[HOAKS atau FAKTA] Pemerintah Paksa Warga Divaksin Booster Seorang pelajar mendapatkan vaksinasi dari petugas kesehatan di Gorontalo. (ANTARA/Debby Mano)

MerahPutih.com - Beredar sebuah narasi melalui pesan Whatsapp yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan vaksin booster. Pemberian vaksin tersebut diklaim akan dilakukan dengan memberikan vaksin ketiga.

NARASI:

“RE: Pak Presiden dan Pak Menteri PCR, Don’t Kill My Friends and My Family Members With Mandated Vaccines…!!!

Kenapa pemerintah NKRI mau memaksakan suntikan vaksin booster dosis ke #3 kepada publik, sedangkan Food and Drug Administration (FDA) USA sudah menolak suntikan Pfizer booster dosis ke #3 di AMERIKA karena meningkatkan potensi dan mengakibatkan infeksi berat pada hati (Severe Heart Infections), Heart Failure and Deaths…!!!.”

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Putih Terlalu Banyak Bahayakan Ginjal

Cek fakta:

Berdasarkan penelusuran Mafindo, hal tersebut tidak benar.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini berfokus pada vaksin dosis kedua hingga mencapai target. Per tanggal 2 Desember 2021, persentase sasaran vaksinasi telah mencapai di angka 35.40 persen dari target.

Sehingga Pemerintah Indonesia masih perlu mengejar target vaksin dosis kedua dan belum perlu memberikan vaksin booster.

Foto: Mafindo

Hasil periksa fakta dengan narasi serupa telah diunggah pada laman turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] FDA: Suntikan Booster Vaksinasi Pfizer Berpotensi Infeksi Berat pada Hati”.

Kesimpulan:

Dengan demikian, narasi yang beredar pada pesan Whatsapp yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan memberikan vaksin booster tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Komik Phantom Terbit Tahun 1957 Prediksi Munculnya COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Pemasyarakatan Diklaim Dapat Tingkatkan Layanan Pembinaan di Lapas
Indonesia
UU Pemasyarakatan Diklaim Dapat Tingkatkan Layanan Pembinaan di Lapas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan diharapkan akan meningkatkan berbagai layanan pembinaan bagi penghuni lapas.

 Dampak Ekonomi IKN Nusantara ke Kaltim Cuma 0,02 Persen
Indonesia
Dampak Ekonomi IKN Nusantara ke Kaltim Cuma 0,02 Persen

Pembiayaan pembangunan fisik IKN yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 466 triliun.

Ribut Kopassus dan Brimob Karena Rokok di Mimika Berakhir Damai
Indonesia
Ribut Kopassus dan Brimob Karena Rokok di Mimika Berakhir Damai

Kasus tersebut merupakan kesalahpahaman antara personil Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole.

Anies Jelaskan Tudingan Ngotot Gelar Ajang Formula E
Indonesia
Anies Jelaskan Tudingan Ngotot Gelar Ajang Formula E

"Ketika dipertanyakan 'Kenapa ini dipaksakan', bukan dipaksakan, ini adalah Peraturan Daerah, sudah ditetapkan oleh Perda," kata Anies dalam Youtube Total Politik yang dikutip, Jumat (21/1).

Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta
Indonesia
Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta

Polemik mengenai anggaran untuk Gorden sebesar Rp48 miliar di rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan di kompleks Parlemen akhirnya dijawab Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Dewas KPK Putuskan Nasib Lili Pintauli Siang Ini
Indonesia
Dewas KPK Putuskan Nasib Lili Pintauli Siang Ini

Dewas KPK menyatakan akan langsung memutus perkara Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Rencananya, putusan akan dibacakan dalam sidang etik pada pukul 12.00 WIB.

Kenaikan Harga Minyak Goreng, Buruh hingga Nelayan Ancam Demo Besar-besaran
Indonesia
Kenaikan Harga Minyak Goreng, Buruh hingga Nelayan Ancam Demo Besar-besaran

Kelompok buruh terus bereaksi dengan tingginya harga minyak goreng di pasaran.

PDIP Minta Anies Segera Relokasi Korban Banjir Rob Muara Angke
Indonesia
PDIP Minta Anies Segera Relokasi Korban Banjir Rob Muara Angke

Relokasi warga korban banjir rob di Muara Angke, Jakarta Utara ke rumah susun (Rusun) harus secepatnya dilaksanakan.

Ogah Kembali Terjadi Bandung Lautan Sampah, Sampah Wajib Berkurang 24 Persen
Indonesia
Ogah Kembali Terjadi Bandung Lautan Sampah, Sampah Wajib Berkurang 24 Persen

Minimal 40 persen kelurahan kawasan bebas sampah dengan ketaatan milah sampah 60 persen

Seluruh Fasilitas MotoGP Diklaim Siap Digunakan
Indonesia
Seluruh Fasilitas MotoGP Diklaim Siap Digunakan

Penggantian aspal lapisan telah dilakukan dimulai dari tikungan 16,5 hingga dengan tikungan 5,5 sepanjang 1,602 kilometer.