[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Indonesia Wajibkan Pria Dewasa Berpoligami Tangkapan layar soal hoaks pemerintah Indonesia wajibkan pria dewasa berpoligami. (Foto: MP/Turnbackhoax.id)

MerahPutih.com - Beredar video dengan menampilkan screenshot berita dari Kompas.com yang berjudul “Untuk antisipasi meningkatnya jumblah janda di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan wajib berpoligami bagi setiap laki-laki dewasa baik yg belum menikan maupun yg sudah beristri.

Pemerintah akan memberikan hak dan melindungi setiap warganya yg berpoligami hingga 4 istri. Bagi istri-istri yg menolak dipoligami akan dikenakan sangsi pidana kurungan 2 tahun penjara dan membayar denda 100 juta.”

dalam video tersebut juga ditambahkan narasi, “Astagfirullah aturan macam apa kaya gini bukan nya mensejahterakan rakyat malah di buat aturan kaya gini, emang dengan di poligami akan menjamin bahagia??”

SUMBER: Tiktok

https://perma.cc/D6FJ-ZWRW

Baca Juga:

Twitter Perluas Fitur Birdwatch untuk Tangkal Konten Hoaks

FAKTA:

Setelah ditelusuri Mafindo di laman Kompas.com, tidak ditemukan berita dengan judul seperti yang ada dalam video.

Mengutip hukumonline.com, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Bansos Rp 600 Ribu bagi Pemilik E-KTP Belum Dapat Bantuan #dirumahaja

Pada Pasal 3 (1), disebutkan bahwa azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Artinya, UU Perkawinan No 1/1974 tidak menganut asas poligami.

Selanjutnya, suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggal untuk menikah lagi. Namun, pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan jika memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2).

KESIMPULAN:

Dengan demikian klaim tentang pria dewasa di Indonesia diwajibkan berpoligami adalah hoaks dengan kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Dele Alli Resmi Bergabung Ke Persib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Ungkap Alasan Berani Pangkas Masa Karantina Jadi 3 Hari
Indonesia
Pemerintah Ungkap Alasan Berani Pangkas Masa Karantina Jadi 3 Hari

Dasar pertimbangan pemerintah mengurangi masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sudah divaksinasi booster menjadi tiga hari akhirnya terungkap.

Tiba di Gedung KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Enggan Berkomentar
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Enggan Berkomentar

Sahat bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan awak media.

Pesawat Tanpa Awak Korut Lintasi Korsel, AS Segera Bertindak
Dunia
Pesawat Tanpa Awak Korut Lintasi Korsel, AS Segera Bertindak

Korsel menegaskan, militer akan melakukan tindakan secara saksama dan tegas terhadap provokasi Korea Utara.

Ada 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Sepeda Motor Digunakan Mudik di Pulau Jawa
Indonesia
Ada 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Sepeda Motor Digunakan Mudik di Pulau Jawa

Puluhan juta mobil dan belasan juta sepeda motor akan digunakan masyarakat untuk mudik.

Ketua DPD Ingatkan Pemerintah Segera Perbaiki Data Penduduk dan Desa
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Pemerintah Segera Perbaiki Data Penduduk dan Desa

“Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12).

Gibran Klaim Kesuksesannya Gelar Pameran Java In Paris
Indonesia
Gibran Klaim Kesuksesannya Gelar Pameran Java In Paris

Gibran mengklaim, dirinya mendapatkan respons bagus dari warga Paris, Prancis saat menggelar pameran. Hal itu dapat dilihat saat pembukan pada Rabu (8/6) yang dipadati pengunjung.

Pemprov DKI Bakal Gencarkan Vaksinasi Polio
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gencarkan Vaksinasi Polio

Pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan itu jenis polio tetes atau bivalent oral polio vaccine (OPV).

KAJ Bantah Uskup Se-Jabotabek Dukung Anies di Pilpres 2024
Indonesia
KAJ Bantah Uskup Se-Jabotabek Dukung Anies di Pilpres 2024

Di media sosial beredar isu adanya dukungan uskup terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Bawaslu Ungkap Kekhawatirannya Politisasi SARA Bakal Digunakan di Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Ungkap Kekhawatirannya Politisasi SARA Bakal Digunakan di Pemilu 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja melihat, politik identitas masih rawan digunakan dalam pemilu.

Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif
Indonesia
Keputusan Indonesia Terkait Perang Rusia-Ukraina Disebut Sesuai Politik Bebas Aktif

Dukungan Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyesalkan agresi Rusia kepada Ukranina dinilai sudah sesuai konstitusi Negara.