[HOAKS atau FAKTA]: Pemilik Sertifikat Vaksin Dapat Uang Tunai Vaksinasi Santri. (Foto: MP/Mauritz)

MerahPutih.com - Beredar sebuah video berisi narasi di media sosial TikTok. Narasi tersebut berisi informasi yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah mendapat sertifikat vaksinasi akan diberikan bantuan sebesar Rp 1 juta.

Bantuan ini diberikan pemerintah sebagai bantuan semasa Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga:

Facebook Jadi 'Sarang' Hoaks Seputar COVID-19

SUMBER]: TIKTOKarchive.vn/MryoBhttps://vt.tiktok.com/ZGJA8koP1/

=====

[NARASI]:

Informasi :Bagi yang sudah memiliki KARTU VAKSINASI sudah bisa mengambil kompensasi PPKM Per Tgl 1 AGUSTUS 2021 sebesar Rp. 1.000.000 untuk biaya #PPKMSilakan cek apakah nama anda tercantum, dan cocokkan dengan NIK E-KTP anda melalui link berikut ini:https://s.id/ektp-covid19″

FAKTA

Pemerintah memang memiliki program bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat dari PPKM, namun bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 3,5 juta. Tautan yang ada pada narasi pun bukan tautan resmi dari pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp 1 juta bagi para pekerja/buruh di 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pekerja yang terdampak kebijakan PPKM adalah pekerja pada sektor industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estat.

Tangkapan layar hoaks.
Tangkapan layar hoaks.

Selain syarat sektor yang telah disebutkan, Kemnaker juga membagi kriteria pekerja penerima subsidi ini. Ida menjelaskan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan subsidi upah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja atau buruh penerima upah dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan yang aktif hingga Juni 2021.

Adapun yang upahnya di atas Rp3,5 juta, maka akan digunakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai batas kriteria upah serta memiliki rekening bank yang aktif. Selain itu subsidi upah ini juga diberikan kepada pekerja di wilayah PPKM level empat sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

KESIMPULAN

Namun setelah dilakukan penelusuran Mafindo, bantuan PPKM bagi warga yang sudah menerima sertifikat vaksinasi ternyata hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Lautan Manusia Hadiri Kampanye Akbar Deklarasi Ganjar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Raih Penghargaan dari International Rice Research Institute
Indonesia
Indonesia Raih Penghargaan dari International Rice Research Institute

Penghargaan Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology diserahkan Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Minggu (14/8)

ASN di Tangerang Ditangkap Densus 88, Menpan Tjahjo: Jika Terlibat Terorisme, Pecat
Indonesia
ASN di Tangerang Ditangkap Densus 88, Menpan Tjahjo: Jika Terlibat Terorisme, Pecat

Seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tangerang ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat jaringan teroris.

Datangi Rusia dan Ukraina, Jokowi Diminta Pertahankan Posisi Netral Indonesia
Indonesia
Datangi Rusia dan Ukraina, Jokowi Diminta Pertahankan Posisi Netral Indonesia

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez mengingatkan pemerintah agar terus mempertahankan posisi netral Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA]: Biji Mahoni Bisa Obati Sakit Cacar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Biji Mahoni Bisa Obati Sakit Cacar

Beredar informasi di media sosial Facebook tentang cara mengobati cacar atau gatal-gatal bernanah dengan mengoleskan biji mahoni yang telah ditumbuk dan dipanaskan sampai mendidih dengan minyak sayur.

 Laksamana Yudo Harus Tinjau Ulang Pendekatan Keamanan di Papua
Indonesia
Laksamana Yudo Harus Tinjau Ulang Pendekatan Keamanan di Papua

Sukamta tak menampik jika persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan satu model pendekatan saja. Perlu pendekatan komprehensif dan sistematis.

Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota
Indonesia
Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota

Saat ini kondisi keuangan negara terbebani oleh utang yang mencapai Rp6.700 triliun lebih

Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran
Indonesia
Resmikan New Kemukus, Puan: Bisa Jadi Lokasi Wisata Keluarga saat Lebaran

Puan berkunjung ke Kabupaten Karanganyar meresmikan kantor DPC PDIP Karanganyar dan meresmikan objek wisata New Kemukus di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies
Indonesia
PSI dan Demokrat Nikmati Kenaikan Elektabilitas Berkat Kampanyekan Ganjar dan Anies

Gerindra yang mengusung Prabowo secara resmi belum mengumumkan capres-cawapres yang bakal diusung bersama PKB.

DPR Tagih Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin COVID-19 Halal
Indonesia
DPR Tagih Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin COVID-19 Halal

Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin COVID-19 halal bagi umat Islam di Indonesia.

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara
Indonesia
KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.