[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov DKI Buka Formulir Pendaftaran Imunisasi COVID-19 Tangkapan layar soal Pemprov DKI buka pendaftaran vaksin COVID-19. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Telah beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menginformasikan adanya formulir yang harus diisi paling lambat pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 23.00.

Formulir tersebut diklaim untuk digunakan pendataan Imunisasi Covid-19 kepada Tenaga Medis dan Non Medis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

“Pendataan Imunisasi Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Non Medis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakartahttps://forms.gle/j5rRHYJitJfrvBPn9

Mohon untuk diisi paling lambat Rabu, 21 Oktober 2020 Jam 23.00. Terima Kasih”

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sebarkan Gambar dan Video di WhatsApp Data Pribadi Dicuri

FAKTA:

Berdasarkan penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dari pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan penelusuran fakta bersama tim Jalahoaks, menyatakan bahwa formulir tersebut PALSU.

Melalui akun resmi di Instagram, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak pernah mengadakan Pendataan Imunisasi Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Non Medis melalui pesan di WhatsApp.

Adapun pendataan resmi yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi DKI Jakarta adalah melalui mekanisme pengiriman surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan ditujukan kepada seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

 Tangkapan layar soal Pemprov DKI buka pendaftaran vaksin COVID-19. (Foto: MP/turnbackhoax.id)
Tangkapan layar soal Pemprov DKI buka pendaftaran vaksin COVID-19. (Foto: MP/turnbackhoax.id)

Format pendataan disesuaikan dengan lampiran surat dan kemudian dikumpulkan melalui Puskesmas sesuai dengan alamat dari setiap fasilitas kesehatan.

Dinkes Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas data yang telah terimput ke dalam formulir yang beredar.

Lebih lanjut, Dinkes Provinsi DKI menghimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pesan serupa, karena data pribadi yang terekam dalam formulir palsu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sekjen Kemenkes Ajak Masyarakat Berdiskusi soal COVID Lewat Grup WA

KESIMPULAN:

Sehingga, berdasarkan data serta konfirmasi dari sumber tepercaya, formulir Pendataan Imunisasi Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Non Medis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yang beredar di WhatsApp adalah HOAX dan termasuk kategori KONTEN PALSU. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perppu COVID-19 Bakal Digugat Lagi Jika Sudah Diundangkan
Indonesia
Perppu COVID-19 Bakal Digugat Lagi Jika Sudah Diundangkan

Objek uji materi sudah tidak ada sejak perppu itu disahkan DPR

FUI Minta Jawara Hingga Laskar Islam Ikut Buru Politisi PDIP
Indonesia
FUI Minta Jawara Hingga Laskar Islam Ikut Buru Politisi PDIP

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut

Hasil Swab Pria Meninggal Saat Salat Jumat di Bogor Belum Keluar
Indonesia
Hasil Swab Pria Meninggal Saat Salat Jumat di Bogor Belum Keluar

Indikasinya sementara ini karena serangan jantun

Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Berjalan Baik
Indonesia
Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Berjalan Baik

Riza menuturkan, telah berbagai upaya dilakukan oleh dinas terkait dalam program pengendalian banjir.

PAN Masih Cari Informasi Utuh Keributan Anak Amien Rais Vs Petinggi KPK
Indonesia
PAN Masih Cari Informasi Utuh Keributan Anak Amien Rais Vs Petinggi KPK

Eddy mengonfirmasi kondisi kesehatan Mumtaz Rais dalam kondisi baik

KPAI: PPDB dengan Zonasi Agar Warga Miskin tidak Tersingkirkan
Indonesia
KPAI: PPDB dengan Zonasi Agar Warga Miskin tidak Tersingkirkan

pemberlakuan seleksi usia ini dikarenakan fakta di lapangan banyak masyarakat miskin justru tersingkir di jalur zonasi

Pemerintah Didesak Atasi Ketertinggalan Pendeteksian Kasus COVID-19
Indonesia
Pemerintah Didesak Atasi Ketertinggalan Pendeteksian Kasus COVID-19

Pemerintah perlu segera mengoperasikan RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam

MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP
Indonesia
MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP

MA mengkorting hukuman dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terpidana korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto

PDIP Dukung Eri-Armuji, Pendukung Whisnu Sakti Mengamuk
Indonesia
PDIP Dukung Eri-Armuji, Pendukung Whisnu Sakti Mengamuk

Pendukung Whisnu Sakti Buana mengamuk di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur

Polisi Klaim Tak Ada Niat Pelaku Membakar Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Klaim Tak Ada Niat Pelaku Membakar Gedung Kejagung

Mereka merokok di ruangan tempat bekerja