[HOAKS atau FAKTA]: Peserta Tes Wawancara Pertamina Harus Bayar Biaya Akomodasi Tangkapan layar soal hoaks peserta tes wawancara Pertamina harus bayar biaya akomodasi. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang diklaim merupakan surat panggilan wawancara dari PT Pertamina.

Narasi dalam surat panggilan tersebut mengatakan bahwa peserta wawancara akan menerima biaya akomodasi dari PT Pertamina berupa biaya transportasi, konsumsi, dan penginapan.

Namun, biaya tersebut akan menjadi beban peserta wawancara terlebih dahulu, kemudian akan diganti oleh PT Pertamina.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Indonesia Dilanda Gelombang Panas dengan Suhu Sampai 40 Celsius

NARASI:

“Kepada Yth:

Peserta Tes Calon Karyawan (i) PT Pertamina Persero

di Tempat:

Berdasarkan hail evaluasi tim seleksi terhadap lamaran kerja Saudara yang kami terima, dengan ini kami sampaikan bahwa berkas lamaran Saudara memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga Saudara dapat mengikuti tes seleksi calon Karyawan (I) PT Pertamina Persero Untuk dapat mengikuti seleksi ini Saudara di wajibkan membawa KTP / SIM (Kartu identitas diri asli) Serta Surat Panggilan Tes yang sudah di Kirim via E-mail ke masing-masing peserta (Surat Mohon di Print).

Peserta yang namanya terdaftar diharapkan untuk mengikuti pengarahan yang akan diselenggarakan pada,

Hari/Tgl :Rabu,20 Oktober 2021 s/d Kamis, 21 Oktober 2021

Waktu :Pkl 08,00 WIB

Tempat :Gedung Perwira 2 Lantal 1

Alamat :Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110

Peserta diharapkan hadir tepat waktu dan membawa berkas-berkas kelengkapan administrasi yang diminta (terlampir).

Peserta yang mendapatkan surat panggilan Interview, khusus yang berasal dari luar kota, anda hanya diundang untuk mengikuti seleksi tahap tes 1 jakarta. Penempatan kerja untuk semua karyawan, ditempatkan didaerah masing-masing.

Calon Karyawan yang mengikuti tahapan tersebut diatas akan mendapat fasiltas dari PT Pertamina Persero. Berupa biaya transportasi dan akomodasi (penginapan dan komsumsi), dimana dalam pelaksanaanaya menggunakan metode penggantian yaitu,Biaya transportasi dan akomdasi tersebut untuk sementara ditalangi atau menjadi beban sementara pada Calon Karyawan (i) / peserta dan akan mendapat penggantian biaya tersebut di atas oleh pihak PT Pertamina Persero. Penggantian biaya tersebut akan dilaksanaan sebelum kegiatan tersebut di mulai dan hal in berlaku untuk semua peserta / Calon Karyawan (i) Yang mengikuti Tahapan seleksi ini (Lampiran : Prosedur Penggantian Dana Transportasi).”

Tangkapan layar soal hoaks peserta tes wawancara Pertamina harus bayar biaya akomodasi. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)
Tangkapan layar soal hoaks peserta tes wawancara Pertamina harus bayar biaya akomodasi. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

FAKTA:

Setelah tim Mafindo melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar.

Segala bentuk informasi mengenai pross rekrutmen PT Pertamina hanya disampaikan melalui email dengan domain resmi milik Pertamina, yakni [email protected]

PT Pertamina mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap informasi rekrutmen yang bersumber dari Pertamina.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Makan Jengkol Akibatkan Stroke

KESIMPULAN:

Dengan demikian, surat panggilan wawancara PT Pertamina yang meminta peserta wawancara membayar biaya akomodasi tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori imposter content atau konten tiruan. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jari Tangan Membiru Jika Dicelupkan ke Air Es Menandakan Jantung Tak Sehat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Sigap di Segala Bidang Hadapi Dampak Erupsi Semeru
Indonesia
Pemerintah Diminta Sigap di Segala Bidang Hadapi Dampak Erupsi Semeru

Dengan terjadi erupsi Gunung Semeru ini, tentunya kami sampaikan prihatin

Hotel Grand Cempaka Jadi Tempat Karantina Atlet DKI Sepulang dari PON
Indonesia
Hotel Grand Cempaka Jadi Tempat Karantina Atlet DKI Sepulang dari PON

Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagai tempat karantina kontingen Atlet DKI sepulang PON.

Banding Soal Kali Mampang Dicabut, Wagub DKI: Tuntutan Sudah Dipenuhi Pemprov
Indonesia
Banding Soal Kali Mampang Dicabut, Wagub DKI: Tuntutan Sudah Dipenuhi Pemprov

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pencabutan banding itu karena dalam putusan hakim terdapat dua tuntutan yang diklaimnya sudah dijalankan Pemprov DKI dalam penanganan banjir.

Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi
Indonesia
Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi

Kemenkes sendiri telah bergerak untuk melindungi data-data tersebut

NU Mulai Muktamar, Ini Agenda Detailnya
Indonesia
NU Mulai Muktamar, Ini Agenda Detailnya

Sistem pemilihan AHWA diterapkan dengan harapan dapat memperkuat kembali supremasi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings
Indonesia
Wagub Jelaskan Beda Sikap Pemprov DKI soal Pencabutan Izin ACT dan Holywings

"Beda, ya. Kalau Holywings kan kasusnya sudah tersangka, sudah ditahan. Kesalahannya jelas. Kalau ini (ACT) kan di kepolisian sendiri masih dalam proses," kata Riza di Jakarta, Kamis (14/7).

Pemprov DKI Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis Lebaran 2022
Indonesia
Pemprov DKI Sediakan Ratusan Bus Mudik Gratis Lebaran 2022

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan mudik Idul Fitri 1443 Hijriah/2022.

Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU
Indonesia
Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

Iring-iringan marching band dan reog Ponorogo dan marawis turut memeriahkan kedatangan Airlangga, Zulhas dan Suharso ke KPU.

Kasus Korupsi Pupuk, KPK Tahan Eks Dirjen Kementan
Indonesia
Kasus Korupsi Pupuk, KPK Tahan Eks Dirjen Kementan

Hasanuddin merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk hayati untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada Kementan tahun anggaran 2013.

Kini, Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP
Indonesia
Kini, Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP

“Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (20/5).