[Hoaks atau Fakta]: Pertamina Bagikan Bansos Rp 150 Juta SPBU Pertamina. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Beredar SMS pemberian dana bantuan sosial pemerintah sebesar 150 juta mengatasnamakan pemerintah. Dalam pesan tersebut disematkan link dan juga PIN pemenang.

Narasi:“Ass…Selamat Anda M-dapatkanDana Bantuan BansosDari My pertamina pusatBantuan Cek 150jtPIN(da25e77)Verifikasi Kode:www.danabansosper-tamina.cf”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sahkan FPI Baru

FAKTA

Setelah ditelusuri Mafindo, link yang disematkan dalam pesan tersebut mengarah pada link blogspot bukan lama resmi pertamina yaitu https://mypertamina.id/.

Melalui laman resminya, Pertamina menjelaskan tidak terlibat dalam undian atau pemberian hibah melalui e-mail/sms.

Pertamina juga mengimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan termasuk hadiah dan pemberian melalui SMS/e-mail.

Tangkapan layar hoaks.
Tangkapan layar hoaks.

Pejabat Sementara Senior (Pjs) Vice President Corporate Communication and Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan bahwa pesan berisi tautan cek uang tunai Rp150 juta dari Pertamina adalah hoaks.

Info hadiah tersebut bukan bersumber dari saluran resmi Pertamina dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hoaks serupa pernah muncul pada Juli dan Agustus 2021 kemarin dan telah dibahas dalam artikel periksa fakta Turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] SMS Hadiah 150 juta dari Pertamina”, “[SALAH] Subsidi Hadiah Nasional Berkah Energi Pertamina Periode 3”, “[SALAH] Subsidi 189 Juta dari Pertamina”.

KESIMPULAN

Klaim dana bantuan sosial pemerintah melalui Pertamina adalah hoaks dengan kategori konten palsu. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Orang yang Rajin Berdoa Dijamin Aman dari COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran TWK KPK Siang Ini
Indonesia
Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran TWK KPK Siang Ini

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah merampungkan laporan pemantauan dan penyelidikan terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Komisi A DPRD: Potong Dua Anggaran Bamus Betawi Saran Anggota
Indonesia
Ketua Komisi A DPRD: Potong Dua Anggaran Bamus Betawi Saran Anggota

Rekomendasi Komisi A DPRD DKI Jakarta soal dana hibah bagi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi merupakan usulan dan hasil pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas
Indonesia
DPR Minta BSSN Evaluasi Mendalam Usai Situs Diretas

Kejahatan cyber kerap terjadi namun hingga sekarang belum ada pilar hukum paling ampuh

Hanya 65 Sekolah di Jakarta Utara Gelar PTM
Indonesia
Hanya 65 Sekolah di Jakarta Utara Gelar PTM

Hari ini, sebanyak 610 sekolah di ibu kota mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Diputusnya PTM kembali ini seiring menurunnya kasus COVID-19 yang signifikan. (Asp)

Menhub Budi Tinjau Pelaksanaan Rapid Test Antigen di Terminal Kampung Rambutan
Indonesia
Menhub Budi Tinjau Pelaksanaan Rapid Test Antigen di Terminal Kampung Rambutan

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meninjau pelaksanaan rapid test antigen dalam rangka Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Terminal Kampung Rambutan, Kamis (24/12).

Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara
Indonesia
Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara

Hasil pengakuan sementarasudah menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi.

Kontak Tembak dengan KKB, Dua Anggota Satgas Nemangkawi Terluka
Indonesia
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Labuhanbatu Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Tim penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara

Gibran Tegaskan Stok Vaksin di Solo Aman dan Melimpah
Indonesia
Gibran Tegaskan Stok Vaksin di Solo Aman dan Melimpah

Monggo yang mau ikut berbayar vaksin silahkan

PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3
Indonesia
PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3

Penyebabnya, kabupaten/kota itu belum mampu memenuhi target vaksinasi.