi melalui PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi," demikian isi pernyataan pria dalam video di Twitter tersebut.

FAKTA:

Dilansir dari Republika.co.id, Ketua Divisi Komunikasi Informasi Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menyatakan, isi video tersebut sama sekali tidak benar, sebagaimana dituliskan dalam laman resmi Muhammadiyah pada 1 April 2021.

Budi menerangkan, peristiwa yang terekam dalam video itu berlangsung saat kegiatan vaksinasi di Istora Senayan, Jakarta, pada 30 Maret 2021.

Logo Muhammadiyah (suaramuhammadiyah.id)
Logo Muhammadiyah (suaramuhammadiyah.id)

Kegiatan tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian BUMN, sedangkan Muhammadiyah sebatas sebagai mitra layanan vaksinasi.

Personel yang menjadi pemandu dalam kegiatan tersebut juga bukan dari Muhammadiyah, demikian menurut Budi.

“Pernyataan dalam video itu berasal dari panitia, sama sekali bukan dari MCCC Muhammadiyah. Sekali lagi, yang mengumumkan dan menyatakan tidak akan meregistrasi dan melayani peserta ber-KTP non-Muslim, bukanlah dari tim Muhammadiyah,” kata Budi dikutip dari Republika.co.id.

Budi menegaskan, Muhammadiyah konsisten mengemban misi kemanusiaan secara infklusif, termasuk melaksanakan program vaksinasi untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan pilihan politik.

"Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia untuk menyukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi COVID-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat

KESIMPULAN:

Klaim Muhammadiyah tidak layani vaksinasi pemilik KTP non-Islam merupakan misinformasi. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Jangan Makan Singkong dan Minum Alkohol Setelah Divaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra
Indonesia
MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak para tersangka tapi yang bersangkutan tak punya iktikad baik.

Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi
Indonesia
Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi

“Mereka yang menggunakan travel gelap bila terjadi kecelakaan maka tidak akan ditanggung klaimnya oleh asuransi,” katanya di Lapangan Lantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4).

KPK Periksa Ajudan Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa Ajudan Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Yudha yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut (AL) ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Edhy Prabowo.

Densus 88 Tangkap Munarman, Polisi Langsung Geledah Eks Markas FPI
Indonesia
Densus 88 Tangkap Munarman, Polisi Langsung Geledah Eks Markas FPI

Eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Munarman ditangkap Densus 88.

Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali
Indonesia
Rizieq Bisa Ajukan Praperadilan Jika Tidak Terima Kasus Hukumnya Dibuka Kembali

Jika sudah di-SP3 atau dihentikan, bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Kalau Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan praperadilan.?

Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021
Indonesia
Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021

Langkah tersebut harus didukung dengan menahan diri untuk tidak bepergian karena dapat menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru.

Garap Kasus e-KTP, KPK Panggil Eks Anggota DPR Chairuman Harahap
Indonesia
Garap Kasus e-KTP, KPK Panggil Eks Anggota DPR Chairuman Harahap

Dalam kasus ini, peran Isnu Edhi Wijaya adalah berkongkalikong dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman

Moeldoko Diminta Segera Mundur dari Kursi KSP
Indonesia
Moeldoko Diminta Segera Mundur dari Kursi KSP

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Moeldoko untuk segera mundur dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP).

Simpatisan yang Suplai Logistik ke Kelompok MIT Diburu Satgas Madago Raya
Indonesia
Simpatisan yang Suplai Logistik ke Kelompok MIT Diburu Satgas Madago Raya

Penyisiran dilakukan setelah Satgas terlibat Kontak tembak dengan kelompok MIT

49 Hari Operasi Yustisi, Tim Gabungan Lakukan Penutupan Tempat Usaha 1.925 Kali
Indonesia
49 Hari Operasi Yustisi, Tim Gabungan Lakukan Penutupan Tempat Usaha 1.925 Kali

Ada sebanyak 73.806 personel gabungan yang diterjunkan dalam rangka Operasi Yustisi ini