[HOAKS Atau FAKTA]: Pengendara Ditilang Karena Pakai Sandal Polisi wanita menempelkan stiker saat sosialisasi berlalu lintas dan Operasi Patuh Candi 2022 , Rabu (15/6/2022). ANTARA/Oky Lukmansyah/aww

MerahPutih.com - Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa seorang pengendara sepeda motor di Wonokromo, Surabaya ditilang oleh polisi dikarenakan memakai sandal jepit.

Pada unggahan tersebut juga disertakan foto sebuah surat tilang.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 AstraZeneca Sebabkan Munculnya Cacar Monyet

FAKTA

Faktanya, Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Candra menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Setelah dilakukan pengecekan berdasarkan nomor register tilang yang disertakan pada foto dalam unggahan tersebut, peristiwa tilang itu terjadi bukan di Surabaya dan juga bukan dikarenakan pengendara memakai sandal jepit. Melainkan karena pelanggaran kelengkapan surat berkendara.

Tangkapan layar hoaks.
Tangkapan layar hoaks.

Kakorlantas Polri Irjen Firman Santhyabudi juga menegaskan tidak ada tilang untuk pengendara roda dua yang menggunakan sandal jepit. Namun petugas akan memberikan himbauan dan edukasi jika menemukan pengendara menggunakan sandal jepit.

KESIMPULAN

Informasi tersebut dipastikan hoaks. Pasalnya, polisi tidak pernah mengeluarkan aturan menilang pengendara motor pakai sandal jepit. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jalan Layang Tol Becakayu Amblas

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebagian Huntap dan Huntara Korban Semeru Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran
Indonesia
Sebagian Huntap dan Huntara Korban Semeru Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran

Progres sampai dengan 30 Maret 2022 sebanyak 1.656 unit huntap dan huntara dalam proses dibangun di 8 kluster dusun dan 115 blok hunian dengan progres fisik sebesar 48,45 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Telat Bayar Pajak 3 Tahun Kendaraan Dikandangkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Telat Bayar Pajak 3 Tahun Kendaraan Dikandangkan

Pesan berantai tersebut juga pernah beredar pada 30 Desember 2020 lalu, dan beberapa waktu sebelumnya.

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan
Indonesia
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan

Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan terungkap ke publik setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kemhan.

Pandangan Pemerhati Budaya UNS Solo Terkait Fenomena Artis Adopsi Boneka Arwah
Indonesia
Pandangan Pemerhati Budaya UNS Solo Terkait Fenomena Artis Adopsi Boneka Arwah

Mengadopsi boneka arwah atau spirit doll sebagai anak yang dilakukan sejumlah artis jadi sorotan publik.

Kapolsek Sepatan Positif Nyabu Dijerat Pidana Umum
Indonesia
Kapolsek Sepatan Positif Nyabu Dijerat Pidana Umum

Kasus ini, diketahui setelah Brigadir RC seharusnya bertugas dalam tim pengamanan malam natal di Gereja Santa Maria di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat mangkir dari tugas.

DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur
Indonesia
DPR Pertanyakan Kondisi Server Dukcapil yang Sudah Uzur

Komisi II DPR RI mempertanyakan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengingat penerapan KTP Elektronik sudah berjalan 11 tahun yang dimulai sejak tahun 2011.

Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS Kemenkumham Batal Gara-Gara 14 Orang
Indonesia
Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS Kemenkumham Batal Gara-Gara 14 Orang

Hasil Tes SKD CPNS Kemenkumham yang harusnya sudah dirilis 13-14 November 2021 lalu ditunda.

Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah
Indonesia
Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah

Komisi II DPR, kata Saan, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Tetapi, perbedaan berkepanjangan itu bisa jadi membuat agenda pemilu molor.

Pemerintah Mau Ekonomi Harus Tetap Bergerak saat PPKM Nataru Level 3 Nasional
Indonesia
Pemerintah Mau Ekonomi Harus Tetap Bergerak saat PPKM Nataru Level 3 Nasional

Inmendagri PPKM Nataru Level 3 Nasional selambat-lambatnya terbit 22 November 2021

Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara
Indonesia
Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara

Komisi D DPRD DKI Jakarta menanggapi pemerintah pusat yang akan menggunakan konsep sumur resapan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara guna pencegahan banjir.