[Hoaks atau Fakta]: Pembatalan Haji Karena Indonesia Belum Bayar Tagihan Makkah. (Haramain TV)

MerahPutih.com- Beredar sebuah postingan video di Facebook yang menyebarkan informasi bahwa pembatalan pemberangkatan jamaah haji 2021 karena Pemerintah Belum Bayar Tagihan dan Dana Jamaah Digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur.

Narasi:

“+62 negara dengan penduduk Muslim terbanyak, tapi ga bisa berangkat haji, karena duitnya diambil tanpa izin, demi pencitraan infrastruktur? ??Pandemi dijadikan kamuflase, begitu izin kuota haji dibuka, bingung karena ga ada setor dana ke Arab Saudi? Sungguh ya kelakuan rezim bipang..”

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup

“kita dilarang bukan hanya karena Covid, tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belom bayar”

“Dana haji ditilep dipakai buat infratruktur, kemudian dana LPS juga sama”

https://archive.md/mMOXl

FAKTA

Setelah ditelusuri tim Mafindo, klaim tersebut salah. Melalui Tempo.co, Menteri Agama, Yaqut Cholil, pembatalan keberangkatan jamaah haji 2021 untuk keselamatan jamaah haji karena Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia dan Arab Saudi.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Tangkapan layar info soal haji. (Foto: Mafindo)
Tangkapan layar info soal haji. (Foto: Mafindo)

Kemudian dalam keterangan konferensi pers Menteri Agama membantah pembatalan keberangkatan haji tahun ini karena Indonesia memiliki hutang dan memastikan Indonesia tidak memiliki tagihan yang belum dibayar terkait haji.

“Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100 persen hoaks atau berita sampah semata. Tidak usah dipercaya,” ujar Yaqut Cholil dalam keterangan persnya.

Selain itu, Yaqut menjamin keamanan Dana Jamaah Haji 2021, ia menjelaskan dana dapat diminta kembali oleh jamaah, atau dana juga bisa tetap disimpan secara aman di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

KESIMPULAN

Klaim tersebut salah, faktanya Menteri Agama, Yaqut Cholil, menjelaskan alasan pemerintah membatalkan keberangkatan jamaah haji 2021 karena pandemi di Indonesia dan Arab Saudi. Dengan demikian klaim haji 2021 dibatalkan karena pemerintah belum bayar tagihan dan dana jamaah digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan hoax dengan kategori konten yang menyesatkan. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pasutri Nabung 30 Tahun untuk Haji Gagal karena Ulah Rezim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Besok Airlangga Hartarto Akan Serahkan Nama Pengganti Azis Syamsuddin
Indonesia
Besok Airlangga Hartarto Akan Serahkan Nama Pengganti Azis Syamsuddin

Partai Golkar pada Senin (27/9) malam telah menggelar rapat pleno

KPK Gelar OTT di Kolaka Timur
Indonesia
KPK Gelar OTT di Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (21/9) malam.

Pengacara Heru Minta Media Tidak Bikin Hoaks Kasus Asabri
Indonesia
Pengacara Heru Minta Media Tidak Bikin Hoaks Kasus Asabri

Di persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendakwa jika kedelapan terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Puncak Musim Hujan Januari-Februari
Indonesia
BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Puncak Musim Hujan Januari-Februari

BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2021.

Selama Pandemi, BPOM Temukan Ribuan Obat-Kosmetik Ilegal Dijual Online
Indonesia
Selama Pandemi, BPOM Temukan Ribuan Obat-Kosmetik Ilegal Dijual Online

Selama pandemi, ternyata peredaran produk dan obat ilegal terus meningkat.

KPK Didesak Tuntut Eks Mensos Juliari dengan Hukuman Mati
Indonesia
KPK Didesak Tuntut Eks Mensos Juliari dengan Hukuman Mati

Permintaan APTB kepada KPK ini juga telah disampaikan langsung kepada lembaga anti-rasuah Selasa (23/2) pagi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan

Komnas HAM Temukan Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Serentak 2020, Apa Saja?
Indonesia
Kemenhub Ungkap Kondisi Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Sebelum Terbang
Indonesia
Kemenhub Ungkap Kondisi Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Sebelum Terbang

Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengawasan rutin

Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi
Indonesia
Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi

“Mereka yang menggunakan travel gelap bila terjadi kecelakaan maka tidak akan ditanggung klaimnya oleh asuransi,” katanya di Lapangan Lantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4).

Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM
Indonesia
Seniman-Budayawan Dinilai Perlu Dapat Bantuan Khusus Saat PPKM

LaNyalla meminta pemerintah mengalokasikan bantuan khusus bagi para seniman dan budayawan