[HOAKS atau FAKTA]:  PNS Sebar Ujaran Kebencian Langsung Dipecat PNS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Beredar sebuah info terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dengan cara mengirimkan screenshot kepada Twitter, Facebook, dan email resmi BKN, lapor.go.id, Divisi IT Menkominfo.

Dalam flyer tersebut juga menegaskan jika PNS menyebar ujaran kebencian di medsos maka terancam dipecat.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun

Narasi:

“Masyarakat diminta Lapor jika ada PNS yang Sebar Ujaran Kebencian dan Intoleransi. Salurkan SSnya ke: – Div. IT Menkominfo WA 08119224545 – lapor.go.id – Email [email protected] – Twitter BKN twitter.com/bkngoid – Facebook BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia PNS yang Sebar Ujaran Kebencian di Medsos Terancam Dipecat.”

FAKTA

Dari penelusuran Mafindo, pihak BKN mengklarifikasi melalui akun Twitter resmi @BKNgoid bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi lain.

Tangkapan layar hoaks.(Foto: Antara)
Tangkapan layar hoaks.(Foto: Antara)

Pihak BKN juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap konten serupa dan selalu crosscheck.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyampaikan bahwa masalah ujaran kebencian dapat dilaporkan ke Polri, sedangkan masalah disiplin PNS telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Nomor Whatsapp yang tertera dalam flyer merupakan nomor aduan konten Kominfo, layanan pengaduan konten negatif oleh masyarakat atau netizen.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, infografis terkait teknis pelaporan jika ada PNS yang sebarkan ujaran kebencian atau intoleransi di media sosial dapat dikategorikan sebagai konten palsu. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Pantau Semua Aktivitas Telepon Seluler dan Medsos Warga

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komentar AHY Tak Dilirik Kader NasDem Jadi Bakal Capres 2024
Indonesia
Komentar AHY Tak Dilirik Kader NasDem Jadi Bakal Capres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung berkomentar saat namanya tak masuk pilihan kader NasDem Capres.

Gangguan Sistem Komunikasi di Merauke-Timika, Kominfo Siapkan Jaringan Alternatif
Indonesia
Gangguan Sistem Komunikasi di Merauke-Timika, Kominfo Siapkan Jaringan Alternatif

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengatakan, telah menyiapkan jaringan alternatif untuk mitigasi gangguan SKKL Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) milik PT. Telkom Indonesia rute Merauke-Timika.

Napi Selamat Kebakaran Lapas Tangerang Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal Bertambah Rp 420 Triliun di 2022
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal Bertambah Rp 420 Triliun di 2022

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 35,2 triliun.

Indonesia Bakal Terima Presidensi G20 dari Italia
Indonesia
Indonesia Bakal Terima Presidensi G20 dari Italia

Indonesia akan secara resmi menjadi Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama dan pulih lebih kuat.

[HOAKS atau FAKTA] Dirjen WHO jadi Bapak Antivaksin Sedunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Dirjen WHO jadi Bapak Antivaksin Sedunia

Dalam video tersebut disematkan narasi yang menggambarkan Tedros menolak untuk divaksin dan menyebut dia sebagai bapak antivaksin sedunia.

Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara
Indonesia
Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara

Satgas yang dibentuk pemerintah itu telah menerima pembayaran utang sebesar Rp 150 miliar dari konglomerat Sjamsul Nursalim.

Bawaslu Beri Catatan soal Sipol Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Beri Catatan soal Sipol Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan masukan terhadap sejumlah hal terkait administrasi Pemilu jelang 2024, dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Kemendagri, serta DKPP.

Tata Cara Pembayaran dan Besaran PMK Fintech, Rokok hingga Kripto
Indonesia
Tata Cara Pembayaran dan Besaran PMK Fintech, Rokok hingga Kripto

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan 14 aturan turunan dari UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP).

Pimpinan DPR Sebut Pansus IKN ke Kazakhstan Sudah Direncanakan Lama
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Pansus IKN ke Kazakhstan Sudah Direncanakan Lama

Langkah sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU IKN berkunjung ke Kazakhstan menuai polemik.